Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Implementation of an Alternative Dispute Resolution for the Banjar Indigenous Community on Credit Agreements in South Kalimantan Yudhistira, Dhieno; Fajarina, Mentari
International Asia Of Law and Money Laundering (IAML) Vol. 3 No. 2 (2024): International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)
Publisher : International Asia Of Law and Money Laundering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59712/iaml.v3i2.91

Abstract

Implementation of ADR dispute resolution for Banjar Indigenous Peoples regarding Credit Agreements in South Kalimantan, the resolution of a dispute is basically always resolved through public courts, whether civil lawsuits or simple lawsuits, in every credit agreement entered into by Banjar Indigenous Peoples in Kalimantan. South, for this reason a new legal problem arises if the legal settlement is taken through the Alternative Dispute Resolution (ADR) route. First: how to execute the credit agreement if using the Alternative Dispute Resolution (ADR) route. Second: how to process the agreement dispute resolution. This credit can be resolved through mediation or arbitration outside of court, especially in South Kalimantan. The method used is a type of normative legal research that is prescriptive in nature. Then regarding the research approach, the author uses a conceptual approach and a statutory approach. The legal material collection technique used is the document study or literature study technique. This research uses the syllogism deduction analysis technique which stems from the submission of a major premise and a minor premise. The major premise is the conclusion of a legal rule, while the minor premise is a legal fact that can be found. Then from these two premises a conclusion or conclusion can be drawn. The results of the research and discussion are that the implementation of Alternative Dispute Resolution in South Kalimantan cannot be separated from article 130 HIR/154 Rbg which provides the legal basis for the existence of mediation institutions in court, but apart from that ADR can also be carried out outside the court with the agreement of the parties to the dispute through preventive and repressive channels by means of prevention through the stages of prudence, supervision and through the stages of mediation, conciliation and arbitration at institutions that have been accredited by the Supreme Court in the form of replacing the dispute resolution clause in the agreement through the courts into the form of dispute resolution through the Alternative Dispute Resolution route with mediation and arbitration methods. A legal bond or relationship between the debtor (debt) and the creditor (debt giver) which regulates the rights and obligations of both parties in South Kalimantan Province. This agreement is usually accompanied by a "guarantee guarantee" (individual) agreement. As in a credit agreement, there is always collateral before making credit.
Analysis of Judges' Decisions in Sharia Economic Disputes in Religious Courts (Case Study of Murabahah Agreement Cancellation Lawsuit) Fajarina, Mentari
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 2 (2025): Special Issue: International Conference on: "Inclusive Legal Futures: Islamic P
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i2.17847

Abstract

This study aims to analyze the pattern of judges' considerations in resolving Islamic economic disputes, particularly those related to lawsuits regarding the annulment of murabahah contracts in Religious Courts. The rapid growth of the Islamic economy in Indonesia has encouraged the use of murabahah contracts as a primary financing instrument, but at the same time, various legal enforcements have emerged due to violations of conditions, defaults, and non-compliance with contract implementation. The variation in judges' considerations in resolving these disputes raises questions about the consistency and quality of decisions, both in terms of the application of Islamic principles and civil law aspects. This study uses a juridical-normative method and a case study approach. Primary data were obtained from an analysis of judges' decisions on ten cases of lawsuits regarding the annulment of murabahah contracts in Religious Courts across Indonesia. Data collection was conducted through a study of court decision documents, literature related to the Compilation of Islamic Economic Law (KHES), and relevant laws and regulations. Secondary data were obtained through interviews with legal practitioners and Islamic economic experts to strengthen the analysis. This study analyzes judges' decisions in resolving Islamic economic disputes, particularly lawsuits regarding the annulment of murabahah contracts in Religious Courts. The development of the Islamic economy in Indonesia has encouraged the widespread use of murabahah contracts as a financing instrument, but has also given rise to various legal enforcement actions due to violations of conditions, defaults, or non-compliance with contract implementation. Religious Courts play a crucial role in resolving these disputes, with absolute authority based on laws and regulations and the Compilation of Islamic Economic Law (KHES). However, in practice, judges' decisions often exhibit variations in legal reasoning, both in the application of Islamic principles and civil law, raising questions about the consistency and quality of decisions. This study aims to provide a comprehensive overview of the patterns of judges' reasoning, the obstacles encountered, and recommendations for improving the quality of decisions in accordance with Islamic economic principles. Through case studies of ten decisions by Religious Courts in various regions, this research is expected to enrich the academic literature and provide practical contributions to the development of a fairer and more legally certain Islamic economic settlement system in Indonesia.
Penyuluhan Hukum Perlindungan Tenaga Kerja di Kalimantan Selatan Nawang Sari, Safitri WIkan; Muchtar, Masrudi; Vikra, Zulfa Asma; Hidayati, Annisa; Yudistira, Dhieno; Fajarina, Mentari
Jurnal Pengabdian Getek Vol. 3 No. 1 (2025): Getek : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LP2M UNIVERSITAS ACHMAD YANI BANJARMASIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tentang “Penyuluhan Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Di Kalimantan Selatan” ini terdiri dari 2 (dua) hal, yakni : Pertama, bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum ketenaga kerjaan kepada kepada tenaga kerja dan masyarakat di kalimantan Selatan dengan berpedoman pada regulasi ketenagakerjaan nasional Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahannya melalui putusan MK dan peraturan pelaksanaan yang ada dibawahnya. Kedua, bertujuan memberikan solusi hukum kepada masyarakat pada umumnya serta pekerja/buruh di kalimantan Selatan khususnya jika mengalami konflik ketenagakerjaan dengan pemberi kerja /perusahaan, pekerja/buruh tetap dilindungi hak-haknya oleh negara serta tetap menjadi prioritas utama pekerja/buruh di Kalimantan Selatan mendapatkan program-program jaminan sosial sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan demi terciptanya kesejahteraan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahannya melalui putusan MK dan peraturan pelaksanaan yang ada dibawahnya. Target Khusus pada kegiatan ini adalah pekerja / buruh di kalimantan Selatan pada umumnya seringkali kurang mendapat informasi dan pengetahuan mengenai masalah-masalah hukum ketenagakerjaan serta program-program jaminan sosial terhadap hak-hak mereka sebagai pekerja/buruh yang bekerja di wilayah Kalimantan Selatan dapat terjadi setiap waktu. Metode Pendekatan yang digunakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni dimulai dari mengidentifikasi kasus-kasus hukum yang sedang marak terjadi di dalam masyarakat dan pekerja / buruh di Kalimantan Selatan, kemudian dilanjutkan dengan menentukan tujuan kerja, menyusun rencana pemecahan masalah dari masalah hukum yang sudah teridentifikasi yakni masalah penyuluhan hukum tenaga kerja di Kalimantan Selatan, melakukan pendekatan sosial dilapangan, pelaksanaan kegiatan, dan terakhir adalah evaluasi kegiatan dan hasil. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut: pertama, setelah menerima penyuluhan hukum tenaga kerja di kalimantan Selatan dalam kegiatan PKM ini, masyarakat pada umumnya dan pekerja / buruh di Kalimantan Selatan khususnya mulai meningkatkan kesadaran hukum dan kehati-hatiannya dalam melakukan perjanjian kerja dengan pemberi kerja / perusahaan apakah hak - hak mereka sebagai pekerja / buruh sudah dijamin dan mendapat perlindungan hukum dari pemberi kerja / perusahaan termasuk hak - hak pekerja/ buruh untuk didaftarkan oleh pemberi kerja / perusahaan pada program - program jaminan sosial yang diamanatkan oleh negara dalam Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahannya melalui putusan MK dan peraturan pelaksanaan yang ada dibawahnya . Kedua,khususnya untuk mengetahui tindakan apa yang harus ditempuh jika mengalami atau berhadapan dengan kasus-kasus ketenagakerjaan dan kasus-kasus penggelapan dana program-program jaminan sosial oleh pemberi kerja/perusahaan sesuai mekanisme hukum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahannya melalui putusan MK dan peraturan pelaksanaan yang ada dibawahnya.
PENERAPAN HUKUM ANTARA BANK SYARIAH DAN NASABAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH YANG OBJEKNYA TANAH DENGAN RUMAH Fajarina, Mentari
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.183

Abstract

The purpose of the study is to analyze the concept of murabahah on the one hand whose technical guidelines are determined by the National Sharia Council which refers to Islamic sharia and on the other hand must also be in accordance with positive law to obtain protection and legal certainty, then sharia law and positive law should be followed consistently by Islamic banking in providing murabahah financing whose contracts. First, according to Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking in Article 1 number 7, Islamic Banks are Banks that carry out their business activities based on Sharia Principles and according to their types consist of Islamic Commercial Banks and Islamic People's Financing Banks. It is emphasized that the Sharia Principle according to Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking in Article 1 number 12 is the principle of Islamic law in banking activities based on fatwas issued by institutions that have the authority to determine fatwas in the field of sharia. From the financing of murabahah agreements in BPR Syariah in terms of determining profits in accordance with sharia principles because the National Sharia Council allows that murabahah sales and purchases transactions, either cash or installments, with the terms and conditions can be met. In the murabahah agreement in BPR Syariah, partnerships are always prioritized, transparent so that customers can accept the agreement or agreement that has been agreed upon with the note that both parties agree must be based on Islamic law. In BPR Syariah, customers are allowed to negotiate earlier for the purchase of goods either on credit or paid in cash.