Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wahana Didaktika JURNAL MAHKAMAH JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr Jurnal El-Thawalib Jurnal El-Thawalib
HSB, Putra Halomoan
Unknown Affiliation
Religion Arts Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Islamic Law Reform in Indonesia: A Perspective on Muhammad Abid Al-Jabiri’s Thought Hsb, Putra Halomoan; Batubara, Rajali
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr
Publisher : Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/jimrf.v13i1.11418

Abstract

This study explores the handling of tradition (turath) within Arab society, particularly in the context of modernity and progress. It focuses on the contributions of ‘Abed al-Jabiri, a prominent Muslim philosopher, whose ideas underscore the value of tradition during times of rapid social change. Utilizing a descriptive analysis method, this research examines the interpretation of the Qur’an and Hadith to assess the relevance of ancient scholarly findings to contemporary issues. The study highlights how Islamic feminism, viewed through the lens of Irfani epistemology, seeks to reconstruct these classical insights to align with modern ideals. Islamic feminism is presented as a humanistic ideal rooted in conscience, guided by moral and ethical principles encompassing universal goodness (ma’ruf), individual goodness (khair), happiness (sa’adah), and virtuous deeds (fadhilah). This paper contributes to the discourse on integrating traditional Islamic thought with modern feminist principles, offering a perspective enriched with ethical and spiritual dimensions.
Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Sirri di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan Keskarnain, Keskarnain; Rasyid, Arbanur; HSB, Putra Halomoan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11130

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang terjadi di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk mengetahui implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap nikah sirri di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang Terjadi di Kecamatan Aek Bilah adalah tetap sah secara Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam Hukum Islam. Implikasi Perbelakuan Undang-Undang no 16 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah semakin banyak yang mangajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Negeri Padangsidimpuan, karena semakin banyak terdapat pasangan pernikahan yang menikah di bawah usia 19 tahun bagi calon mempelai wanita.
Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara Samaruddin, Samaruddin; Siregar, Fatahuddin Aziz; HSB, Putra Halomoan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11132

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk mengetahui pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiaannya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk mendeskripsikan dampak dan solusi penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah alasan penundaan pembagian harta warisan, antara lain: 1) Karena tradisi yang mengikat serangkaian acara yang memerlukan waktu tertentu, 2) Hasil musyawarah, 3) Kondisi perbedaan pendapat di antara para ahli waris, 4) Masih adanya ahli waris yang bersekolah. Pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiaannya di Kabupaten Padang Lawas Utara didasarkan atas hukum Islam, yakni asas ijbari. Dampak dari penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain: a) terjadinya ketegangan di antara keluarga (ahli waris), b) adanya stress emosional, dan c) memblokir potensi ekonomi. Solusi yang dihadirkan di dalam penundaan tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang mengandung pedoman yang kuat untuk mengatur masalah warisan dengan mempertimbangkan hasil musyawarah dan kondisi tradisi adat serta kepastian hukum warisan bagi para ahli waris.
Pembelajaran Program Keluarga Berencana Pada Pasangan Muslim Di Bawah Umur Di Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syariah Ramadan, Ahmad; Siregar, Ibrahim; Hsb, Putra Halomoan
Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan Vol. 22 No. 1 (2024): Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan
Publisher : Faculty of teaching training and education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31851/wahanadidaktika.v22i1.12923

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan program keluarga berencana pada pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal. (2) Persfektif Maqoshid Syariah terhadap pelaksanaan program keluarga berencana pada pasangan Muslim di bawah umur di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang menikah berkisar di bawah usia 18 tahun di Kabupaten Mandailing Natal, petugas pelayanan KB di Puskesmas Mandailing Natal, Kepala DPPKB Madina sesuai data yang dibutuhkan dan Kepala KUA di Kabupaten Mandailing Natal.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Mandailing Natal masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi sehingga melakukan program KB, dilihat dari kondisi ekonomi yang dibilang pas pasan dan kondisi usia yang belum siap untuk mempunyai anak sehingga mereka perlu melakukan program KB tersebut supaya anak-anak yang dilahirkan sesuai yang diharapkan terpenuhi kebutuhannya, sehat serta mandiri. (2) Perspektif Maqoshid Syariah, Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya menciptakan keluarga berkualitas, baik secara agama maupun kemanusiaan. Di dalam Maqhashid Syari’ah Pemeliharaan keturunan atau Hifz al-nasl merupakan kebutuhan yang dharuriyyat yakni kebutuhan utama yang harus di pelihara dan dilindungi dengan sebaik-baiknya oleh syari’at islam sebagai orang tua, mengikuti program KB bisa menjadi kebutuhan sekunder atau kebutuhan hajiyyat bagi keluarga, yang mana keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan keluarga.
Transaksi Bank Syariah Dengan Non Muslim Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Khodijah, Siti; Hsb, Putra Halomoan; Lubis, Ihsan Helmi
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i2.15130

Abstract

This research examines the legal review of Islamic economic law regarding transactions between Islamic banks and non-Muslims in Pasar Sipirok village in South Tapanuli Regency. The background of this research is based on the observation that the cultural characteristics of Non-Muslims, which often include a lack of cooperation, along with the capitalist spirit commonly associated with Non-Muslims, should make conventional banks, which operate under a capitalist system, a promising investment avenue. However, in reality, a significant number of Non-Muslim customers are also interested in saving their funds in Islamic banking. In the Sipirok market village, the residents are not only Muslims but also non-Muslims. Among those who use Islamic banking services, there are 60 people, 10 of whom are non-Muslims. This research is a field study with a qualitative approach from the perspective of Islamic economic law. The data sources in this study consist of two types: primary data and secondary data sources. The data collection techniques in this research are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used by the researcher in this study is inductive qualitative analysis. The research findings indicate that the views of non-Muslims towards Bank Syariah Indonesia are very positive, as it is a bank that shows tolerance towards non-Muslim customers without discriminating based on religion. It represents an opportunity for growth, as the use of contracts from Bank Syariah Indonesia by non-Muslims can be seen as a chance to develop and understand Islamic financial principles. Non-Muslims experience the services and conveniences provided, so it is not surprising that some non-Muslims choose Islamic banks for their savings and other needs. There are three factors that attract non-Muslims in the village of Pasar Sipirok to use products from Bank Syariah Indonesia: promotion, service, and service reputation.
Persoalan-Persoalan Pokok dalam Profesi Hukum Halomoan, Putra
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v2i2.173

Abstract

Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia terlebih dahulu membahas tentang profesi dalam hal ini profesi hukum. Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara.Beberapa kritik diarahkan baik berkaitan dengan kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai produk hukum yang berkaitan dengan proses legislasi, dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan.Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum, seperti mafia hukum dan peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini. Peradilan yang diskriminatif menjadikan hukum di negeri ini.hal ini yang ditemukan banyak persoalan. Untuk itu dalam peningkatan mutu kualitas profesionalisme masing-masing profesi tersebut, diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi, termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya.Disamping itu juga diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGANGKUTAN TERHADAP PENUMPANG DAN BARANG ANGKUTAN DISEBABKAN KELALAIAN HSB, Putra Halomoan
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 13 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v9i01.1159

Abstract

Artikel ini membahas tentang ruang lingkup pengangkutan termasuk definisi pengangkutan, objek dan pihak pengangkutan, jenis-jenis pengangkutan sifat dan tujuan pengangkutan serta kaitannya dengan penumpang dan barang angkutan, serta membahas tentang sanksi kerugian. Serta pertanggungjawaban pengangkutan ketika terjadi kerusakan serta kehilangan barang penumpang yang disebabkan kelalaian pihak pengangkut, dan batasan batasan yang termasuk dalam tanggungjawab pengangkutan. Dimana terdapat beberapa jenis-jenis pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak pengangkut yakni pertanggungjawaban pengangkutan dilihat dari kesalahan dan kelalaian, pertanggungjawaban karena praduga dan pertanggungjawaban mutlak. Selanjutnya berbicara tentang hak dan kewajiban para pihak.
Transaksi Bank Syariah Dengan Non Muslim Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Khodijah, Siti; Hsb, Putra Halomoan; Lubis, Ihsan Helmi
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i2.15130

Abstract

This research examines the legal review of Islamic economic law regarding transactions between Islamic banks and non-Muslims in Pasar Sipirok village in South Tapanuli Regency. The background of this research is based on the observation that the cultural characteristics of Non-Muslims, which often include a lack of cooperation, along with the capitalist spirit commonly associated with Non-Muslims, should make conventional banks, which operate under a capitalist system, a promising investment avenue. However, in reality, a significant number of Non-Muslim customers are also interested in saving their funds in Islamic banking. In the Sipirok market village, the residents are not only Muslims but also non-Muslims. Among those who use Islamic banking services, there are 60 people, 10 of whom are non-Muslims. This research is a field study with a qualitative approach from the perspective of Islamic economic law. The data sources in this study consist of two types: primary data and secondary data sources. The data collection techniques in this research are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used by the researcher in this study is inductive qualitative analysis. The research findings indicate that the views of non-Muslims towards Bank Syariah Indonesia are very positive, as it is a bank that shows tolerance towards non-Muslim customers without discriminating based on religion. It represents an opportunity for growth, as the use of contracts from Bank Syariah Indonesia by non-Muslims can be seen as a chance to develop and understand Islamic financial principles. Non-Muslims experience the services and conveniences provided, so it is not surprising that some non-Muslims choose Islamic banks for their savings and other needs. There are three factors that attract non-Muslims in the village of Pasar Sipirok to use products from Bank Syariah Indonesia: promotion, service, and service reputation.
Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas di PT. Madina Agro Lestari Perspektif Undang-Undang dan Fiqih Siyasah Hutabarat, Yurliani; Hsb, Putra Halomoan
Jurnal El-Thawalib Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v4i1.7915

Abstract

The problem in this research is the legal protection for casual daily workers at PT. Madina Agro Lestari in Attitude Village, Muara Batang Gadis District, Mandailing Natal Regency. Because there are still many casual daily workers who do not get some rights.  Legal protection for casual daily workers is a work contract, work safety and welfare. The purpose of this study is to describe and analyze the legal protection for casual daily workers at PT. Madina Agro Lestari. The formulation of the research problem is how the legal protection for casual daily workers at PT. Madina Agro Lestari, what is the review of Fiqh siyasah regarding legal protection for casual daily workers at PT. Madina Agro Lestari, and what are the inhibiting and supporting factors for legal protection against casual daily workers at PT. Madina Agro Lestari. The method in this research is empirical normative with a sociological juridical approach, namely describing the conditions in the field as they are and the labor law which is the benchmark in this research. The data collection instrument used consisted of observation , interview , and documentation. The result of this research is legal protection for casual daily workers at PT. Madina Agro Lestari work agreements, worker wages, occupational safety and health, fiqh siyasa, view that humans are all the same and Islam is hostile to people who do not give the rights of others.  The obstacles faced are that there are still many casual daily workers who have not received perfect legal protection due to the low education of casual daily workers, and from companies.
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Pada Usaha Tempe Mentari, Melis; Harahap, Zul Anwar Ajim; Hsb, Putra Halomoan
Jurnal El-Thawalib Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v5i2.13134

Abstract

The focus of this research is a review of muamalah jurisprudence on employee wage practices in tempe businesses in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Serdang Bedagai Regency, by raising two main issues, namely 1) how to implement wage payments between owners and employees in tempe businesses in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Regency. Serdang Bedagai? 2) What is Fiqih Muamalah's review of employee wage practices in the tempe business in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Serdang Bedagai Regency? The approach used in this research is a qualitative-descriptive approach, namely collecting data by means of interviews, observation and documentation. This research is qualitative, namely research carried out by collecting primary data and secondary data on phenomena that are occurring directly. The primary data from this research is the business owner and three workers in the tempe business in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Serdang Bedagai Regency. And the secondary data in this research are books, journals, government publications, and other supporting sites or sources. The results of the research show that the mechanism used in the tempe business in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Serdang Bedagai Regency is carried out by means of a verbal agreement, with the contents of the agreement stating that the salary is given in the form of a monthly salary with working hours starting from 07.00-17.00 WIB with a salary of Rp. 750,000 per month. If there is additional work outside the specified time, the business owner will provide an additional salary of Rp. 10,000 per hour. The workers have fulfilled their agreement, but the business owner has not fulfilled what was stated in the verbal agreement, namely not paying wages outside the agreed working hours. Based on the reality of the implementation of the agreement in the tempe business in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Serdang Bedagai Regency, in terms of muamalah fiqh, it is contrary to what was agreed (default). It is mentioned in the hadith narrated by Ibnu Maja Rasulullah Saw, who said, which means "give a worker his wages before his sweat dries", based on the hadith narrated by Ibnu Maja Rasulullah Saw, the tempe business owner did not fulfill his agreement, namely not providing additional wages outside the specified working hours. A Muslim must carry out all transactions in a clear, transparent and fair manner.
Co-Authors Arbanur Rasyid Batubara, Rajali Harahap, Zul Anwar Ajim Hutabarat, Yurliani Ibrahim Siregar Keskarnain, Keskarnain Lubis, Ihsan Helmi Mentari, Melis Ramadan, Ahmad Samaruddin, Samaruddin Siregar, Fatahuddin Aziz Siti Khodijah