Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEDUDUKAN HUKUM KLAUSULA EKSONERASI TERHADAP SAHNYA SUATU PERJANJIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Sari, Mega Indah; Utari, Anak Agung Sri
Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisian jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan hukum klausula eksonerasi terhadap sahnya suatu perjanjian dan menganalisis mengenai akibat hukum dari suatu perjanjian baku yang merugikan konsumen dikarenakan pencantuman klausula eksonerasi. Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif dikarenakan adanya suatu kekaburan norma. Kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diangkat. Karya ilmiah ini tersusun atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut diperleh dengan cara merangkum ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur, dan karya ilmiah terdahulu yang berguna untuk menjawab permasalahan yang telah diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma terkait pencantuman klausula eksonerasi dalam hukum positif Indonesia dikarenakan dalam KUH Perdata serta UUPK hanya secara implisit mengatur mengenai klausula eksonerasi tersebut. Pemerintah diharapkan mengkaji ulang UU PK agar menambahkan ketentuan yang eksplisit mengenai pelarangan untuk mencantumkan klausula eksonerasi oleh para pelaku usaha agar kedepannya tidak ada lagi konsumen yang dirugikan haknya akibat adanya klausula eksonerasi tersebut. Writing this scientific journal aims to find out about the legal position of the exoneration clause on the validity of an agreement and analyze the legal consequences of a standard agreement that harm consumers due to the inclusion of an exoneration clause. In writing this scientific paper using normative legal research due to a vagueness of norms. Then use a statutory approach and a conceptual approach that has to do with the issues raised. This scientific work is composed of primary legal materials and secondary legal materials. The legal material is obtained by summarizing the provisions of laws and regulations, literature, and previous scientific works that are useful for answering the problems that have been raised. The results of the study indicate that there is a vagueness of norms regarding the inclusion of the exoneration clause in Indonesian positive law because the Civil Code and UUPK only implicitly regulate the exoneration clause. The government is expected to review the PK Law in order to add an explicit provision regarding the prohibition to include an exoneration clause by business actors so that in the future there will be no more consumers who are harmed by their rights due to the exoneration clause.
PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK Sari, Mega Indah; Kasmawati, Andi; Mustaring, Mustaring; Bahar, Elma Amalia; Kamue, Yurni
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.70201

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pemahaman guru PPkn terkait Model Problem Based Learning dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. (2) Penerapan Model Problem Based Learning dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik; dan (3) Faktor yang menjadi penghambat bagi guru PPKn dalam menerapkan Model PBL untuk mengembangkan kemampuan berpikit kritis peserta didik. Jenis penelitian ini adalah penelitian deksriptif kualitatif, maka dari itu untuk mencapai suatu tujuan penelitian digunakan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah guru PPkn sebanyak tiga orang di SMA Negeri 7 Makassar. Subjek penelitin adalah peserta didik kelas XII IPA 5 SMA Negeri 7 Makassar. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Guru PPKn memiliki pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan Model Problem Based Learning dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik; (2) Model Problem Based Learning dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui langkah-langkah sistematis dan proses diskusi peserta didik mampu: menganalisis informasi kompleks menjadi informasi sederhana, memecahkan masalah kontekstual dengan pengaplikasiannya dalam kehidupan, mengevaluasi hasil temuan peserta didik lain dengan memberikan pertanyaan kritis, mensintesis informasi yang telah ada untuk mendapatkan infromasi baru, dan menyimpulkan suasana pembelajaran melalui kegiatan refleksi; dan (3) Faktor yang menjadi penghambat bagi guru PPKn dalam mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik yaitu kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda, sikap orang tua yang tidak demokratis terhadap anaknya dan keterbatasan waktu pembelajaran.