Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Utami, Anggita Werdhi
Unknown Affiliation
Religion Education Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penegak Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi Ditinjau Dari Persfektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan Utami, Anggita Werdhi; Fitriani, Adila
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 23 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menegakan tindak pidana pencucian uang ( money laundering ) merupakan kejahatan yang semakin marak terjadi diindonesia. Tindak pidana ini sering dikaitkan dengan kejahatan lain seperti korupsi. Hasil korupsi berusahadisembunyikan atau dialihkan melaluiproses pencucian uang, sehingga terlihat sebagai aset yang sah. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil korupsi merupakan hal yang sangat penting.hal ini bertujuan untuk mengembalikan aset negara yang dikorupsi dan mencegah pelaku korupsi menikmati hasil kejahatan mereka. Pencucian uang adalah tindak pidana memalsukan atau menyamarkan sumber uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal sehingga tampak seperti uang yang sah dan halal. Pencucian uang sering dikaitkan dengan kejahatan lain yang menghasilkan keuntungan finansial, seperti korupsi, penipuan, perdagangan narkoba, pencurian dan kegiatan ilegal lainnya. Dalam praktiknya, pencucian uang berupa menyalurkan dana haram kedalam sistem keuangan yang sah melalui serangkaian transaksi yang kompleks. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan sumber dana hingga sulit dilacak oleh pihak berwenang.
Permohonan dan Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur; Antara Hak Anak dan Kepentingan Orang Tua Stiawan, Dhea Amelia; Gibran, Geryl Ahmad; Shakila, Aisyah; Utami, Anggita Werdhi; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i2.15075

Abstract

Dispensasi pernikahan dini merupakan isu kontroversial dalam hukum perkawinan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Pernikahan dini terkadang melibatkan individu yang belum mencapai usia dewasa yang sah, yang dapat menimbulkan berbagai masalah termasuk hak asasi manusia, perawatan anak, dan standar masyarakat. Dispensasi pernikahan dini seringkali dikaitkan dengan alasan seperti kehamilan di luar nikah, kendala ekonomi, dan ekspektasi masyarakat. Pengaturan ini dapat menimbulkan konsekuensi yang rumit, termasuk kemungkinan bahaya terhadap kesejahteraan anak, ketidaksetaraan gender, dan masalah psikologis bagi mereka yang terlibat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci pemberian dispensasi pernikahan dini, seperti alasan memperoleh dispensasi, dampaknya terhadap pihak yang terlibat, dan implikasi sosialnya. Analisis dokumen hukum, studi kasus, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait merupakan beberapa metodologi penelitian yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk pembentukan aturan yang lebih baik di masa depan.
Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Praktik Prostitusi di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Implementasi Kharis, Wildan Muhammad; Maulana, Muhammad Rizki; Utami, Anggita Werdhi; Setijawan, Muhammad Daffa Raihananta; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prostitusi adalah fenomena sosial yang kompleks di Indonesia, melibatkan aspek moral, sosial, dan hukum. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, hukum pidana seperti KUHP dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat menjerat pelaku tertentu, terutama mucikari atau pihak yang memfasilitasi prostitusi. Penelitian ini mengkaji kebijakan pidana Indonesia terkait prostitusi dan tantangan dalam penegakannya, terutama di era digital yang memungkinkan munculnya prostitusi daring. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan analisis dokumen hukum serta interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini juga membandingkan model kebijakan di Swedia dan Jepang, yang menekan permintaan prostitusi dengan memberi sanksi kepada konsumen serta rehabilitasi bagi pekerja seks. Rekomendasi mencakup pembentukan undang-undang yang lebih komprehensif untuk mengatur prostitusi di Indonesia, mencakup semua pihak terlibat, termasuk pengguna jasa, serta program rehabilitasi bagi pekerja seks untuk meninggalkan dunia prostitusi.
Co-Authors Farahdinny Siswajanthy Fitriani, Adila Gibran, Geryl Ahmad Kharis, Wildan Muhammad Maulana, Muhammad Rizki Setijawan, Muhammad Daffa Raihananta Shakila, Aisyah Stiawan, Dhea Amelia