Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.975
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Hukum Bisnis Artemis Law Journal
Dima, Adrianus Djara
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Kabupaten Belu Bere, Elvira C.V.; Leo, Rudepel Petrus; Dima, Adrianus Djara
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3083

Abstract

Kekerasan terhadap anak dan perempuan dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan suatu bentuk diskriminasi terhadap anak dan perempuan yang berarti semua tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kerugian fisik, seksual, psikologis atau ekonomi atau penderitaan terhadap anak dan perempuan, termasuk ancaman tindakan kekerasan serupa, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik didepan umum atau dalam kehidupan pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 6 orang responden/informan. Hasil penelitian ini menunjukan: (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak terdiri dari faktor internal yaitu: faktor keluarga/orang tua dan faktor yang berasal dari anak sendiri. Dan faktor eksternal yaitu: faktor lingkungan, faktor kenakalan remaja dan faktor mendia massa. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Belu terdiri dari faktor internal yaitu: faktor keadaan psikologis individu dan faktor eksternal yaitu: faktor ekonomi, faktor dugaan adanya perselingkuhan dan faktor campur tangan pihak ketiga. (2) Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Belu dilakukan dengan melalui upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif. Peneliti memberikan saran sebagai berikut: agar pihak Kepolisian bersama pemerintah lebih sering melakukan penyuluhan hukum terkait tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami bahwa adanya perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan.
Faktor Penyebab dan Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan Prajurit TNI AD terhadap Anak : (Studi Kasus Putusan Nomor: 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021) Pinta, Onesimus Carlianus; Leo, Rudepel Petrus; Dima, Adrianus Djara
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i01.3249

Abstract

Prajurit TNI dalam bertindak selalu berpegang pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit perlu dihayati oleh prajurit TNI, sehingga setiap prajurit TNI memiliki hukum disiplin yang kuat dan kukuh. Ketentuan yang mengatur perilaku anggota TNI, tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian: (1) Bahwa pengaruh lingkungan sosial yang terjadi dalam diri terdakwa dapat dilihat dari kondisi terdakwa saat melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap korban dimana terdakwa pada saat melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap korban dalam keadaan dipengaruhi alkohol/miras. Dalam hal ini peneliti menilai bahwa perubahan emosional yang terjadi dalam diri terdakwa di pengaruhi oleh kondisi lingkungan luar atau lingkungan sosial yang di embani terdakwa. (2) Penerapan sanksi terhadap prajurit TNI AD Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan sanksi dalam bentuk pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan atas kasus ini Pengadilan Militer III-15 Kupang, menyatakan pelaku secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Simpulan yaitu penerapan sanksi terhadap terdakwa (Prajurit TNI) di daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, berupa penegakkan hukum dengan cara penjatuhan sanksi dan menanamkan nilai-nilai moral serta melakukan hal-hal positif agar tidak terjadi lagi kasus yang sama yaitu kasus kekerasan fisik terhadap anak.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU IKLAN JUDI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Tefa, Ruben E.; Amalo, Heryanto; Dima, Adrianus Djara
The Juris Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i1.1513

Abstract

Human life today has been in an era where it has been dominated by massive technological developments, and one of them is in the field of communication and information. The presence of a major innovation, namely the internet network, brings so many conveniences and benefits in the world of communication and information. However, this development is also not free from adverse effects, namely crimes that are influenced by irresponsible behavior carried out by humans in utilizing existing developments. The new crime caused by this development is the dissemination of information in the form of advertisements about online gambling which occurs so much through digital communication and information platforms such as Instagram social media. The objectives of this research are: (1) to find out what factors cause the involvement of online gambling advertisers through social media (Instagram) in Kupang City. (2) To find out how the countermeasures against online gambling advertisements through social media (Instagram) in Kupang City. This research is empirical research with a legal sociological approach method so that it is based on data obtained in the field through interviews with 12 respondents. This data is analyzed descriptively-qualitatively. The results showed that: (1) factors causing online gambling advertisements through social media (Instagram) in Kupang City are lifestyle, minimal skills, weak law enforcement, circle of friends, and family environment. (2) Countermeasures against online gambling advertisements through social media (Instagram) in Kupang City at this time are still only in the form of preventive countermeasures carried out by the Kupang City Resor Police Agency.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENJUALAN OBAT KERAS GOLONGAN G TANPA MEMENUHI PERSYARATAN KEAMANAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN Leni, Maldo Jupiter; Manafe, Deddy R. CH; Dima, Adrianus Djara
The Juris Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i1.1589

Abstract

The sale of hard drugs classified as Group G without meeting safety requirements has become a serious issue in Indonesia due to the high risk of misuse and the threat it poses to public health. In Timor Tengah Selatan Regency, several small kiosks have been found illegally selling these drugs without proper licenses and oversight. Commonly sold drugs include Mefenamic Acid, Amoxicillin Trihydrate, Piroxicam, Dexaharsen, and Antalgin. The main motive of the perpetrators is financial gain. This research to identify the factors that contribute to the sale of Class G prescription drugs without meeting safety requirements in Timor Tengah Selatan Regency, to examine the efforts made to address and mitigate the sale of Class G prescription drugs that not comply with safety regulations in Timor Tengah Selatan Regency. This research is empirical research with a legal sociological approach method that it is based on data obtained in the field through interviews with 8 respondents. The data collection techniques used in this study: observation, interviews, and literature review. Results study indicate that the factors contributing to the sale of Class G prescription drugs without meeting safety requirements in Timor Tengah Selatan Regency include a lack of legal awareness, economic motives (profit-seeking), and environmental factors specifically, unequal infrastructure development and the demands of the local community; efforts to address the sale of these drugs involve both preventive and repressive measures carried out by the Timor Tengah Selatan Resort Police.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN Tapowolo, Wilhelmina Maria Peni; Medan, Karolus K.; Dima, Adrianus Djara
The Juris Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i1.1591

Abstract

Crimes committed by Persons with Mental Disorders (ODGJ) are a complex phenomenon that demands special attention from the aspects of criminal law and human rights protection. When the perpetrator of a criminal act suffers from a mental disorder, criminal liability cannot be imposed in accordance with the provisions of Article 44 of the Criminal Code (KUHP). The legal protection provided to perpetrators of criminal acts with mental disorders has also not been implemented properly in accordance with the provisions of the applicable law. Based on this, the problem is formulated: (1) can a person with a mental disorder be held accountable for the act of murder committed? (2) What is the legal protection for people who commit the crime of murder who are classified as having a mental disorder? This study uses a combination of normative legal research methods and empirical legal research methods. This research was conducted in Wulanggitang District, East Flores Regency. The data is analyzed qualitatively. Based on the results of the research, the murder case carried out by FTA, a person with mental disorders (ODGJ), shows that the perpetrator cannot be criminally accounted for according to Article 44 of the Criminal Code because the mental disorder he experienced makes him unable to understand and control his actions. The subjective element of error and legal responsibility is not met, even though the objective element of causality of death has occurred. Therefore, the legal process ended with the issuance of an Investigation Termination Order (SP3). However, legal protection for ODGJ such as FTA has not been implemented properly. The perpetrator was subjected to attachment and neglect by the family, which is contrary to the provisions of the law and fundamental rights guaranteed by the 1945 Constitution and related laws.
PERBANDINGAN RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA PERDANGANGAN ORANG DI INDONESIA ( TINJAUN YURIDIS PUTUSAN NOMOR: 12/PID.SUS/2021/PN KPG DAN PUTUSAN NOMOR:584 K/PID.SUS/2013/PN,SBY) Bangkole, Lorens Soli Daud; Leo, Rudepel Petrus; Dima, Adrianus Djara
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13427

Abstract

Human Rights (HAM) is a fundamental right of all mankind as a gift of God inherent in human beings, natural, universal, eternal associated with human dignity, equally owned by all people, regardless of gender, nationality, religion, age, language, social status, political views, etc. One of the problems related to human rights in Indonesia is the crime of trafficking in Persons which is one form recruitment, delivery, transfer, protection or acceptance of a person, by threat or use of force or any form of coercion, kidnapping, deception, lying, or other abuse of power, or vulnerable position or giving or receiving payments or obtaining benefits to obtain the consent of someone who has power over others, for the purpose of exploitation. the purpose of this article is to determine the ratio decidendi judge's decision against the provision of compensation to victims of trafficking in persons of decision number: 584/K/pid.Sus/2013/Pn Sby and to determine the recidendi ratio which is an inhibiting factor so that it does not deberikannya compensation to victims of trafficking in Persons Decision No. 12 / Pid.Sus / 2021 / PN Kpg. The results showed that: (1) based on the consideration of the Supreme Court in the decision of the trafficking in persons case above, the ratio decidendi used in providing compensation to victims of trafficking in persons in the above decision is the provision of compensation is a citizen's right, the distribution of compensation is intended as assistance or to ensure the welfare of victims of crime and as Social Security. (2) inhibiting factors so that the crime of trafficking in Persons is not given in decision Number 12/Pid.Sus / 2021 / PN Kpg namely: legal factors and the unavailability of compensation implementation guidelines.
Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Karyawati Kalbe Farma Di Kota Kupang kalelena, franklin yulius davidson; Manafe, Deddy R. CH; Dima, Adrianus Djara
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13732

Abstract

According to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Amendment IV Article 1 paragraph (3) which reads "The Indonesian State is a state of law", which means that the Indonesian State is based on law (Rechtstaat), not based on mere power (Machstaat). The main problems in this thesis are: (1) What are the factors causing the crime of serious abuse of Kalbe Farma employees in Kupang City? (2) What are the countermeasures carried out by the police in Kupang City? This research is empirical legal research carried out in Kupang City. Data collection techniques use interview techniques and document study. The data used are primary and secondary data. This research was conducted at the Kelapa Lima Kupang Police Sector. The results of data processing were analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of the research and discussion, it can be seen: (1) the factors causing the crime of serious abuse of Kalbe Farma employees, namely misunderstanding factors, excessive alcohol consumption factors and environmental factors. (2) the response efforts carried out by the police are preventive efforts. Police efforts in providing legal education to raise public awareness in order to prevent criminal acts from occurring. Repressive efforts. Efforts made when a criminal act has occurred in the nature of taking action against the perpetrator of the crime.
Studi Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Ayah Terhadap Anak Kandung Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao Modokh, Bacri; Manafe, Deddy R. CH.; Dima, Adrianus Djara
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15896

Abstract

The crime of rape is very worrying especially if the victims are children who are still minors, because this affects the psychological development of children and causes trauma for the rest of their lives. In addition, their future becomes bleak and they have no future. The perpetrators of the crime of rape are often people known to the victim, some are even related, and the most concerning is a father who rapes his biological daughter. The conclusions of this study are: (1) The form of legal protection for child victims of rape in the jurisdiction of the Rote Ndao District Court is in the form of assistance from the PPA during the investigation process, the victim gets protection during the trial so as not to be under pressure the victim is returned to the parents after the trial without going through the rehabilitation process. (2) Consideration of Judges in Criminal Sentencing against perpetrators of Rape of biological children in the jurisdiction of the Rote Ndao District Court is appropriate, based on the testimony of witnesses and the confession of the defendant with evidence in the trial, as well as the judge's consideration of matters that aggravate the defendant, accompanied by consideration of matters that can alleviate the defendant, taking into account the relevant laws, and strengthened by the judge's confidence in imposing a fair decision.
Upaya Penegakan Hukum Balai POM Di Kupang Terhadap Produksi Dan Penjualan Kerupuk Yang Mengandung Boraks Kadja, Gracia Frederika; Dima, Adrianus Djara; Fanggi, Rosalind Angel
Artemis Law Journal Vol 3 No 1 (2025): Artemis Law Journal Vol.3, No.1, November 2025
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v3i1.22002

Abstract

Law enforcement efforts by the BPOM in Kupang were carried out by the BPOM Civil Servant Investigator (PPNS) by conducting an investigation based on sample results. During the 2021-2023 period, there was a surge in the discovery of foods containing borax with crackers being the most products. The formulation of the problem in this study is: (1) How are the law enforcement efforts by the BPOM in Kupang against the case of the discovery of crackers containing borax. (2) What is the inhibiting factor for the BPOM in Kupang in carrying out law enforcement efforts against the case of the discovery of crackers containing borax. The type of research used in this study is empirical juridical, namely in analyzing problems carried out by combining legal materials with data in the field. The results of the research obtained: (1) Law enforcement efforts by the BPOM were carried out by BPOM investigators based on the results of sample tests and investigations were carried out by investigators with the provision of administrative sanctions. (2) The factors that hinder law enforcement by the BPOM are due to; lack of investigators, lack of ability, understanding and awareness of actors, actors who sell from place to place, lack of optimal implementation of regulations, lack of awareness of parties collaborating with the BPOM, geographical conditions in the form of islands, and lack of community participation. Suggestions need to increase law enforcement in the food sector, especially in the production and sale of crackers with borax, increase in cooperation with parties who collaborate with the BPOM in socializing food security and the dangers of chemical additives, strict supervision of the distribution and sale of cracker products containing borax, and followed by increasing awareness of each sector in collaboration with BPOM.
Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Cyber Pornography Dalam Penggunaan Platform OnlyFans Ferreira, Francisca Das Dores; Manafe, Deddy R. CH.; Dima, Adrianus Djara
Artemis Law Journal Vol 3 No 1 (2025): Artemis Law Journal Vol.3, No.1, November 2025
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v3i1.22216

Abstract

Technological advancements, especially in the internet and social media, have significantly impacted human life. In Indonesia, cyber pornography has become a growing concern, particularly through platforms like OnlyFans. Although such content is punishable under Indonesian criminal law, law enforcement in the digital space remains weak due to various challenges. This makes it essential to understand and address the misuse of digital platforms to prevent further spread of pornographic material. The problem formulation in this study focuses on the misuse of OnlyFans for cyber pornography, which violates Indonesian law. Although the platform is officially blocked by Kominfo, it is still accessible via VPN, allowing the illegal distribution of content. Under the ITE Law and the Criminal Code, individuals who intentionally share or profit from pornographic content may face imprisonment and fines. Therefore, stronger legal enforcement and increased public awareness are urgently needed. This research uses a normative juridical approach, combining qualitative analysis and legislative review. The study is based on secondary legal materials, analyzed through a descriptive method. The findings reveal that OnlyFans facilitates paid transactions between creators and fans for pornographic content. Despite being blocked, access via VPN continues. Current laws and government measures are insufficient to address technological developments, especially regarding OnlyFans. Effective legal action requires better technological understanding and greater public awareness. The study concludes that various motivations drive the use of OnlyFans for pornography, which can potentially lead to further criminal acts under Indonesian law.
Co-Authors Ahmad, Rahmawati Bangkole, Lorens Soli Daud Bere, Elvira C.V. Deddy R. Ch. Manafe Ferreira, Francisca Das Dores Ga, Jurondly Marcky Iverson Heryanto Amalo Kadja, Gracia Frederika kalelena, franklin yulius davidson Leni, Maldo Jupiter Leo, Rudepel Petrus Manafe, Deddy R Ch Manafe, Deddy R. CH Medan, Karolus K. Mo'a Belang, Ingrid Vianey Cendanawati Modokh, Bacri Pinta, Onesimus Carlianus Rosalind Angel Fanggi, Rosalind Angel Tapowolo, Wilhelmina Maria Peni Tefa, Ruben E.