Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.326
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum E-SOSPOL Al-'Adalah KEADILAN PROGRESIF SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Prosiding Seminar Nasional Teknik Mesin CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Sosial, Sains, Terapan dan Riset (Sosateris) Strata Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum J-CEKI PESHUM
Slamet Haryadi
STIH Muhammadiyah Kotabumi
Religion Aerospace Engineering Humanities Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Rancang Bangun Simulator Landing Gear Dengan Sistem Pneumatic Sunarto, Sunarto; Haryadi, Slamet; Rivansyah, Alif; Bungaran, Andreas
Seminar Nasional Teknik Mesin 2019: Prosiding Seminar Nasional Teknik Mesin 2019
Publisher : Politeknik Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Landing gear/roda pesawat adalah penopang utama pesawat pada waktu parkir, lepas landas atau pada waktu mendarat. Untuk menjelaskan cara kerja sistem extension dan retraction landing gear harus melihat pesawat secara langsung dan memerlukan waktu yang lama karena harus melalui tahap aircraft jacking (pengangkatan pesawat), maka untuk memperjelas proses pengajaran diperlukan alat yang berfungsi memperagakan landing gear tersebut. Meresponi hal tersebut, maka dibuat rancang bangun yang bertujuan untuk membuat simulator nose landing gear pesawat dengan sistem pneumatic sehingga dosen / instruktur yang mengajarkan materi tentang Aircraft System terkhusus pada bagian sistem landing gear pesawat dapat lebih jelas dalam menerangkan materi tersebut, dan juga untuk mempercepat pemahaman mahasiswa tentang sistem landing gear pesawat. Simulasi ini menggunakan tenaga pneumatic karena bebannya kecil dan lebih murah dibandingkan menggunakan tenaga hydraulic dan juga dapat mengurangi resiko ketika terjadi kegagalan saat dioperasikan. Simulator ini dikontrol dengan mikrokontroler arduino mega 2560 dan arduino uno dengan sensor ultrasonic, switch toggle dan push button sebagai masukannya. Dari hasil identifikasi landing gear pesawat yang asli dan mempelajari sistem nya pada manual dan buku pedoman lain, maka dilakukan perancangan simulator nose landing gear dengan sistem pneumatic ini untuk membantu proses belajar mahasiswa.
MEMBANGUN CITRA POSITIF MASYARAKAT TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA DALAM UPAYA MEMPERKUAT LEGITIMASI Daud, Rosy Febriani; Haryadi, Slamet
Electronical Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL) Vol 9 No 1 (2022): Administration
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/e-sos.v9i1.29503

Abstract

Sengketa pilkada bagian dari rangkaian penyelesaian dan pemulihan atas terjadinya pelanggaran dalam pilkada. Pelanggaran pilkada bisa terjadi dari awal perencanaan, persiapan, serta tahapan hingga perhitungan suara hasil pilkada. Pelanggaran pilkada adalah berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Permasalahan tersebut berimplikasi pada daftar pemilih, hak memilih, dan perhitungan suara. Tidak terdaftarnya seseorang dalam daftar pemilih dapat berimplikasi terhadap hilangnya hak pilih sebagai masyarakat atau warganegara yang berdemokrasi. Lalu daftar pemilih yang tidak terdaftar dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan yaitu penggelembungan suara untuk memenangkan paslon yang sudah terikat kerjasama dengan lembaga penyelenggara pilkada. Melihat permasalahan diatas, dirumuskan suatu masalah yaitu bagaimana membangun citra masyarakat terhadap penyelesaian sengketa pilkada dalam upaya memperkuat legitimasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Sengketa Pemilu terbagi dua: sengketa dalam proses Pemilu dan sengketa pada tahapan akhir yaitu perselisihan hasil Pemilu. Tindak Pidana Pemilu ditangani pengawas Pemilu, ditindaklanjuti ke kepolisian, dilimpahkan kepada kejaksaan, dan diputuskan oleh pengadilan. Pelanggaran administrasi pemilu ditangani pengawas Pemilu, lalu ditindaklajuti ke KPU dan KPU daerah, lalu KPU dan KPU daerah menjatuhkan sanksi administrasi. Sedangkan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu disidang dan diputuskan oleh DKPP. Selanjutnya, perselisihan antarpeserta Pemilu atau antar calon diselesaikan oleh pengawas Pemilu; peselisihan administrasi Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu dan banding bisa diajukan ke PTTUN, sedangkan perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh MK.
Dimensi Moral dalam Bentangan Filsafat dan Teori Hukum Slamet Haryadi
KEADILAN PROGRESIF Vol 3, No 2 (2012): September
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.308 KB)

Abstract

Expressing justice in law reality will never can penetrate sense of justice because life of construction have by modern life consequence which is materialistis and tend to do not want to strain after, paradigm of Positivism in the form of " modern law" legal of Menampakan character Positivistik. Moralitas to guide to action in role of judge, suggesting to human being to discontinue, to taking, revise and reorganize peran-2 which forming society in culture which is capitalist and materialistis and also not give assessment. Moral ideally earn critical merefleksi [of] problem punish which not be answered by modern law. To this is moral study become important discourse punish us is not platitude again. In Paradigm of Konstruktivisme which carrying Postmodernisme as resistance in philosophy of hermeneutika in the reality have trajectory with paradigm of Aristotellian about how its law [of] law, which both for giving justice.
An Analysis on the Omnibus Law and Its Challenges in Indonesia: The Perspectives of the Constitutional and the Islamic Law Dwiono, Sugeng; Ja’far, A. Kumedi; Haryadi, Slamet
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 2 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i2.22720

Abstract

The Omnibus Law, which encompasses the Constitutional Law and the Islamic Law, has been the subject of intense dispute since its inception. The controversy has occurred from the inception to the promulgation of the design process within larger communities. Multiple issues emerged from the outset when the administration introduced the proposal for an Omnibus Law in the Indonesian People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (DPR RI) to its enactment. This study uses normative legal methodologies, which are examined through the lens of the constitutional law theory and the Islamic law. The study determined that the Omnibus Law is a legislative tool commonly employed by countries that follow a common law legal system. However, it was subsequently embraced by nations that follow a civil law framework, such as Indonesia. The Omnibus Law was enacted to ensure the efficient and effective execution of laws, particularly in the area of copyright regulations, in order to prevent any duplication or overlap. Consequently, public perceives the law as lacking ambition and instead favoring the concerns of the community, particularly in relation to employee compensation, employment agreements, and the practice of subcontracting. Based on the constitutional law, this state policy is deemed conditionally unlawful, despite the ongoing application of these legal standards by the executive and parliamentary parties. Within the framework of Islamic jurisprudence, it can be regarded as a component of siyasah syar'iyah or governmental strategy that aligns with the principles of maqāṣid al-sharī'ah, particularly hifdz al-mal, which involves preserving economic stability and promoting halal certification. However, this article contends that the judgment of the Constitutional Court to deem it unlawful is contingent. It advocates for a modification of the copyright law pertaining to creative works, with the aim of ensuring broader adherence to legal regulations.
The Role of Leadership in Improving Legal Understanding in the Indonesian National Armed Forces Haryadi, Slamet
Strata Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): September
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/slr.v2i2.41

Abstract

This study explores the critical role of leadership in enhancing legal understanding within the Indonesian National Armed Forces (TNI). Despite the importance of law enforcement and discipline for TNI's integrity, a gap between legal theory and practice persists. This underscores the need for leadership that instills a robust legal culture within the organization. Using a descriptive-analytical method with a qualitative approach, the study examines the relationship between leadership and legal understanding in the TNI. Data was gathered through document and literature reviews, employing Organization Health Audit (OHA) and Environmental Scanning (ES) to assess legal applications and external influencing factors. The findings reveal that leadership is essential in improving legal understanding and application within the TNI. Leaders who embed legal values into the organizational culture and model compliance effectively foster a consistent law enforcement environment. The study also highlights the need for a meritocratic system in leadership selection to optimize legal application. It recommends strategic steps, including leadership training, improved legal education, enhanced monitoring systems, and increased collaboration with other law enforcement agencies to strengthen legal understanding and compliance, thus reinforcing TNI's professionalism and integrity.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL SPESIFIK LOKAL: KOMPARASI INDONESIA DAN INDIA Haryadi, Slamet; Novekawati, Novekawati; Riyanto, Slamet
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.2.2024.179-190

Abstract

The Indonesian government needs to give more responsibility to traditional medicine. Because it can affect the quality and access to traditional health services. This study comparatively examines the responsibilities of the Indonesian and Indian governments to recommend improvements to the current Indonesian government policy regarding traditional health. This study is a normative legal study with a legislative approach sourced from primary and secondary materials. The results of the analysis show that the Indonesian government needs to learn from India's experience in strengthening the role of traditional medicine through support for research, education, and scientific development. The expected results of this study will be significant for the Indonesian government in making policies About Traditional Healthcare.
Pertimbangan Hukum Mengenai Pendidik yang Menerapkan Tindakan Disiplin terhadap Siswa Fadli, Ilham; Haryadi, Slamet; Dwiono, Sugeng
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.7862

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi-strategi efektif dalam mengurangi konflik antara pendidik dan orang tua siswa yang dapat berkembang menjadi sengketa hukum. Tindakan disipliner yang diterapkan oleh pendidik sering kali memicu konflik di lingkungan pendidikan. Kesimpulan utama menunjukkan bahwa memberikan pendidikan dan pelatihan hukum bagi pendidik, mensosialisasikan kebijakan disiplin kepada orang tua, menetapkan prosedur penyelesaian konflik yang jelas, meningkatkan komunikasi antara pendidik dan orang tua, menerapkan pendekatan restoratif dalam disiplin, serta memantau dan mengevaluasi kebijakan disiplin adalah strategi-strategi efektif untuk mengurangi risiko konflik. Studi ini memberikan kontribusi berharga dalam pembentukan kerangka kerja yang komprehensif yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan harmonis. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan langkah-langkah ini dapat melindungi hak-hak baik guru maupun siswa, sekaligus membangun kepercayaan antara sekolah dan orang tua. Namun, studi ini memiliki keterbatasan terkait generalisasi temuan, karena berfokus pada konteks tertentu di Indonesia. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki efek jangka panjang dari langkah-langkah pencegahan ini dan menganalisis variasi kontekstual di berbagai daerah. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya membahas masalah pencegahan konflik tetapi juga menawarkan saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kebijakan pendidikan.
The Impact of Corruption in Health Operational Assistance on State Finances Agusman, Agusman; Haryadi, Slamet
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8294

Abstract

This study examines the misuse of Health Operational Assistance (BOK) at the Ogan Lima Health Center in North Lampung, which has resulted in significant losses for both the state and the community. Utilizing a normative legal approach, this research analyzes the modus operandi of corruption in the management of BOK, including embezzlement of funds and practices of gratification. The findings indicate that the misuse of BOK funds not only leads to financial losses but also creates inequities in access to health services, particularly for the most vulnerable groups in society. Factors contributing to the occurrence of corruption include a lack of oversight, deeply rooted corruption culture, and the personal motivations of the individuals involved. This study recommends strengthening oversight mechanisms, enhancing community participation, and implementing information technology to improve transparency and accountability in the management of BOK. With these measures, it is hoped that the misuse of health funds can be minimized, thereby improving the quality of health services in Indonesia and maintaining public trust in health institutions.
Justice in Judicial Decisions: A Review of the Cyanide Coffee Case (Decision Number 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst) Sahidi, Aryan; Haryadi, Slamet; Dwiono, Sugeng
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8296

Abstract

This research examines the cyanide coffee case involving Jessica Kumala Wongso and Wayan Mirna Salihin, focusing on the aspects of justice in the judge's ruling. This case highlights the complexities of the Indonesian judicial system, particularly concerning the lack of a comprehensive autopsy, which resulted in uncertainty regarding the cause of Mirna's death. Although many witnesses were presented, none could provide direct evidence regarding Jessica's actions, leading the judge to rely on circumstantial evidence to reach a decision. This research analyzes how the judge considered the testimonies of witnesses and experts, as well as the use of existing evidence in the decision-making process. The findings indicate that while the judge endeavored to achieve justice, there were significant doubts regarding the validity of the evidence presented. These findings emphasize the importance of transparent and accountable legal procedures to ensure justice within the judicial system. This research is expected to provide insights for the development of legal practices in Indonesia and enhance public trust in the judicial system.
Juridical Analysis of Human Trafficking Crimes Based on a Case Study at the District Court of Kotabumi Apriyanto, Apriyanto; Haryadi, Slamet
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i4.9480

Abstract

This study discusses the crucial role of the Class II Correctional Center (BAPAS) in Kotabumi in addressing diversion cases for juveniles in conflict with the law. BAPAS serves as an institution that provides guidance and support to these children, aiming to avoid negative stigma and restore social relationships among the child, family, and community. The diversion process involves various stakeholders, including police, prosecutors, judges, and community advisors, who actively assist the child throughout the legal proceedings. However, this research also identifies challenges faced by BAPAS, both internally and externally. Internal challenges include insufficient financial support, limited facilities, and an inadequate number of community advisors. Meanwhile, external challenges encompass the community's limited understanding of the diversion process and the dominance of police in the proceedings, which often leads to failures in achieving diversion agreements. Recommendations for enhancing the effectiveness of BAPAS include improving training for community advisors, providing adequate facilities, and increasing operational budgets from relevant institutions. This study emphasizes the importance of collaboration among government, society, and legal institutions to create an environment that supports the reintegration of children into society and promotes restorative justice.
Co-Authors A. Kumedi Ja’far Agusman, Agusman Alipio, M. Yosep Apriyanto, Apriyanto Bungaran, Andreas Daud, Rosy Febriani Fadli, Ilham Haslin, Wendy Heri Iskandar Iskandar Juliandri Nisa Fadhilah Novekawati, Novekawati Rivansyah, Alif Sahidi, Aryan Saputra, M. Laskar Ando Slamet Riyanto Sugeng Dwiono Sunarto Sunarto Suwardi Suwardi Utama, Novisma Magra