Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : TheJournalish: Social and Government

Implementasi Program “Oreo Pack” Dalam Mengurangi Stunting (Studi Kasus: Kecamatan Sukarami Kota Palembang) Selanli, Mesy; Putra, Dwiki Adi; Nofrima, Sanny
TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 3 (2024): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v5i3.785

Abstract

Stunting merupakan permasalahan yang sangat serius, karena dapat mempengaruhi kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di suatu negara, Indonesia sudah mengatur bagaimana pencegahan Stunting dalam Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting, Kecamatan Sukarami Kota Palembang salah satu Kecamatan yang menindaklanjuti Perpres tersebut dalam Surat Keputusan Camat Sukarami Kota Palembang Nomor 080/SK/2023 tentang dalam rangka percepatan penurunan Stunting Kecamatan Sukarami tahun 2023. peineilitian ini beiruijuian uintuik mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana program “OReO PACK” di kecamatan Sukarami Kota Palembang dalam mengurangi Stunting. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Studi Kasus deingan Peindeikatan Kuialitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program “OReO PACK” dalam menangani Stunting di Kecamatan Sukarami Palembang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Surat Keputusan Camat Sukarami Kota Palembang Nomor 080/SK/2023 tentang dalam rangka percepatan penurunan Stunting Kecamatan Sukarami tahun 2023 dengan melibatkan para Doantur Rumah makan yang ada di Kecamatan Sukarami, tetapi dalam pemberian pack makanan menu yang di berikan masih belum disesuaikan untuk anak-anak, menjadikan pack makanan yang di berikan yang seharusnya bertujuan untuk menaikan berat badan anak agar ideal menjadi kurang maksimal.
FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KOTA PALEMBANGFaktor Pendorong Dan Penghambat Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang Yusuf, Muhammad; Putra, Dwiki Adi; Dr. Isabella
TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 3 (2024): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v5i3.826

Abstract

Penelitian ini membahas faktor pendorong dan penghambat keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang. Fokus utama penelitian ini adalah pada peran dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyediakan informasi publik yang berkualitas, relevan, dan mudah diakses. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling untuk memilih narasumber, serta metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi antara pembuat kebijakan dan implementor telah berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya sosialisasi kebijakan baru secara langsung. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya, baik dalam jumlah staf maupun fasilitas, yang menghambat kinerja optimal dalam penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik. Faktor-faktor tersebut memengaruhi kualitas pelayanan informasi publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan.
Faktor Pendorong dan Penghambat Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang Putra, Dwiki Adi; Muhammad, Yusuf; Isabella, Isabella
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 2 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i2.817

Abstract

Penelitian ini membahas Faktor Pendorong Dan Penghambat Keterbukaan Dan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang membuat setiap lembaga publik bertanggung jawab untuk menyediakan informasi publik yang cepat, aktual, tepat waktu, murah, dan mudah diakses. membuat standar untuk manajemen layanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Setiap badan publik harus menunjuk PPID untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi. PPID harus memberikan informasi yang berkualitas, relevan, dan mudah diakses kepada masyarakat.Kualitas layanan informasi yang diberikan oleh PPID dapat dinilai berdasarkan ketepatan informasi, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan pembaharuan informasi yang baik. Produk layanan PPID harus memenuhi standar, termasuk kualitas dan hasil layanan yang memenuhi standar. Peraturan dan tanggung jawab yang jelas mengatur layanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. PPID bertanggung jawab untuk menyimpan, mencatat, menyediakan, dan memberikan layanan informasi publik yang berkualitas tinggi dan mudah diakses. Meningkatkan kualitas dan ketepatan pelayanan informasi publik masih menjadi tantangan. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang di cabut dan dinyatan tidak berlaku.
Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Di RT.38 Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Ramadhon, M. Haikal Kaila; Isabella, Isabella; Putra, Dwiki Adi
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 2 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i2.893

Abstract

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat. Penelitian Deskriptif adalah bentuk pengolahan data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai aman adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Hasil dari penelitian ini sudah berjalan dengan baik, Pengembangan UMKM sudah berjalan dengan maksimal dengan cara sosialisasi yang diberikan oleh pelaksana UMKM dan juga pelatihan menjahit telah memberikan dampak yang baik pada peningkatakan kualitas SDMnya, namun dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif pelatihan yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat membuka usaha baru belum dilaksanakan secara maksimal, pemerintah kota palembang hanya fokus dengan kecamatan ilir timur II , namun tidak memberikan pelatihan cara membuka usaha dan pemilihan usaha yang cocok kepada masyarakat. Pada Bina Usaha, sudah berjalan dengan baik, namun hanya terdapat kendala berupa kurangnya sosialisasi untuk UMKM dan untuk pengembangan ekonomi kreatif masyarakat masih kurang berani untuk membuka usaha sendiri karena keterbatasan modal. Bina Kelembagaan, sudah berjalan dengan sangat baik, karena interaksi dan komunikasi antara pemerintah desa dan lembaga ke masyarakat berserta masyarakat telah menunjukkan sikap saling bahu membahu dalam upaya mencapai kesuksesan pada program ekonomi kreatif ini
Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Infrastruktur Desa untuk Meningkatkan Aksesibilitas Jalan di Desa Sungai Pinang Kabupaten Banyuasin Reyhan Khalidsyah, Muhammad Rofi; Putra, Dwiki Adi; Amaliatulwalidain, Amaliatulwalidain
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 2 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i2.900

Abstract

Peningkatan aksesibilitas jalan di desa merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa memiliki peran strategis dalam pengelolaan infrastruktur desa guna memastikan pembangunan jalan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan warga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala desa dalam pengelolaan infrastruktur jalan di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur jalan. Kepala desa juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis, serta kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan infrastruktur. Untuk mengatasi kendala tersebut, kepala desa menginisiasi kerja sama dengan pihak swasta dan program bantuan pemerintah guna mempercepat pembangunan jalan. Kesimpulannya, peran kepala desa sangat menentukan keberhasilan pengelolaan infrastruktur jalan di desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kepala desa dalam aspek perencanaan dan manajemen infrastruktur untuk memastikan aksesibilitas jalan yang lebih baik bagi masyarakat.