Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law Science Jurnal Hukum Legalita Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum West Science Law and Human Rights J-CEKI
Fadhilah, Nisa
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (THE BEST INTEREST OF THE CHILD) TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA Fadhilah, Nisa
Legalita Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v5i2.1016

Abstract

Abstrak: Anak merupakan generasi muda hendaknya diperlakukan baik kedua orang tuanya dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Hal ini perlu dilakukan agar anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terutama tindak pidana kesopanan. Secara umum penyelesaian tindak pidana melalui konsep best interest of the child sama dengan proses penyelesaian melalui konsep restorative justice yang mengutamakan Masyarakat, selain itu tujuannya apabila telah terjadi kesepakatan untuk berdamai antara kedua belah pihak yng sedang berperkara, maka dasar pendamaian inilah yang dijadikan dasar hukum bagi penyidik Kepolisian untuk melakukan penyidikan selanjutnya
Upaya Kepolisian Polres Lampung Utara dalam Menekan Pemakaian Sepeda Motor Tanpa Dilengkapi Surat Pemilik Kendaraan Bermotor yang Sah (Motor Bodong) Fadhilah, Nisa
Legalita Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i1.1256

Abstract

Transaksi motor second atau motor bekas sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Polres Lampung Utara, namun dalam pelaksanaan jual beli ini motor ini dokumen kelengkapan motor tidak ada tidak atau disebut juga motor bodong. Motor bodong berarti motor yang tidak memliki surat-surat kendaraan yang sah, yakni surat tanda kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Faktor penyebab adanya motor yang tanpa adanya dokumen resmi ini umumnya disebabkan oleh hasil dari tindak pidana misalnya pencurian, begal atau bisa juga disebabkan hilang atau tercecer, bencana alam dan lain-lain serta faktor penegakan hukumnya. Sedangkan upaya pencegahannya dilakukan dengan upaya secara pre-emtif, pre-ventif maupun secara represif.
Aspek Legal dan Praktis dalam Pelaksanaan Hak serta Kewajiban Narapidana Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Setiadi, Afrida; Fadhilah, Nisa
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.9068

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan hadir sebagai pembaruan terhadap sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia. Peraturan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban narapidana dalam kerangka pembinaan yang berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek legal serta implementasi praktis dari hak dan kewajiban narapidana berdasarkan ketentuan terbaru tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung oleh data sekunder, tulisan ini menganalisis ketentuan hukum dalam UU Pemasyarakatan, kemudian membandingkannya dengan kondisi nyata di lembaga pemasyarakatan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun hak-hak narapidana telah diatur secara progresif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan fasilitas, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta kurangnya sumber daya manusia. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan eksternal, peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan, serta optimalisasi program pembinaan narapidana guna mewujudkan sistem pemasyarakatan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.
Receiving as an attraction for perpetrators of theft crimes (decision study: Number 81/pid.B/PN.kbu) Sanjaya, Diki; Fadhilah, Nisa
Journal of Law Science Vol. 7 No. 2 (2025): April: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v7i2.6216

Abstract

The phenomenon of shoplifting in Indonesia, which can occur in various conditions and based on its elements, and the importance of government strategies to reduce this problem. One of the issues raised was about receiving goods. Article 480 of the Criminal Code not only describes the legal challenges faced in upholding justice, but also illustrates the need to immediately address the socio-economic factors that drive individuals such as Mr. Gunadi Saputra to commit criminal acts, so that a comprehensive government strategy is needed including stricter law enforcement, which reflects the legal, social, and economic challenges faced by society. This study aims to analyze the application of Article 480 of the Criminal Code in the context of decision Number 81/Pid.B/2024/PN KBU, as well as the factors that make storing attractive for theft perpetrators. The method used is normative juridical, focusing on the analysis of laws and regulations and related literature. The results showed that the criminal acts committed by Mr. Gunadi Saputra as the backbone of the family were influenced by economic needs, a less supervising environment, and available opportunities. Therefore, a comprehensive approach is needed which includes strict law enforcement, public education, and improving economic welfare to create a safer and fairer environment for all.
Criminal Liability for the Perpetrator of Fraud with the Modus of Lending Motorized Vehicles Agustina, Enjelia Putri; Fadhilah, Nisa
West Science Law and Human Rights Vol. 3 No. 03 (2025): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v3i03.2071

Abstract

Fraud in the form of borrowing motor vehicles under false pretenses is a type of crime that exploits trust in social relationships and is often overlooked in legal discussions. This study aims to analyze the application of Article 378 of the Indonesian Criminal Code and judicial considerations in determining criminal liability in fraud cases using the case study of Decision Number 102/Pid.B/2024/PN Kotabumi. The research employs a normative juridical method using literature and document analysis to examine the legal framework and factual evidence. Findings indicate that the elements of fraud, both objective and subjective, were fulfilled convincingly. The court imposed a 2-year and 6-month prison sentence, considering both juridical and non-juridical aspects. This study highlights the importance of distinguishing fraud from civil disputes in cases involving personal relationships and emphasizes the necessity for consistent law enforcement to ensure justice and legal certainty.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 58/Pid.Sus/2024/PN Kbu Saputra, M. Laskar Ando; Fadhilah, Nisa; Haryadi, Slamet
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 4, No 02 (2025): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v4i02.4114

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi masalah besar di Indonesia dan masih meluas. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, namun kasus KDRT semakin meningkat. Berdasarkan data Komnas Perempuan, terdapat 445.502 kasus KDRT pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya menjadi 401.975 kasus. Tujuan penelitian ini untuk memahami penerapan hukum dalam kasus KDRT dengan menganalisis putusan majelis hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis putusan 58/Pid. Sus/2024/PN Kbu. Penelitian ini didasarkan pada sumber primer dan sekunder seperti putusan pengadilan, undang-undang terkait serta artikel dan jurnal akademis tentang kekerasan dalam rumah tangga. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deduktif untuk menarik kesimpulan logis berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem peradilan dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menentukan hukuman dengan menggunakan teori gabungan untuk menyesuaikan sanksi dengan tingkat kesalahan pelaku. Putusan ini mencerminkan penerapan keadilan yang merata serta komitmen untuk mencegah kekerasan di masa depan.
Co-Authors Agustina, Enjelia Putri Sanjaya, Diki Saputra, M. Laskar Ando Setiadi, Afrida Slamet Haryadi