Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Jurnal Intelek Insan Cendikia
Weriza Ulfah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pada Pelaku Pencuri Motor Weriza Ulfah; Hudi Yusuf
MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Vol. 2 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyelidikan dan analisis mendalam terhadap kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang menjalani persidangan di Pengadilan Jakarta Pusat. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang tindak pidana pencurian. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen putusan pengadilan tindak pidana pencurian sepeda motor. Data penelitian dianalisis melalui data reduction, coding, data display, dan conclusion drawing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan tindak pidana pencurian sepeda motor, Terdakwa ER dinyatakan bersalah dan dihukum penjara 2 tahun 6 bulan. Pencurian terjadi pada 7 Desember 2019, melibatkan terdakwa dan saudara AF. Meskipun Terdakwa mengajukan keringanan hukuman, pengadilan mempertahankan putusan sesuai tuntutan Penuntut Umum. Putusan ini memperlihatkan kesesuaian yang baik dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar sistem peradilan pidana. Keputusan tersebut mendasarkan diri pada keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Seluruh proses persidangan mencerminkan komitmen kuat dari pengadilan dalam menjaga dan menegakkan keadilan, serta memberikan sanksi yang proporsional sesuai dengan tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Keputusan ini mencerminkan upaya sungguh-sungguh dari pengadilan untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses hukum
Perspektif Hukum Dagang: Perlindungan Hukum Atas Jasa Pengiriman Barang Melalui Jalur Laut Weriza Ulfah; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 4 (2024): JUNI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jasa pengiriman barang dengan menggunakan jalur ekspedisi terdapat tiga jalur, yaitu darat, laut, dan udara. Transportasi laut memiliki risiko yang sangat tinggi. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap jasa pengiriman barang melalui laut. Kedua, mengetahui tanggung jawab apa yang ditanggung oleh perusahaan jasa pengiriman produk jika produk mengalami keterlambatan atau kerusakan selama jalur pengiriman. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan teknik pendekatan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pos dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melindungi pelaku ekonomi dari tindakan oknum konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang. Peraturan yang ada hanya memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif, sehingga diperlukan peraturan yang bersifat preventif. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan Undang-undang Nomor 8, penyelenggara angkutan barang laut wajib mengganti biaya pengangkut barang dan ganti rugi atas kerusakan barang apabila terjadi keterlambatan penyerahan barang.
SYSTEM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Weriza Ulfah; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 8 (2024): Oktober 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

System Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, yaitu upaya untuk membuat uang atau uang tunai yang diperoleh dari aktivitas terlarang atau hasil tindak pidana tampak seperti properti yang sah dengan cara menyembunyikan atau menyamarkannya. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui tentang Tindak Pidana pencucian uang. Kedua, untuk Tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketiga, Pertanggung jawaban korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian uang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan undang – undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
KAJIAN MENDALAM STRATEGI KELEMBAGAAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI-PENCURIAN UANG SEBAGAI TANGGUNG JAWAB HUKUM GLOBAL DI ERA EKONOMI DIGITAL Weriza Ulfah; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang telah menjadi isu global dalam beberapa dekade terakhir. Kejahatan ini melibatkan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber pendapatan ilegal agar tampak sah melalui proses yang disebut dengan penempatan, pelapisan, dan integrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas kebijakan anti-pencucian uang di Indonesia serta peran kelembagaan dalam mencegah dan mendeteksi tindak pidana ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan otoritas pengawas keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup kuat dalam pencegahan pencucian uang, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah terbatasnya pengawasan terhadap transaksi internasional dan kelemahan dalam mendeteksi pola pencucian uang yang semakin kompleks. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran kelembagaan, seperti otoritas keuangan dan lembaga penegak hukum, sangat penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif. Penerapan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) terkait transparansi pemilik manfaat dalam perusahaan terbatas dapat menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.
Strategi Penegakan Hukum Bea Cukai dalam Kasus Pidana Khusus: Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1147/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Pst dalam Praktik Penanggulangan Tindak Pidana Cukai di Indonesia Weriza Ulfah; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penegakan aturan hukum terkait kejahatan pajak dalam kasus Hukum Pajak, yang diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1147/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Pst. Ini adalah kasus pengacara etnografis, yang cenderung deskriptif. Ini sepenuhnya berbeda dari pendekatan kuantitatif di mana hukum lebih mirip angka. Menentukan keputusan dengan mengkuantifikasi parameter pengambilan keputusan, yang meresap dalam studi keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus ini. Data empiris dikumpulkan dari studi kasus, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan tentang topik tersebut. Pendekatan hukum yang digunakan adalah penalaran hukum normatif dan kontekstual di mana interpretasi harfiah dari hukum dikaitkan dengan fakta-fakta yang muncul dalam kasus tersebut. Keputusan hakim tentang tindak pidana penggelapan pajak terhadap terdakwa pemerintah memiliki hak yang adil untuk menjatuhkan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar hukum pajak dengan mengambil hukuman penjara sebagai hukuman bagi korban kejahatan pajak. Gerakan ini sangat berguna bagi negara hukum di bidang hukum pajak. Penelitian ini juga meninjau efektivitas undang-undang pidana pajak yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan pelaku usaha serta fakta bahwa penegakan hukum pajak yang ada harus berupaya memperkuat kerjasama antar lembaga, meningkatkan pemahaman publik tentang kepatuhan terhadap hukum pajak.
Co-Authors Hudi Yusuf