Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENIPUAN BERBASIS TEKNOLOGI DI INDONESIA Arrum Normasari; Niniek Wahyuni; Suhud; Yok Sunaryo; Paulus Bing Adiputra
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5882

Abstract

ABSTRAKSIPenipuan berbasis teknologi semakin meningkat di Indonesia, mempengaruhibanyak konsumen yang sering kali tidak paham akan risikonya. Karya ilmiah inimenganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalammenghadapi penipuan berbasis teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatannormatif untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang ada, termasuk UndangUndang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait. Melalui tinjauan ini,diharapkan dapat diidentifikasi kelemahan dalam perlindungan hukum yang adaserta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan guna melindungikonsumen lebih efektif dari ancaman penipuan berbasis teknologi di masa depan.Kata Kunci : Perlindungan konsumen, Penipuan, Teknologi
DENDA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA NEGARA Divi Kusumaningrum; Totok Minto Leksono; Jesicha Yenny Susanty M; Niniek Wahyuni; Paulus Bing Adiputra
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i2.6634

Abstract

Abstrak Korupsi merupakan masalah serius yang berdampak luas pada stabilitas sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan upaya pemberantasan terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk denda sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi kepada negara dan mengkaji alokasi denda tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan yang menganalisis regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda merupakan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertujuan untuk memberikan efek jera serta memulihkan kerugian negara. Denda yang dibayarkan pelaku korupsi akan digunakan untuk kepentingan umum, mendukung rehabilitasi, dan meningkatkan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya penguatan regulasi dan transparansi dalam pengelolaan denda sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Kata kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Denda