Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal of Citizen Research and Development
Pasaribu, Stevan Oktureja
Unknown Affiliation
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Education Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum dan Kebijakan Br Bangun, Desy Yolanda; Hutapea, Diandra Joy Cheline De Vega; Nainggolan, Gaby Agustina; Nainggolan, Johana Andriani; Pasaribu, Stevan Oktureja; Hadiningrum, Sri
Journal of Citizen Research and Development Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v2i1.4968

Abstract

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang menjadi perhatian utama di Indonesia. Stunting merujuk pada kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi yang tidak memadai, terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan.Di Indonesia, pemerintah desa memiliki peran yang sangat strategis dalam penanggulangan stunting.Otonomi desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaMetode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penelaahan literatur, seperti buku, artikel, dan jurnal, untuk mendapatkan informasi relevan mengenai topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk memahami teori, pemikiran penulis, dan konteks sejarah terkait suatu isu. Studi pustaka juga berfungsi sebagai landasan teori dalam karya ilmiah dan membantu peneliti mengembangkan argumen berdasarkan datayangvalid Sebagai bagian dari tanggung jawab hukum ini, pemerintah desa harus memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini mencakup penyuluhan tentang gizi, pemantauan pertumbuhan anak, serta penyediaan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, pemerintah desa juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan dan dokumentasi mengenai pelaksanaan program tersebut, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga.Faktor penyebab stunting sangat beragam, mulai dari kekurangan gizi, pola asuh yang kurang tepat, infeksi berulang, hingga akses terbatas terhadap sanitasi dan pelayanan kesehatan. Mengingat kompleksitas masalah ini, penanggulangan stunting memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sanitasi, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa.
Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum dan Kebijakan Br Bangun, Desy Yolanda; Hutapea, Diandra Joy Cheline De Vega; Nainggolan, Gaby Agustina; Nainggolan, Johana Andriani; Pasaribu, Stevan Oktureja; Hadiningrum, Sri
Journal of Citizen Research and Development Vol 2, No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v2i1.4968

Abstract

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang menjadi perhatian utama di Indonesia. Stunting merujuk pada kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi yang tidak memadai, terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan.Di Indonesia, pemerintah desa memiliki peran yang sangat strategis dalam penanggulangan stunting.Otonomi desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaMetode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penelaahan literatur, seperti buku, artikel, dan jurnal, untuk mendapatkan informasi relevan mengenai topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk memahami teori, pemikiran penulis, dan konteks sejarah terkait suatu isu. Studi pustaka juga berfungsi sebagai landasan teori dalam karya ilmiah dan membantu peneliti mengembangkan argumen berdasarkan datayangvalid Sebagai bagian dari tanggung jawab hukum ini, pemerintah desa harus memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini mencakup penyuluhan tentang gizi, pemantauan pertumbuhan anak, serta penyediaan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, pemerintah desa juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan dan dokumentasi mengenai pelaksanaan program tersebut, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga.Faktor penyebab stunting sangat beragam, mulai dari kekurangan gizi, pola asuh yang kurang tepat, infeksi berulang, hingga akses terbatas terhadap sanitasi dan pelayanan kesehatan. Mengingat kompleksitas masalah ini, penanggulangan stunting memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sanitasi, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa.
Peran Lembaga Adat dalam Sistem Politik di Kecamatan Medan Tembung Regar, Nisa Andriani; Pasaribu, Stevan Oktureja; Gaol, Dahlianatalia Lumban; Ivanna, Julia
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan adat istiadat untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat hukum adat. Dalam konteks ini, lembaga adat memiliki peran penting dalam membantu pemerintah desa dalam pembangunan, menjalankan hukum adat, serta melestarikan nilai-nilai budaya. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur untuk memahami peran lembaga adat dalam sistem politik di Kecamatan Medan Tembung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, menjaga keharmonisan dengan pemerintah, dan menyelesaikan konflik melalui musyawarah. Tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga relevansi di tengah modernisasi dan globalisasi, serta mengatasi konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan hak-hak masyarakat adat. Studi ini menyarankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan lembaga adat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan keadilan bagi masyarakat adat.
Co-Authors Br Bangun, Desy Yolanda Gaol, Dahlianatalia Lumban Hadiningrum, Sri Hutapea, Diandra Joy Cheline De Vega Ivanna, Julia Nainggolan, Gaby Agustina Nainggolan, Johana Andriani Regar, Nisa Andriani