Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)
Aseri, Akhmad Fauzi
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Methodological Procedure for Determining the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) Indonesian Ulama Majelis (MUI) Concerning Islamic Economics and Finance Rahmi, Nispan; Aseri, Akhmad Fauzi; Anshary, Abdul Hafiz; Monady, Hanief; Badrian, Badrian
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 4 : Al Qalam (Juli 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i4.3544

Abstract

Religious fatwas related to sharia economics and finance have great urgency and benefits for sharia economic and financial actors. The Qur'an and Hadith require detailed and analytical interpretation to explain the problems that arise, especially regarding zanni propositions. Fatwas issued by Islamic religious experts play an important role in responding to contemporary problems in accordance with social, scientific and technological developments. This research uses a normative legal approach with library research methods. This approach includes a study of the DSN-MUI Manhaj al-Ifta procedures and Manhaj al-Ifta which are the basis for determining fatwas related to sharia economic and financial issues. The DSN-MUI fatwa must comply with correct procedures and methodology (Al-Manhaj), avoid excessive (Ifrathi) and reckless (Tafrithi), and follow two main approaches: gradual (Tadriji) and voluntary (Tathawwu'i), and use a fiqh that provides solutions (Makharij Al-Fiqhiyyah). The principles of Manhaj Al-Ifta DSN-MUI include Taysir Al-Manhaj, Tafriq Al-Halal 'an Al-Haram, I'adat Al-Nazhar, and Tahqiq Al-Manath. Taysir Al-Manhaj emphasizes ease within the limits of legal rules, while Tafriq Al-Halal 'an Al-Haram separates the halal from the haram. I'adat Al-Nazhar revises the views of previous scholars which are no longer relevant, and Tahqiq Al-Manath emphasizes the analysis of the causes ('Illah) of law in a changing context. The DSN-MUI fatwa was made through Ijtihad Jama'i which involved various ulama and experts from various fields to ensure the honesty and truth of the fatwa. In this way, the DSN-MUI fatwa can meet the needs of sharia economic actors, provide solutions, and remain based on strong sharia.
Optimalisasi Unit III Sub Direktorat Keamanan Negara Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Ka Limantan Selatan Guna Mencegah Penyebaran Paham Radikal dalam Rangka Terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Yang Kondusif Rianto, Sugeng; Aseri, Akhmad Fauzi; Hasan, Ahmadi; Jalaluddin, Jalaluddin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.25503

Abstract

Unit III Subdit Kamneg Direktorat Intelkam Polda Kalimantan Selatan terus berupaya menangkal penyebaran paham radikal yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui penelitian empiris dengan pendekatan manajemen kepolisian, ditemukan bahwa kesiapan SDM masih terbatas. Oleh karena itu, strategi peningkatan jumlah dan kualitas personel, pelatihan kejuruan, serta sistem reward and punishment perlu diterapkan. Dukungan anggaran dalam upaya ini juga masih kurang akibat kebijakan refocusing untuk Pemilu dan Pilkada. Maka, langkah strategis yang dirumuskan meliputi perencanaan dan sinkronisasi anggaran serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Sarana prasarana juga masih belum memadai, terutama dalam penyediaan alat utama dan alat khusus untuk operasional. Solusinya adalah inventarisasi kebutuhan, modernisasi sarana, dan pengembangan teknologi intelijen berbasis digital. Selain itu, metode pencegahan yang ada masih kurang efektif karena kelemahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Strategi yang perlu diterapkan meliputi perbaikan tata kerja antar fungsi kepolisian, pemberdayaan masyarakat, kontra radikalisasi, serta sinergi dengan Pemprov, Kesbangpol, dan BNPT Kalsel untuk memaksimalkan program pencegahan radikalisme.
PENDEKATAN FEMINIS (HISTORIS NARATIF) DAN GENDER DALAM HUKUM ISLAM Hikmah, Hikmah; Aseri, Akhmad Fauzi; Umar, Masyithah; Khasyi’in, Nuril
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.42460

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripkan tentang feminism dan gender dalam kajian sejarah dan implikasinya terhadap hukum Islam. Feminis dan gender adalah dua kata yang saling berkaitan dan menunjukan eksistensinya dalam perkembangan hukum di dunia. Tidak hanya hukum barat, dalam hukum Islam sendiri terjadi diskursus tentang feminis dan gender ini. Namun sampai saat ini, masih belum terjadi titik temu dan kesepakatan bahwa isu gender dan feminism ini di kalangan umat Islam pada umumnya. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, data yang diperoleh berasal dari sumber kepustakaan yang beragam, seperti buku-buku tafsir, fikih, jurnal akademik, dan hasil penelitian sebelumnya, yang secara khusus menyoroti perspektif gender dalam konteks historis hukum dan sosial. Penelitian ini menunjukan bahwa pendekatan feminism dan gender telah lama dimunculkan, tidak hanya di negara-negara Barat saja yang menerapkannya, tetapi negara Islam juga terimplikasi atas kajian tersebut. Termasuk Indonesia, yang saat ini banyak mengadopsi teori feminism dan gender dalam banyak regulasi baik hukum positif secara umum maupun hukum Islam itu sendiri (anak perempuan menghijab ahli waris saudara pewaris, syibhul iddah bagi laki-laki, harta bersama, dll).
Co-Authors Ahmadi Hasan Badrian Badrian Hanief Monady Hikmah Hikmah Jalaluddin Jalaluddin Khasyi’in, Nuril NISPAN RAHMI Sugeng Rianto Umar, Masyithah