Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Tinjauan Yuridis terhadap Kecelakaan Lalu Lintas oleh anak yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia : (Studi Kasus Nomor: 74/Pid.Sus./2015/PN Lrt) Koten, Michael; Manuain, Orpa G; Kian, Darius A
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.3786

Abstract

Penelitihan ini bertujuan untuk menganalisis peranan diversi pada kecelakaan lalu lintas oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. penerapan diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA). Untuk mengidentifikasi permasalaan dalam penelitian tersebut peneliti mengunakan jenis hukum normatif dengan fokus mengkaji Putusan Pengadilan Nomor: 74/Pid.Sus./2015/PN Lrt tentang tinjauan yuridis terhadap kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakiatkan orang lain meniggal dunia. Penekatan yang dilakukan penelitian ini yaitu pendekataan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus dimana dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan putusan yang diteliti. Hasil penelitian ini menujukan bahwa: (1) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dari segi yuridis dan non-yuridis (2) Proses diversi yang tidak ditempuh dalam perkara nomor 74/Pid.Sus/2015/ PN Lrt karena pada saat proses peyelidikan dan penuntutan belum adanya permohonan maaf dari keluarga korban. Korban baru memaafkan pada saat proses persidangan.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Tiri Terhadap Anak Korban Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota Alzuhri, Firda Khairinisa; Manuain, Orpa G; Kian, Darius A
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13735

Abstract

Indonesia is a state based on law, which means that all actions and patterns of behavior of every citizen must be in accordance with the norms and provisions regulated by the state. One form of crime that is very detrimental and disturbing to society is the crime of sexual intercourse of child victims. In the last 4 years there have been 17 cases of criminal acts of child victimization committed by the closest person in the jurisdiction of the Kupang City Resort Police and among them were committed by stepfathers. The main problems in this thesis are: (1) What are the factors causing the criminal offense of intercourse by stepfather against children in the jurisdiction of Kupang City Police Resort? (2) How are the efforts to overcome the criminal offense of intercourse by stepfather against children in the jurisdiction of Kupang City Police Resort? This research is a study that uses criminological studies that discuss the science that studies the causes of crime, the concepts used to explain why crime occurs. (1) the factors causing the crime of intercourse by stepfather against children are external factors and internal factors. (2) efforts to overcome the criminal offense of intercourse by stepfather against children are pre-emtif efforts, preventive efforts and repressive efforts. Based on the results of this study, it can be seen: the factors causing the crime of sexual intercourse by a stepfather against a child victim with Decision No. 200/Pid.Sus/2021PN kpg in 2021 are the psychological condition of the perpetrator who cannot control his sexual appetite properly and the condition of the perpetrator's biological needs for sex that are not fulfilled. Misuse of technology, the environment and alcoholic beverages, Countermeasures carried out by the Police in overcoming cases of criminal acts of intercourse committed by stepfathers against child victims include Pre-emtif efforts are carried out by the community development function (Binmas), Preventive efforts: to reduce the risks and push factors for the criminal act of intercourse, , Repressive efforts are the actions of law enforcement officials that are carried out actively so that the crimes that are occurring can be followed up by the authorities with strict law enforcement for the perpetrators.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUAN TERHADAP IBU KANDUNG DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI ATAMBUA, KABUPATEN BELU (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR:3/PID.SUS/2019/PN.ATB) Asa, Rynaldo Jonathan Belka Asoli; Amalo, Heryanto; Kian, Darius A
Petitum Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Petitum Law Journal Volume 1 Nomor 1, November 2023
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v1i1.13511

Abstract

A criminal case of murder committed by a child against the biological mother which occurred in Manu Mutin Sub-district, Atambua City Sub-district, Belu district. The researcher formulated two main problems, namely, what is the criminal responsibility of chidren who commit the crime of mudering their biological monther in the jurisdiction of the Atambua District Court, Belu Regebcy? And what are the efforts to deal with cases of chid murder of biological mother in Manu Mutin sub-district, Atambua City sub-district, Belu district?. From the result of the research, a conclusion was made abaout criminal responsibility by testing the ability to be responsible where the child was aware of his actions and in the trial no justification or excuse was faound and in proving guilt it was seen from the elements of the act and the element of intent and the countermeasures applied were penal efforts where the child was sentenced. Improsonment and job training in kupang children’s prison as well as charging children court costs. The next effort is a non-penal effort through a legal education program related to juvenile crime. So the suggestions rposed regarding criminal responsibility for children must pay more attention to the provisions set out in law number 11 of 2012 and law enforcers play an active and increased role in carrying out educational outreach to te general public.
UPAYA DAN HAMBATANNYA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL TELEGRAM TERHADAP ANAK (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR) Palla, Tasya Sisilia; Leo, Rudepel Petrus; Kian, Darius A
Petitum Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Petitum Law Journal Volume 1, Nomor 2, Mei 2024
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v1i2.14069

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pornografi melalui media sosial telegram terhadap anak diwilayah hukum kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur, (2) untuk mengetahui hambatanya dalam penanggulangan tindak pidana pornografi melalui media sosial telegram terhadap anak diwilayah hukum kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk mencari data dan informasi yang berkaitan dengan Hasil penelitian ini menunjukan (1) Upaya penanggulangan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan 3 cara yaitu: (a) upaya preemtif, Dimana pihak kepolisian memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yakni dengan melakukan patroli cyber, serta sosialisasi dan mengadakan workshop jumat ceria dimana agar pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur mendengarkan secara langsung keluh-kesah, komplein, pengaduan, maupun aspirasi masyarakat. (b) Melalui upaya prventif (pencegahan) upaya ini ditekankan meminimalisir kesempatan serta menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan lainnya, seperti mengahapus (takedown) konten-konten bermuatan pornografi atau asusila, serta rehabilitasi terhadap korban ke Rumah Harapan GMIT Kuipang dimana Rumah Harapan GMIT Kupang merupakan unit pelayanan kamanusiaan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. (c) Upaya represif aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Hambatannya dalam penanggulangan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur antara lain: Penegak Hukum, Sarana atau Fasilitas, Keluarga, Korban, Pengumpulan Barang Bukti. Kata Kunci: Pornografi, Anak, Upaya Penanggulangan, Hambatan
SEBAB DAN AKIBAT SERTA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KASUS SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUPANG KOTA Nainatun, Maryani Tefliana; Amalo, Heryanto; Kian, Darius A
Petitum Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Petitum Law Journal Volume 1, Nomor 2, Mei 2024
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v1i2.14919

Abstract

Basically, problems with the application of the presumption of innocence in criminal cases still often occur in the resolution of criminal cases. This also makes it possible for victims to be wrongly arrested due to a lack of evidence but when they are arrested. This research is empirical juridical research, where this research was carried out at the Kupang City Police Department. The data obtained in this research is qualitative data, using interview guidelines with informants and respondents, then the data is processed into qualitative descriptive. The results of this research show that: (1) the causes of cases of victims of wrongful arrest (error in person) in the jurisdiction of the Kupang City Police, which are more directly related to the internal factors of each member, namely regarding their knowledge, skills, and attitudes and behavior as a member police. (2) The consequences for the victim of wrongful arrest and violence and abuse by individuals include losses experienced by the victim, these losses are material losses and immaterial losses. (3) Responsibility for victims of wrongful arrest and abuse by police officers can be dealt with criminally or code of ethics, victims can also demand legal protection such as rehabilitation or restoration of their good name as well as compensation in the form of compensation.
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI RT 01/RW 01 KELURAHAN ALAK KECAMATAN ALAK KOTA KUPANG Asnawi, Norani; Nuban, Detji K E R; Bunga, Gerald A; Kian, Darius A
Jurnal Abdi Insani Vol 11 No 4 (2024): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v11i4.2051

Abstract

Although there are a number of regulations that regulate and guarantee human rights to a good and healthy environment, in reality there are still those who live in unhealthy environments such as those experienced by scavengers who live temporarily in tents set up along the Final Processing Site (TPA) and the community living in the RT 01/RW 01 area of ​​Alak Village, Alak District, Kupang City. In carrying out their activities, the community and scavengers wear simple equipment, such as hats, glasses and used shoes and head coverings to avoid heat and dust. Only a few still care about wearing masks and face coverings when carrying out scavenging and managing waste. The results obtained by the community and scavengers are certainly not comparable to the risks or negative impacts that can be caused to health. This activity is motivated by several problems, namely the lack of knowledge and understanding of partners or target communities regarding regulations in the field of environment and health, the lack of knowledge and understanding of partners regarding the negative impacts that can be caused. Therefore, this community service activity aims to provide knowledge and understanding to partners regarding regulations in the field of environment and health, provide knowledge and understanding to partners regarding the negative impacts that can be caused to health. The implementation method consists of observation and problem identification activities, counseling activities, and evaluation. Through counseling activities, partners gain knowledge and understanding of the importance of a good and healthy environment. Furthermore, based on the evaluation results, it is known that this community service activity is running well and satisfactorily, namely by increasing legal awareness for partners