Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.547
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) TheJournalish: Social and Government Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi
Putra, Dwiki Adi
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Implementasi Program “Oreo Pack” Dalam Mengurangi Stunting (Studi Kasus: Kecamatan Sukarami Kota Palembang) Selanli, Mesy; Putra, Dwiki Adi; Nofrima, Sanny
TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 3 (2024): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v5i3.785

Abstract

Stunting merupakan permasalahan yang sangat serius, karena dapat mempengaruhi kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di suatu negara, Indonesia sudah mengatur bagaimana pencegahan Stunting dalam Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting, Kecamatan Sukarami Kota Palembang salah satu Kecamatan yang menindaklanjuti Perpres tersebut dalam Surat Keputusan Camat Sukarami Kota Palembang Nomor 080/SK/2023 tentang dalam rangka percepatan penurunan Stunting Kecamatan Sukarami tahun 2023. peineilitian ini beiruijuian uintuik mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana program “OReO PACK” di kecamatan Sukarami Kota Palembang dalam mengurangi Stunting. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Studi Kasus deingan Peindeikatan Kuialitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program “OReO PACK” dalam menangani Stunting di Kecamatan Sukarami Palembang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Surat Keputusan Camat Sukarami Kota Palembang Nomor 080/SK/2023 tentang dalam rangka percepatan penurunan Stunting Kecamatan Sukarami tahun 2023 dengan melibatkan para Doantur Rumah makan yang ada di Kecamatan Sukarami, tetapi dalam pemberian pack makanan menu yang di berikan masih belum disesuaikan untuk anak-anak, menjadikan pack makanan yang di berikan yang seharusnya bertujuan untuk menaikan berat badan anak agar ideal menjadi kurang maksimal.
FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KOTA PALEMBANGFaktor Pendorong Dan Penghambat Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang Yusuf, Muhammad; Putra, Dwiki Adi; Dr. Isabella
TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 3 (2024): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v5i3.826

Abstract

Penelitian ini membahas faktor pendorong dan penghambat keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang. Fokus utama penelitian ini adalah pada peran dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyediakan informasi publik yang berkualitas, relevan, dan mudah diakses. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling untuk memilih narasumber, serta metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi antara pembuat kebijakan dan implementor telah berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya sosialisasi kebijakan baru secara langsung. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya, baik dalam jumlah staf maupun fasilitas, yang menghambat kinerja optimal dalam penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik. Faktor-faktor tersebut memengaruhi kualitas pelayanan informasi publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan.
AKUNTABILITAS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) PADA BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 Zahra, Naimatuz; Kariem, Muhammad Qur’anul; Putra, Dwiki Adi
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol 8, No 4 (2024): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v8i4.15269

Abstract

This research aims to evaluate the accountability for handling general election violations at the General Election Supervisory Agency of South Sumatra Province in 2019 using Koppel Theory which includes indicators of transparency, liability, control, responsibility and responsiveness. This research uses a qualitative approach using the case study method to examine the Accountability for Handling General Election Violations at the General Election Supervisory Agency of South Sumatra Province in 2019. Data was collected through in-depth interviews with informants such as the Commissioner of the Violation Handling Division, Head of the Violation Handling Section, and Violation Handling Staff. Apart from that, field observations and analysis of program documents were also carried out to obtain a comprehensive picture. Data was analyzed by Koppel Theory, which includes Transparency, Liability, Control, Responsibility and Responsiveness. The results of this research show that there are many violations of campaign props in all districts/cities in South Sumatra being installed not in accordance with the regulations, such as being installed on trees, electricity poles, crossing bridges, hedges and public facilities which cause damage to aesthetics and the environment, from several These violations were only a few campaign props that were successfully controlled. The conclusion of this research, it can be assessed that the accountability of Bawaslu of South Sumatra Province regarding handling violations in the 2019 election in general is still classified as not having mature accountability, because it still has obstacles that need to be corrected due to the lack of transparency in the process of handling violations, such as a lack of openness in conveying information, as well as in handling campaign props, the results of controlling campaign props are still many that have not been completed.
URGENSI TRANSPARANSI TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG Jannah, Miftahul; Nofrima, Sanny; Putra, Dwiki Adi
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol. 9 No. 1 (2025): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v9i1.16369

Abstract

The main objective of this research is to determine the level of urgency of transparency implemented by the Palembang City KPU in the process of updating voter data and compiling voter data in the 2024 elections. In this thesis the researcher uses qualitative methods, by obtaining data through interview, observation and documentation techniques. The results of this research show that using transparency theory according to Asmoro which includes 4 indicators, namely financial condition, institutional management, operational performance and institutional ownership. In this case, it was found that the Palembang City KPU did not routinely publish financial reports related to updating voter data, due to obstacles such as regional voter borders, the formation of polling station boundaries and a very large budget which could hamper the holding of the election. The transparency that has been carried out by the Palembang City KPU in the process of updating voter data and compiling the voter list can reduce the risk of incidents occurring in the process. By ensuring that all stages are carried out openly and can be published by the public, it will be difficult for irresponsible parties to manipulate data or processes. By carrying out the process openly, the public can monitor and ensure the integrity of all stages of the election. This can build public confidence that elections will take place fairly and democratically, as well as prevent discrimination against citizens who meet the requirements but have difficulty registering.
IMPLEMENTASI PP NO.7 TAHUN 2021 DALAM MENDUKUNG UMKM DI KOTA PALEMBANG Permata, Yola Adikara; Putra, Dwiki Adi; Isabella, Isabella; Amaliatulwalidain, Amaliatulwalidain
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 7 عدد 2 (2025): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2025)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v7i2.261

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Palembang dan Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan cara mengamati dan terlibat langsung dalam fenomena yang sedang terjadi dan melakukan inovasi dalam situasi sosial, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn untuk melakukan analisis terdapat lima (5) indikator, yaitu (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang untuk membantu kelompok UMKM berupa pemberian program sosialisasi dan BIMTEK agar masyarakat UKM di Kota Palembang maju dan berkembang dan masalah dalam bentuk barang atau dana di dukung oleh pusat atau pemerintah, (2) Sumber Daya, dinas ini memberikan sumber daya akhir yang bekerja sama dengan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Kota Palembang dibatasi sesuai aturan yaitu maksimal tiga juta tanpa agunan, sedangkan bank lain maksimal dua ratus lima puluh juta tanpa agunan. (3) Pelaksanaan Kegiatan dan Komunikasi Antar Organisasi, (4) Karakteristik Agen Pelaksana, karakteristik utama bagian yang efektif dalam mendukung UKM adalah membantu mengembangkan, memajukan dan mensukseskan UKM Kota Palembang dengan mengadakan pameran-pameran di Kota Palembang maupun di luar Kota Palembang, (5) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, bahwa politik tidak ada kaitannya dengan dinas koperasi & UKM Kota Palembang yang lebih banyak terlibat dalam pemerintahan dan (6) Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana, bahwa SPAP merupakan pinjaman modal tetapi dari pihak bank hanya meminta data saja. Dan dinas berperan sebagai perantara atau jembatan bagi UKM dan dinas. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang sudah berjalan cukup baik dan menunjukkan bahwa Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayahnya. Melalui penerapan kebijakan yang berfokus pada pelatihan, penjangkauan, dan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga lainnya, mereka berusaha memperkuat ekosistem UMKM. Meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya dan keterbatasan keuangan, dinas ini terus berusaha untuk meningkatkan kinerja dan mendukung pertumbuhan UKM di Kota Palembang. Dengan tiga (3) saran, yaitu (1) Memperkuat Pelatihan dan Pendampingan, (2) Memperkuat Akses Pembiayaan, dan (3) Menjalin Kemitraan dengan Pihak Swasta.
Inovasi Sistem Pelayanan Antar Dokumen Umum Ke Rumah Warga (Si Paduka) Fitriadi, Artika Dhea Defitri; Isabella, Isabella; Putra, Dwiki Adi
Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/simo.v6i1.3582

Abstract

Purpose: This study analyzes the implementation of the SI PADUKA (General Document Delivery System to Residents' Homes) innovation in Seberang Ulu 1 District, Palembang, aiming to reduce queues at sub-district offices and simplify access to important documents. It also examines factors hindering its implementation.Research methodology: This research uses a qualitative approach with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants include the district head, district secretary, service staff, and residents using the SI PADUKA service. Data analysis follows three stages: reduction, presentation, and conclusion. The study applies Everett M. Rogers' innovation theory, focusing on five indicators: 1) Relative Advantage, 2) Compatibility, 3) Complexity, 4) Trialability, and 5) Observability.Results: The results show that the SI PADUKA program has been running quite effectively since March 2023. This program has a relative advantage in reducing waiting times and improving service efficiency. However, there are several obstacles in its implementation. The main obstacles are the use of personal vehicles and mobile phones by the officers, as well as complaints from the public regarding the uncertainty of document delivery times, which sometimes reach seven working days.Conclusions: The SI PADUKA innovation in Seberang Ulu 1 District, Palembang, improves efficiency by delivering documents to residents' homes. However, issues such as staff using personal vehicles and phones, along with uncertain delivery times, persist. Most residents give positive feedback, though some find the service slow.Limitations: This study faced limitations as interviews alone were insufficient for comprehensive results. To improve accuracy, the researcher added a questionnaire method, surveying 100 residents in Seberang Ulu 1, Palembang.Contribution: This research contributes to Public Service and Government Science, offering insights for future improvements and serving as a reference for students.Keywords: Innovation, Public Service, SI PADUKA, Seberang Ulu 1 DistrictHow to Cite: Defitri, A, D., Isabella, I., Putra, D, A. (2025). Inovasi Sistem Pelayanan antar Dokumen Umum ke Rumah Warga (Si Paduka). Studi Manajemen dan Organisasi, 6(1), 75-93.
Faktor Pendorong dan Penghambat Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang Putra, Dwiki Adi; Muhammad, Yusuf; Isabella, Isabella
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 2 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i2.817

Abstract

Penelitian ini membahas Faktor Pendorong Dan Penghambat Keterbukaan Dan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang membuat setiap lembaga publik bertanggung jawab untuk menyediakan informasi publik yang cepat, aktual, tepat waktu, murah, dan mudah diakses. membuat standar untuk manajemen layanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Setiap badan publik harus menunjuk PPID untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi. PPID harus memberikan informasi yang berkualitas, relevan, dan mudah diakses kepada masyarakat.Kualitas layanan informasi yang diberikan oleh PPID dapat dinilai berdasarkan ketepatan informasi, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan pembaharuan informasi yang baik. Produk layanan PPID harus memenuhi standar, termasuk kualitas dan hasil layanan yang memenuhi standar. Peraturan dan tanggung jawab yang jelas mengatur layanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. PPID bertanggung jawab untuk menyimpan, mencatat, menyediakan, dan memberikan layanan informasi publik yang berkualitas tinggi dan mudah diakses. Meningkatkan kualitas dan ketepatan pelayanan informasi publik masih menjadi tantangan. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang di cabut dan dinyatan tidak berlaku.
Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Di RT.38 Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Ramadhon, M. Haikal Kaila; Isabella, Isabella; Putra, Dwiki Adi
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 2 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i2.893

Abstract

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat. Penelitian Deskriptif adalah bentuk pengolahan data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai aman adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Hasil dari penelitian ini sudah berjalan dengan baik, Pengembangan UMKM sudah berjalan dengan maksimal dengan cara sosialisasi yang diberikan oleh pelaksana UMKM dan juga pelatihan menjahit telah memberikan dampak yang baik pada peningkatakan kualitas SDMnya, namun dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif pelatihan yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat membuka usaha baru belum dilaksanakan secara maksimal, pemerintah kota palembang hanya fokus dengan kecamatan ilir timur II , namun tidak memberikan pelatihan cara membuka usaha dan pemilihan usaha yang cocok kepada masyarakat. Pada Bina Usaha, sudah berjalan dengan baik, namun hanya terdapat kendala berupa kurangnya sosialisasi untuk UMKM dan untuk pengembangan ekonomi kreatif masyarakat masih kurang berani untuk membuka usaha sendiri karena keterbatasan modal. Bina Kelembagaan, sudah berjalan dengan sangat baik, karena interaksi dan komunikasi antara pemerintah desa dan lembaga ke masyarakat berserta masyarakat telah menunjukkan sikap saling bahu membahu dalam upaya mencapai kesuksesan pada program ekonomi kreatif ini
Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Infrastruktur Desa untuk Meningkatkan Aksesibilitas Jalan di Desa Sungai Pinang Kabupaten Banyuasin Reyhan Khalidsyah, Muhammad Rofi; Putra, Dwiki Adi; Amaliatulwalidain, Amaliatulwalidain
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 2 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i2.900

Abstract

Peningkatan aksesibilitas jalan di desa merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa memiliki peran strategis dalam pengelolaan infrastruktur desa guna memastikan pembangunan jalan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan warga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala desa dalam pengelolaan infrastruktur jalan di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur jalan. Kepala desa juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis, serta kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan infrastruktur. Untuk mengatasi kendala tersebut, kepala desa menginisiasi kerja sama dengan pihak swasta dan program bantuan pemerintah guna mempercepat pembangunan jalan. Kesimpulannya, peran kepala desa sangat menentukan keberhasilan pengelolaan infrastruktur jalan di desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kepala desa dalam aspek perencanaan dan manajemen infrastruktur untuk memastikan aksesibilitas jalan yang lebih baik bagi masyarakat.
IMPLEMENTASI PP NO.7 TAHUN 2021 DALAM MENDUKUNG UMKM DI KOTA PALEMBANG Permata, Yola Adikara; Putra, Dwiki Adi; Isabella, Isabella; Amaliatulwalidain, Amaliatulwalidain
Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) مجلد 7 عدد 2 (2025): Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) (Maret 2025)
Publisher : MAP Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jiask.v7i2.261

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Palembang dan Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan cara mengamati dan terlibat langsung dalam fenomena yang sedang terjadi dan melakukan inovasi dalam situasi sosial, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn untuk melakukan analisis terdapat lima (5) indikator, yaitu (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang untuk membantu kelompok UMKM berupa pemberian program sosialisasi dan BIMTEK agar masyarakat UKM di Kota Palembang maju dan berkembang dan masalah dalam bentuk barang atau dana di dukung oleh pusat atau pemerintah, (2) Sumber Daya, dinas ini memberikan sumber daya akhir yang bekerja sama dengan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Kota Palembang dibatasi sesuai aturan yaitu maksimal tiga juta tanpa agunan, sedangkan bank lain maksimal dua ratus lima puluh juta tanpa agunan. (3) Pelaksanaan Kegiatan dan Komunikasi Antar Organisasi, (4) Karakteristik Agen Pelaksana, karakteristik utama bagian yang efektif dalam mendukung UKM adalah membantu mengembangkan, memajukan dan mensukseskan UKM Kota Palembang dengan mengadakan pameran-pameran di Kota Palembang maupun di luar Kota Palembang, (5) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, bahwa politik tidak ada kaitannya dengan dinas koperasi & UKM Kota Palembang yang lebih banyak terlibat dalam pemerintahan dan (6) Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana, bahwa SPAP merupakan pinjaman modal tetapi dari pihak bank hanya meminta data saja. Dan dinas berperan sebagai perantara atau jembatan bagi UKM dan dinas. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang sudah berjalan cukup baik dan menunjukkan bahwa Dinas Koperasi & UMKM Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayahnya. Melalui penerapan kebijakan yang berfokus pada pelatihan, penjangkauan, dan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga lainnya, mereka berusaha memperkuat ekosistem UMKM. Meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya dan keterbatasan keuangan, dinas ini terus berusaha untuk meningkatkan kinerja dan mendukung pertumbuhan UKM di Kota Palembang. Dengan tiga (3) saran, yaitu (1) Memperkuat Pelatihan dan Pendampingan, (2) Memperkuat Akses Pembiayaan, dan (3) Menjalin Kemitraan dengan Pihak Swasta.
Co-Authors Amaliatulwalidain, Amaliatulwalidain Dr. Isabella Fitriadi, Artika Dhea Defitri Isabella Isabella Kariem, Muhammad Qur’anul Miftahul Jannah Muhammad Yusuf Muhammad, Yusuf Nofrima, Sanny Permata, Yola Adikara Ramadhon, M. Haikal Kaila Reyhan Khalidsyah, Muhammad Rofi Selanli, Mesy Zahra, Naimatuz