Garuda - Garba Rujukan Digital

POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG Fanggi, Rosalind Angel
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Suatu tindak pidana secara pasti telah mengindikasikan adanya pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Dua bagian ini menjadi tidak terpisahkan akibat adanya tindak pidana tetapi pada kenyataannya dalam sebuah proses peradilan di mana dalam kewenangan hakim membuat putusan tak ayal perlindungan atau perhatian terhadap korban seringkali diabaikan. Begitu putusan hakim dibacakan telah usai, usai pula perhatian terhadap korban tindak pidana perdagangan terhadap orang, sungguh suatu ironi. Politik kriminal (criminal policy) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan nonpenal (tanpa hukum pidana). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang ? dan Bagaimana politik kriminal terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang ? Pada rumusan masalah pertama dan kedua akan digali politik kriminal atau usaha penanggulangan kejahatan yang termaktub dalam setiap putusan pengadilan dari sisi atau kepentingan pelaku dan korban tindak pidana perdagangan orang, apakah putusan pengadilan negari telah sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri atau belum. Putusan pengadilan ini pada dasarnya juga sebagai salah satu tolok ukur dalam pembangunan hukum pidana. Pengadilan adalah benteng terakhir dari penegakan hukum dan pengadilan adalah harapan terakhir memperoleh keadilan di dunia ini. Pengadilan diduduki oleh manusia yang disebut hakim. Di tangan merekalah keputusan akhir pengadilan serta di tangan merekalah keadilan itu digarapkan melalui putusannya.

POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG Fanggi, Rosalind Angel
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana: June 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v5i1.94

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Suatu tindak pidana secara pasti telah mengindikasikan adanya pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Dua bagian ini menjadi tidak terpisahkan akibat adanya tindak pidana tetapi pada kenyataannya dalam sebuah proses peradilan di mana dalam kewenangan hakim membuat putusan tak ayal perlindungan atau perhatian terhadap korban seringkali diabaikan. Begitu putusan hakim dibacakan telah usai, usai pula perhatian terhadap korban tindak pidana perdagangan terhadap orang, sungguh suatu ironi. Politik kriminal (criminal policy) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik hukum pidana mengejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan nonpenal (tanpa hukum pidana). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana politik kriminal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang ? dan Bagaimana politik kriminal terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang ? Pada rumusan masalah pertama dan kedua akan digali politik kriminal atau usaha penanggulangan kejahatan yang termaktub dalam setiap putusan pengadilan dari sisi atau kepentingan pelaku dan korban tindak pidana perdagangan orang, apakah putusan pengadilan negari telah sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri atau belum. Putusan pengadilan ini pada dasarnya juga sebagai salah satu tolok ukur dalam pembangunan hukum pidana. Pengadilan adalah benteng terakhir dari penegakan hukum dan pengadilan adalah harapan terakhir memperoleh keadilan di dunia ini. Pengadilan diduduki oleh manusia yang disebut hakim. Di tangan merekalah keputusan akhir pengadilan serta di tangan merekalah keadilan itu digarapkan melalui putusannya.

Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT dalam Penanggulangan Kasus KDRT Asa, Paskalia Aprilia Christanti; Medan, Karolus Kopong; Fanggi, Rosalind Angel
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3181

Kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang yang dibuat pemerintah hanya bersifat sementara dan tidak cukup untuk menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak dalam penanganannya secara maksimal diharapkan dapat memberikan dampak positif. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam upaya pencegahan adalah melakukan sosialisasi. Sedangkan peran yang dilakukan dalam upaya penindakan meliputi: pengaduan, penjangkauan, pengelolaan, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga antara lain: kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, ketidakhadiran pada saat klarifikasi dan mediasi, korban tidak membawa identitas saat melapor dan kurangnya anggaran. Kesimpulan: Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan peraturan dan tujuan dibentuknya.

Tinjauan Kriminologi terhadap Anak yang Melakukan Aksi Balap Liar yang Mengganggu Ketertiban Lalu Lintas di Wilayah Kota Kupang Bessi, Zarlito K. Taku; Leo, Rudepel Petrus; Fanggi, Rosalind Angel
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 01 (2024): Artikel Riset Januari 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i01.3326

Balap motor adalah salah satu olahraga otomotif yang menggunakan sepeda motor dengan prosedur dan fasilitas yang telah disediakan. Namun, dewasa ini ditemui banyak arena balap liar di Kota Kupang dengan pelaku balap adalah anak. Pebalap anak sangat banyak ditemui di Kota Kupang dan hal ini sangat meresahkan pengguna jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang mengkaji secara langsung fenomena yang terjadi di lokasi balap liar Kelurahan Merdeka, juga penanganan dari pihak Kepolisian Satlantas Kupang Kota dengan melakukan wawancara kepada petugas Kepolisian, anak pelaku balap liar, juga masyarakat sebagai pengguna jalan.Hasil penelitian menunjukkan: (1)Faktor penyebab anak melakukan balap liar yang mengganggu ketertiban lalu lintas di Kota Kupang adalah : Faktor internal yaitu (a)Hobi. (b)Rasa Ingin Tahu yang Tinggi. (c) Faktor Psikologis, dan Faktor eksternal yaitu (a) Keluarga. (b) Lingkungan. (c) Nama besar. (d) Minimnya fasilitas sirkuit. (2) Upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian untuk menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan oleh anak di Kota Kupang adalah (a) Preemtif: Sosialisasi Prosedur Berkendara. (b)Preventif: Melakukan Patroli Malam dan Sosialisasi Tata Tertib Lalu Lintas. (c) Represif: Menyidak dan Membina Anak yang Melakukan Balap Liar.

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERKEBUNAN KOPI DI KABUPATEN JEMBER Fanggi, Rosalind Angel
Jurnal Panorama Hukum Vol 1 No 2 (2016): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

The dominance land use of the region Jember City is for agricultural activities that area of 5099.283 hectares or 51.47% of the total area of the city. The economic life of the city is more supported by agricultural activities. This condition also occurs in Jember city where good agriculture crop farming and horticulture. The attention to the protection of workers' safety coffee plantations in Jember become essential given that are the basis for improving the quality of the coffee commodity itself. The rise of workplace accidents and lack of attention to workers in the spotlight of its own in the world of the coffee plantation. If workers can work well and healthy then it is not only companies benefiting but the state in its capacity to build the people's welfare have been realized.

Kebijakan Kriminalisasi Pengguguran Kandungan dalam Kajian Perbandingan Hukum Berbagai Negara serta Dampaknya bagi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Fanggi, Rosalind Angel
Timorese Journal of Public Health Vol 2 No 1 (2020): Timorese Journal of Public Health
Publisher : Faculty of Public Health, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/tjph.v2i1.2190

Indonesia is a country where religion occupies a central position and the elements must exist in the national and character building. Although has been setting in Criminal Code, but still found many cases of abortions. This paper is about to dig up how the rule of law of abortions. That there is something more profound that abortion is not only about removal of the fetus but also moral and psychological impact for youth of Indonesia. This artice aims to answer the questions: how the criminalization policy of abortion in the positive law at the future? In preparing this thesis, using a normative juridical approach, the author examines library materials is a secondary data and using the comparative law method also of the several foreign countries. The conclusion of this study is the criminalization of abortion policy set out in the positive law is not enough to guarantee protection for public health. Criminalization policy of abortion in the positive law at the future can be done by considering the arrangement of the Criminal Code abortion in some foreign as an ingredient to make legal reforms and especially considering the meaning of the precepts contained in the second sila in Pancasila. Advice can be delivered are abortions is not the best choice, but in conditions harmful should settings that give protection and health coverage of pregnant women; should have arrangements to sell the drug/vehicle used to perform abortions; about the naming of the chapter should considered using the chapter on offenses against the moral; rules should be formulated to provide legal certainty for doctors and patients: the criminalization policy of abortion settings should be based on Pancasila and national development goals.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan/Artificial Intelligence (AI) Obe, Elfrida Tipe; Sinurat, Aksi; Fanggi, Rosalind Angel
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5 No. 2 (2025): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v5i2.1454

Artificial Intelligence (AI) based crimes are a modern form of criminal offense that exploits AI technology to harm individuals or groups. This study aims to analyze existing legal frameworks and the challenges in implementing legal protection for victims of AIbased crimes. The research focuses on two main questions: (1) How is the legal framework structured for victims of AI related crimes? and (2) What are the implementation challenges and possible solutions for ensuring legal protection? The research uses a normative legal method through literature review and secondary data analysis. The findings reveal that while several laws can be applied to prosecute offenders, the protection of victims remains insufficient and lacks explicit regulation. Key challenges include regulatory gaps, difficulties in tracing and proving AI-related offenses, limited human and technological resources in law enforcement, and issues of privacy and data security. To address these challenges, it is necessary to formulate AI-specific regulations, establish accessible and responsive reporting mechanisms, raise public awareness, and create specialized law enforcement bodies. The study recommends legal reform that prioritizes the protection of victims’ rights in the face of emerging digital threats.

Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Pengadilan Negeri Larantuka Cahyono, Albert Dwi; Medan, Karolus Kopong; Fanggi, Rosalind Angel
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15194

Perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya tanpa alasan atau pembenaran yang jelas merupakan kegagalan suatu sistem hukum untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum. Masalah kebebasan hakim dalam memutuskan perkara pidana yang ditanganinya menjadi salah satu faktor terjadinya disparitas pemidanaan tersebut. Selain itu hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa. Disparitas pemidanaan ini telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka dalam kasus perkara yang serupa atau sejenis yaitu tentang tindak pidana penganiayaan biasa. Maka dalam permasalahan ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah Pengadilan Negeri Larantuka serta menganalisis faktor-faktor sehingga terjadinya disparitas putusan hakim dalam putusan di Pengadilan Negeri Larantuka. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perbandingan, pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari kelima putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan biasa itu terdapat disparitas pidana dengan melihat kasuistik setiap perkara. Maka dapat disimpulkan, alasan adanya perbedaan pertimbangan putusan hakim yaitu karena adanya perbedaan hal yang memberatkan dan meringankan di antara kelima putusan yang dikaji tersebut serta adanya perbedaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, motif, cara terdakwa dan akibat yang ditimbulkan, serta sikap terdakwa selama persidangan, sehingga setiap putusan itu tidak harus sama untuk masing-masing tindak pidana dikarenakan majelis hakim yang berbeda juga. Faktor penyebab terjadinya disparitas dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa disebabkan oleh faktor ancaman pidana yang berbeda disetiap kasusnya yang dimana faktor tidak adanya pedoman pemidanaan yang harus digunakan hakim sehingga mempengaruhi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Implikasi atau saran dari penelitian ini yaitu harus dirumuskan suatu pedoman pemidanaan bagi hakim untuk menentukan jenis pemidanaan yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa, serta hakim dalam menjatuhkan putusan harus selalu memperhatikan tujuan hukum dan hakim tidak harus lagi menggunakan pernyataan terdakwa yang berjanji tidak mengulangi perbuataan tindak pidana sebagai bahan pertimbangan yang meringankan sehingga dapat memberikan efek jera agar menghindari adanya pengulangan tindak pidana.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG MELAKUKAN TINDAKAN PEDOFILIA TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR TIMOR TENGAH UTARA SERTA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN Manubulu, Cristin Octavia; Sinurat, Aksi; Fanggi, Rosalind Angel
Petitum Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Petitum Law Journal Volume 1, Nomor 2, Mei 2024
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v1i2.14189

Criminal responsibility means that every person who commits a criminal offense or against the law, as formulated in the law, then that person should be held accountable for his actions in accordance with his guilt. Criminal responsibility is determined after there is a criminal offense. To be held criminally responsible, a person must first prove that he has fulfilled all the elements of the criminal offense charged to him. This research is an empirical legal research, which examines and analyzes data obtained from the research location.This research was conducted at the Kefamenanu District Court. Data processing is carried out with data obtained both primary data and secondary data and analyzed based on the formulation of problems that have been applied. The results of this study indicate that (1) the perpetrator defendant fulfills the four conditions of criminal responsibility, namely the existence of a criminal act, the element of guilt, the existence of a responsible maker, there is no excuse so that he is punishable in Article 82 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection Jo. Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code, therefore the Chief Judge sentenced the defendant to 20 (twenty) years imprisonment and a fine of Rp.100.000.000,- (one hundred million rupiahs). (2) the protection of child victims is very important to ensure that their rights are fulfilled and they get proper justice by providing legal assistance or assistance from the police investigation to the court, which can be provided by the Consultation and Legal Aid Institute or institutions such as the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), conducting a post mortem at the hospital and laboratory examinations according to the direction of medical personnel and asking for psychologist assistance. Apart from the police, there are also institutions that cooperate in protecting victims, namely the Social Service Unit of the Indonesian Ministry of Social Affairs.

Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Bunuh Diri Yang Terjadi Di Kota Kupang Sonatha, Neni; Manafe, Deddy R. CH.; Fanggi, Rosalind Angel
Artemis Law Journal Vol 3 No 1 (2025): Artemis Law Journal Vol.3, No.1, November 2025
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v3i1.21468

This study aims to analyze the factors causing suicide in Kupang City from a criminological perspective, focusing on three suicide cases that occurred among students. The method used in this study is a qualitative approach, which includes case studies, in-depth interviews with the victim's family, and analysis of official documents. The results of the study indicate that suicide is influenced by several factors, including academic pressure such as study load, thesis revision, and demands from lecturers; conflict within the family including forced choice of college major and discriminatory treatment; and psychological disorders such as depression and feelings of isolation. Based on Durkheim's theory, these cases can be categorized as anomic suicide, which is caused by difficulty adapting to academic pressure, and fatalistic suicide related to excessive family control. The most common methods used in these cases are hanging and jumping from bridges, which reflect the ease of access to tools and the geographical conditions in the area. To prevent similar incidents, multidisciplinary collaboration is needed that includes counseling services on campus, strengthening communication within families, community support programs, and policy interventions from the police and government. This study emphasizes the importance of a holistic approach in addressing the problem of suicide, by combining psychological, social, and institutional aspects.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search