Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SOSIALISASI PENGENDALIAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM PADA RUANG TERBUKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Souwakil, Kamarudin
TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 1 (2024): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v5i1.699

Abstract

Memberikan penjelasan Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah merupakan bagian dari tindak lanjut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor: KM.70/UM.001/MP/2016 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Disektor Pariwisata. Yang menjadi dasar pembuatan Pergub tersebut untuk melindungi kawasan yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri yang merupakan bagian dari objek vital di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. Subjek dan Objek dalam penelitian ini adalah kebijakan yang berkaiatan dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kraton Yogyakarta, Kepala Kesbangpol DIY, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Kapolresta Yogyakarta, Ketua PKL Malioboro, Ketua Umum SEMMI Cabang Yogyakarta, dan Koordinator Forum BEM DIY. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dengan melakukan pemilihan informan sesuai dengan tujuan dari pada penelitian ini. Hasil penelitian terkait Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terutama terkait lahirnya Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tidak bertentangan dan melanggar aturan perundang-undangan, namun lahirnya Pergub 1 Tahun 2021 tersebut masih kurangnya penegakan hukum dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga belum memberikan hasil yang maksimal. Maka pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui instansi yang berwenang untuk dapat melakukan penegakan hukum dan sosialisasi yang masif agar Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
DINAMIKA DAN PERBANDINGAN SENSITIVITAS BAKU MUTU AIR LAUT DI INDONESIA Asuhadi, Sunarwan; Arafah, Nur; Ferlin, Akhmatul; Souwakil, Kamarudin
Jurnal Bahari Papadak Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Bahari Papadak
Publisher : Universitas Nusa Cendana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan perubahan Baku Mutu Air Laut di Indonesia dari waktu ke waktu, serta membandingan sensitivitas parameter dan nilai baku mutu pada KepmenKLH No. Kep-02/MenKLH/I/1988, KepmenLH Nomor 51 Tahun 2004, dan PP No. 22 Tahun 2021. Kajian sensitivitas baku mutu dilakukan dengan pendekatan comparative instrument melalui tabulasi nilai Baku Mutu Air Laut antarregulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Baku Mutu Air Laut PP No. 22 Tahun 2021 lebih sensitif, walaupun demikian beberapa nilai baku mutu pada KepmenKLH No. Kep-02/MenKLH/I/1988 juga memiliki sensitivitas yang patut dipertimbangkan, namun pengetatan nilai suatu baku mutu dapat berdampak pada aspek implementatifnya, yang jika memberatkan, maka masyarakat kesulitan untuk mematuhinya. Kata Kunci : Dinamika hukum, Sensitivitas parameter dan nilai, Baku Mutu Air Laut Abstract - This study aims to show changes in Seawater Quality Standards in Indonesia from time to time, as well as to compare the sensitivity of the parameters and the value of the quality standards in KepmenKLH No. Kep-02/MenKLH/I/1988, KepmenLH 51 Tahun 2004, and PP No. 22 Tahun 2021. The sensitivity study of quality standards is carried out using a comparative instrument approach through tabulation of inter-regulatory Seawater Quality Standard values. The results showed that, in general, the Seawater Quality Standard PP No. 22 Tahun 2021 is more sensitive; however, some quality standard values in KepmenKLH No. Kep-02/MenKLH/I/1988 also has the sensitivity that should be considered; however, tightening the value of a quality standard can impact its implementation aspects, which, if burdensome, the community will find challenging to comply it. Keywords : Legal dynamics, Sensitivity of parameters and value, Seawater Quality Standar