Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Pelayanan Surat Rujukan Pasien Peserta BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Manita, Rehulina; Fahmi, H. Sudi; Ardiansah, Ardiansah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15644

Abstrak Penelitian ini mengkaji implementasi pelayanan surat rujukan bagi pasien BPJS di RSUD Bangkinang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Peraturan ini mengatur sistem rujukan untuk memastikan pasien mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai melalui mekanisme terstruktur dan efisien. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan peraturan di RSUD Bangkinang, mengidentifikasi hambatan, dan upaya rumah sakit dalam mengatasinya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan langsung, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi di RSUD Bangkinang menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman prosedur rujukan, dan kendala teknis sistem informasi. Namun, RSUD Bangkinang telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan ini, termasuk pelatihan petugas kesehatan, penambahan fasilitas pendukung, dan optimalisasi teknologi informasi. Kerjasama dengan instansi terkait dan pemerintah daerah juga ditingkatkan. Kesimpulannya, meskipun terdapat hambatan, RSUD Bangkinang telah berupaya signifikan menerapkan sistem rujukan. Rekomendasi meliputi pengawasan yang lebih ketat, penambahan sumber daya, dan peningkatan pemahaman petugas kesehatan tentang pentingnya sistem rujukan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya sistem rujukan pasien BPJS. Kata Kunci: Pelayanan Surat Rujukan Pasien, BPJS, Rumah Sakit Umum Daerah

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Tanah Urug Tanpa Izin di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Hengki, Hengki; Fahmi, H. Sudi; Ardiansah, Ardiansah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15648

AbstrakPotensi sumber daya alam berupa tanah urug di Kota Dumai merupakan modal besar dalam proses pembangunan daerah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat mengelolanya dengan tetap mematuhi aturan dan norma-norma hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, perkembangan usaha pengerukan tanah urug di Kota Dumai sangat tinggi, dan banyak kegiatan pengerukan yang dilakukan oleh masyarakat mengabaikan aturan yang berlaku. Akibatnya, tanah yang dikeruk menjadi berlubang dan dapat membahayakan lingkungan sekitar. Masalah utama adalah pengerukan tanah urug tanpa izin di Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Dumai Selatan yang berlangsung lama. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum dan kendala terhadap pengerukan tanah urug tanpa izin di Kota Dumai berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis dengan data primer dan sekunder, melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan banyak pelaku usaha pengerukan tanah urug tanpa izin di Kota Dumai. Polres Dumai hanya menangani 3 kasus dari tahun 2020 hingga 2021. Kendala utama dalam penegakan hukum adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk pengamanan dan penyimpanan barang bukti ekskavator sebelum pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Dumai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pengerukan tanah urug tanpa izin di Kota Dumai masih terhambat, terutama karena fasilitas yang tidak memadai. Diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan penegak hukum untuk menegakkan aturan secara efektif dan memberikan efek jera bagi pelanggar.Kata Kunci: Pertambangan, Tanah Urug, Penegakan Hukum

Inkonsitensi Hukum Pembatalan Peraturan Daerah yang Bermasalah dalam Hukum Indonesia Rohim, Rohim; Fahmi, H. Sudi; Ardiansah, Ardiansah
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Sebaran pulau-pulau ini, secara administratif ditata dan dikelompokkan menjadi beberapa wilayah yang disatukan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik RI tahun 2023, negara Indonesia terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) wilayah yang disebut atau berstatus sebagai daerah provinsi, 416 (empat ratus enam belas) yang berstatus sebagai daerah kabupaten, dan 98 (sembilan puluh delapan) yang berstatus sebagai kota.Atau, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Daerah Tingkat I (provinsi) dan 514 Daerah Tingkat II (kabupaten/kota). Jumlah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang relatif besar ini tentu menjadi modal penting dan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk terus bergerak menuju negara maju di tengah persaingan global yang semakin kompleks dan kompetitif.Pasal 18 UndangUndang Dasar 1945 (naskah asli sebelum amendemen) memberikan sebuah pengingatan dan pedoman, bahwa "pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undangundang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.Pembagian dan distribusi kewenangan yang diatur dan tercermin di dalam konstitusi (UUD 1945) maupun sejumlah peraturan yang terkait dengan pemerintahan daerah, khususnya kebijakan dalam membuat dan menetapkan PerDa dan PerKaDa, dalam praktiknya mengalami berbagai problem, terutama yang berhubungan dengan persoalan kewenangan pencabutan dan/atau pembatalan suatu Perda/perkada

Implementasi Kewajiban Masyarakat Dalam Mendapatkan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Winarsi, Sri; Ardiansah, Ardiansah; Fahmi, H. Sudi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9579

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Pemerintah pada tahun 2021 mengubah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 menjadi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis implementasi peraturan ini. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kampar, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, belum berjalan sesuai ketentuan. Persentase partisipasi masyarakat dalam vaksinasi menunjukkan penurunan dari dosis pertama hingga dosis keempat. Kendala dalam implementasi kewajiban masyarakat tersebut berasal dari faktor hukum yang merumuskan kewajiban dan sanksi, kurangnya ketegasan penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta keterbatasan sarana dan prasarana penegakan hukum. Selain itu, ketidakmampuan masyarakat dalam memilah informasi, terutama terkait kehalalan dan keamanan vaksin, juga menjadi faktor penghambat. Budaya hukum masyarakat yang masih rendah dalam mentaati hukum turut memperumit implementasi kewajiban vaksinasi Covid-19. Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan perkuatan, baik dari segi penegakan hukum maupun peningkatan literasi masyarakat, agar implementasi kewajiban vaksinasi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.

Implementasi Kepemilikan Surat Tanda Registrasi Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan Khairul, Fatma; Fahmi, H. Sudi; Ardiansah, Ardiansah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9584

Penelitian sosiologis ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis dinamika sosial dalam implementasi kebijakan kepemilikan Surat Tanda Registrasi Perawat (STR) di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, sejalan dengan peraturan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Fokus penelitian adalah memahami bagaimana interaksi sosial antara perawat, pihak rumah sakit, dan faktor-faktor sosial lainnya memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan perawat, analisis dokumen, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika sosial memainkan peran kunci dalam implementasi kepemilikan STR di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Tantangan yang dihadapi meliputi ketidakmerataan pemahaman di kalangan perawat, kurangnya kesadaran akan pentingnya kepemilikan STR, dan kendala administratif yang mempengaruhi interaksi sosial di lingkungan rumah sakit. Selain itu, perbedaan interpretasi terkait tata cara pendaftaran dan perpanjangan STR menciptakan dinamika yang kompleks dalam hubungan sosial. Dalam konteks sosiologis, temuan penelitian ini menyoroti aspek-aspek dinamika sosial yang memengaruhi implementasi kebijakan di lingkungan rumah sakit. Rekomendasi penelitian ini mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran perawat melalui pendekatan sosial, seperti pengembangan program pelatihan yang melibatkan interaksi sosial, kampanye penyuluhan yang memperhitungkan faktor sosial, dan peningkatan koordinasi lintas sektor untuk memahami dampak sosial dari implementasi kebijakan.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search