Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.564
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana ARBITRASE: JOURNAL OF ECONOMICS AND ACCOUNTING Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Journal of Innovation Research and Knowledge Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Mutiara Hukum Proceedings of The International Conference on Computer Science, Engineering, Social Sciences, and Multidisciplinary Studies
Nasution, Chairuni
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

 1 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Perspektif Kriminalisasi (Studi di Desa Besilam Kabupaten Langkat) Nasution, Chairuni; Ketaren, Abdurrahman H.; Kartika, Nana; Reza, M. Ridwan Alfa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16437

Abstract

Seiring perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu face to face, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber. Bahkan dalam perjudian sendiri dengan berkembang pesatnya sistem telekomunikasi dan komunikasi yang sering dikenal saat ini sebagai judi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana perjudian online di Desa Besilam, Kabupaten Langkat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden serta pengamatan partisipatif di masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah kejahatan pelaku judi online pada masa saat ini disebabkan karena rendahnya keimanan dan pemahaman agama di dalam dirinya, penerapan ilmu pengetahuan yang dipelajari, baik ajaran dari orang tua dan di sekolah yang salah serta keinginan untuk mendapatkan uang yang banyak tapi dilakukan dengan jalan yang menyimpang dari norma agama dan norma hukum serta ikut-ikutan pergaulan yang salah. Jika ditinjau dari segi faktor ekonomi bukanlah menjadi penyebab utama karena pelaku judi online ini juga banyak dilakukan pada masyarakat kelas atas, menengah atas apalagi masyarakat bawah. Hal ini tidak saja terjadi pada masyarakat secara luas di Indonesia, akan tetapi juga di masyarakat Desa Besilam Kabupaten Langkat. Penegakan hukum yang tidak efektif dan efisien dalam mengusut tuntas setiap kasus-kasus judi online.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber dalam Kasus Penipuan Jual Beli Online dalam Perspektif Kriminologi Tuju, Marselino Clifer; Ramadani, Suci; Nasution, Chairuni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18499

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana cyber, khususnya dalam kasus penipuan jual beli online, menjadi isu penting di era digital saat ini. Fenomena ini mencerminkan perkembangan kejahatan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan jual beli online dari perspektif kriminologi. Pendekatan kriminologi digunakan untuk memahami motif, modus operandi, serta faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan jual beli online sering dilakukan melalui platform digital seperti media sosial dan marketplace dengan memanfaatkan identitas palsu, iklan fiktif, atau harga yang tidak wajar untuk menarik korban. Penegakan hukum menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi, minimnya literasi digital masyarakat, dan kesulitan dalam pelacakan pelaku yang sering kali berada di wilayah yurisdiksi berbeda. Upaya penegakan hukum melibatkan tindakan preventif, seperti edukasi publik dan penguatan keamanan siber, serta tindakan represif melalui penyelidikan berbasis digital forensik dan penuntutan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dari perspektif kriminologi, kejahatan ini dapat dicegah dengan mengurangi faktor risiko, seperti pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas daring dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap modus penipuan. Dengan demikian, penanganan penipuan jual beli online memerlukan sinergi antara penegak hukum, penyedia layanan digital, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman.
Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan oleh Karyawan di Toko Perbengkelan Karya Makmur Indah (KMI) Sunggal Kabupaten Deli Serdang (Analisis Putusan Nomor 1513/PID.B/2022/PN MDN) Ramadhani, Dian Putri; Tanjung, Andry Syafrizal; Nasution, Chairuni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.18199

Abstract

Abstrak Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana dalam jabatan ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan, terutama yang sering terjadi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya. Sifat penelitian dalam penulisan penelitian menggunakan deskriptif analisis, jenis penelitian menggunakan hukum Normatif sedangkan metode pengumpulan data memakai Penelitian Pustaka, dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan Data Primer. Penelitian ini bertujuan menjelaskan modus operandi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sesuai dengan Pasal 374 KUHP, dan upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan dalam hukum pidana Indonesia, penggelapan dana dalam jabatan oleh karyawan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan lebih spesifik lagi sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Pasal ini menjelaskan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai pegawai atau memiliki jabatan yang memungkinkannya mengelola dana atau barang milik orang lain merupakan bentuk pelanggaran yang lebih berat dibandingkan penggelapan biasa. Kata Kunci: Pertanggngjawaban Hukum, Tindak Pidana, Penggelapan dengan Pemberatan, Perpektif Hukum Pidana Abstract The crime of embezzlement in office is a crime related to moral issues and a belief in someone's honesty. Therefore, this crime in office initially begins with the existence of a party's trust in another party, which ends with dishonesty of one party, namely the perpetrator of embezzlement, especially embezzlement that is often carried out by people who hold goods and are related to their work or position. The nature of the research in writing the thesis uses descriptive analysis, the type of research uses Normative law while the data collection method uses Library Research, and the type of data in this study uses Primary Data. This study aims to explain the modus operandi of the crime of embezzlement in office carried out by company employees, the Judge's Consideration in passing a verdict on the crime of embezzlement in office in accordance with Article 374 of the Criminal Code, and efforts to overcome the crime of embezzlement in office. The results of this study conclude that in Indonesian criminal law, embezzlement of funds in office by employees can be categorized as a criminal act of embezzlement regulated in Article 372 of the Criminal Code (KUHP) and more specifically as a criminal act of embezzlement in office regulated in Article 374 of the Criminal Code. This article explains that embezzlement committed by someone who has the status of an employee or has a position that allows him to manage funds or property belonging to others is a more serious form of violation than ordinary embezzlement. Keywords: Criminal Act, Embezzlement of Funds in Office, Legal Perspective Criminal
Co-Authors Andini, Nurul Br Ginting, Wihelmina Agina Br. Sianturi, Laura Enggelina Bu’ulolo, Yehuda Arion Erwinda, Putri H. Ketaren, Abdurrahman Ismaidar I, Ismaidar Kartika, Nana Ketaren, Abdurrahman H. Ketaren, Eme Pepayosa Br Lidya Rahmadani Hasibuan, Lidya Rahmadani Liesaputra, Djevin Septry Lusy Ayumas Ramadani, Suci Ramadhani, Dian Putri Reza, M. Ridwan Alfa Sahlepi, Muhammad Arif Sirait, Hendra Filipi Sunggu, Harauli Oppu Syahranuddin Tafonao, Tonasokhi Tanjung, Andry Syafrizal Tarigan, Sandri Tuju, Marselino Clifer