Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Evaluation of Village Fund Allocation Management Parera, Viki; Silooy, Revi Wilhelmina; Usmany, Alfrin Ernest Marten
Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 12 No. 5 (2024): JIAKES Edisi Oktober 2024
Publisher : Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to evaluate the management of Village Fund allocation in Wamkana Village, Namrole District, South Buru Regency. The formulation of the problem includes planning, budgeting, implementation, reporting, administration, accountability, and evaluation. The method used is descriptive qualitative with the object of research in Wamkana Village. Data sources consist of primary data through interviews with the village government and community, as well as secondary data from related village documents. The results of the study indicate that the planning of village fund allocation has not been maximized, while budgeting does not provide enough open space for the community. The implementation of the program is good, but financial reporting is not in accordance with Permendagri No. 20 of 2018. Administration is still done manually, which is quite good, but the accountability and evaluation of the village government seem closed and have never been done. This shows the need to increase transparency and community participation in the management of village funds.
Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Integrasi Aspek Ekonomi, Lingkungan, dan Hukum di Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya Kembauw, Esther; Wadjo, Hadibah Zachra; Silooy, Revi Wilhelmina; Saimima, Judy Marria
Indonesian Journal of Management Science Vol. 3 No. 2: Desember 2024
Publisher : Program Magister Manajemen Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46821/ijms.v3i2.536

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan, peran ekonomi, dampak lingkungan, serta aspek hukum dalam pengelolaan SDA berkelanjutan di kawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi berlebihan terhadap SDA, ketergantungan pada praktik tradisional, dan lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keberlanjutan. Meskipun demikian, terdapat potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui praktik perikanan berkelanjutan dan pertanian organik, yang dapat meningkatkan pendapatan tanpa merusak ekosistem. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan pengelolaan SDA sudah ada, namun implementasinya masih lemah, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta. Model pengelolaan SDA berkelanjutan yang diusulkan melibatkan edukasi masyarakat, penguatan peran hukum, serta pengembangan kebijakan ekonomi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merancang kebijakan pengelolaan SDA yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kecamatan Moa.
DETERMINAN NIAT MELAKUKAN WHISTLEBLOWING DI KALANGAN MAHASISWA Silooy, Revi Wilhelmina; Gainau, Paskanova Christi; Heder, Gieanto
Jurnal Akuntansi Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Akuntansi
Publisher : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/jak.9.1.1-16

Abstract

This research aims to examine the influence of attitudes, subjective norms and Machiavellian traits on the intention to carry out whistleblowing among students. The population in this study were all students majoring in Accounting. The sampling technique is purposive sampling. Data was obtained from distributing questionnaires online and analyzed using multiple linear regression. The results of this research show that attitudes influence accounting students' intention to whistleblowing, while subjective norms and Machiavellian traits do not have a significant influence on whistleblowing intentions
Analisis keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDES pada pemerintah desa Patti di Kabupaten Maluku Barat Daya Silooy, Revi Wilhelmina; Talla, Alend
Jurnal Indovisi Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Indovisi
Publisher : Indonesian Indovisi Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32698/19071108

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes pada Pemerintah Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, serta bentuk upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah desa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan penelitian meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Patti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu: (1) rendahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya perangkat desa yang sebagian besar berpendidikan SMP dan kurang kompeten dalam pengelolaan administrasi serta teknologi informasi; (2) keterbatasan sarana dan prasarana seperti kurangnya unit komputer dan akses internet sehingga menghambat proses penyusunan laporan; (3) rendahnya disiplin kerja perangkat desa yang berdampak pada tidak tepatnya penyelesaian tugas administrasi; (4) kendala dalam pelaksanaan kegiatan, terutama terkait keterlambatan bahan material yang dipasok dari luar Kota Tiakur; dan (5) kesulitan teknis dalam penyusunan laporan akibat gangguan sistem keuangan desa serta kurangnya koordinasi antarperangkat desa.Pemerintah Desa Patti telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain meningkatkan koordinasi internal, memperkuat kerja sama dengan supplier, mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa, serta mendorong peningkatan kompetensi teknologi informasi bagi perangkat desa. Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian masalah keterlambatan laporan APBDes tidak hanya membutuhkan peningkatan kapasitas SDM, tetapi juga perbaikan sarana pendukung dan pembenahan manajemen pemerintahan desa agar prinsip akuntabilitas publik dapat terwujud.