Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

THE URGENCY OF LEGAL PROTECTION AGAINST THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC INFORMATION TECHNOLOGY-BASED MEDICAL RECORDS IN REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 269 OF 2008 Hutabarat, Dany Try Hutama; Zebua, Rusti; Sitorus, Rini Andriani; Subakti, Febby Andriana; Ramadhani, Hikmah; Mangunsong, Juliana; Nduru, Firma; Alfah, Gusthi Sulistio; Pasaribu, Julio Calvin Dheo; Malau, Rado Maruli; Anhar, Ibnu; Sahdan, Patria
JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS Vol. 1 No. 4 (2022): AUGUST
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/jhssb.v1i4.234

Abstract

Indonesia is a country that until now has not have a single law laws specifically regulating the protection of personal data. Lately there have been many cases in the community regarding the misuse of personal data. Especially with the increasingly easy public access to the internet so that the misuse of personal data through electronic media will spread quickly. In the field of health services, the patient's personal data cannot be separated from the possibility of abuse. It would be even more dangerous if the personal data is a trace of the patient's medical record which is indeed highly confidential. The use of Information and Communication Technology (ICT) in health services aims to improve access, efficiency, effectiveness, and quality of medical processes that involve medical service organizations in hospitals, clinics, health centers, medical practitioners both doctors and therapists, laboratories, pharmacies, insurance also involving patients as consumers. However, in the process of service using the E-health program, it will collect a number of consumer personal data which is sensitive personal data and lead to new legal issues, namely the extent to which the health service provider can protect patient personal data can be accessed, disseminated more easily through the progress of ICT. So far, the existing regulations have not provided maximum protection for patient personal data because the arrangements are still sectoral and are scattered in several laws and regulations.
Sosialisasi Kepastian Hukum Pendaftran Tanah Didesa Bahung Sibatu Batu Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan bahmid, bahmid; Rangkuti, Syaiful Zuhri; Harmika, Zuwairiah; Hafiz, Muhammad; Idham, Muhammad; Ramadhani, Hikmah; Diana, Sri; Sahdan, Patria; Malau, Rado Maruli
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 3 (2023): September: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i3.949

Abstract

Tanah merupakan hal yang penting yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidup nya seperti bercocok tanam dan sebagai tempat pemukiman. Namun dalam pemanfaatanya tidak jarang banyak konflik yang terjadi antar manusia utamanya dalam kepemilikan hak tanah. Kepemilikan suatu tanah menjadi hal paling penting agar kita dapat mengidentifikasi suatu tanah yang dimiliki seseorang. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum pendaftaran tanah di Desa Bahung Bahung melalui upaya sosialisasi dan pendampingan langsung kepada masyarakat desa. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian adalah untuk memberdayakan masyarakat desa Bahung Sibatu Batu agar lebih memahami dan dapat mengakses proses pendaftaran tanah dengan mudah dan tepat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi observasi,penyuluhan,pemaparan materi terkait pendaftaran tanah, dan evaluasi. Melalui kegiatan penyuluhan, informasi tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran tanah disampaikan kepada masyarakat desa Bahung Sibatu Batu. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat desa mengenai proses pendaftaran tanah. Kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Bahung Bahung. Dengan meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah, tercipta kepastian hukum yang lebih baik, dan konflik yang berhubungan dengan kepemilikan tanah dapat diatasi secara berkelanjutan.
Analisis Peran APIP dalam Meningkatkan Pengendalian Intern pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Nur Agia, Lintang; Ramadhani, Hikmah; Hayati, Restu; Susanti, Efi
Akuntansi & Ekonomika Vol 15 No 1 (2025): Jurnal Akuntansi dan Ekonomika
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jae.v15i1.9043

Abstract

This study aims to analyze the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah or APIP) in strengthening internal control systems within regional government agencies in Pekanbaru City. A descriptive qualitative approach was employed using data source triangulation, integrating survey results, in-depth interviews, and document analysis. A total of 12 key informants were purposively selected, consisting of auditors and internal control officers with direct experience in compliance audits and consultancy services. The findings reveal that while APIP has conducted assurance and consulting activities in accordance with professional standards, it has not fully provided adequate assurance on compliance, efficiency, and effectiveness. Moreover, its role in providing early warnings and improving governance practices remains limited.
Sosialisasi Kepastian Hukum Pendaftran Tanah Didesa Bahung Sibatu Batu Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan bahmid, bahmid; Rangkuti, Syaiful Zuhri; Harmika, Zuwairiah; Hafiz, Muhammad; Idham, Muhammad; Ramadhani, Hikmah; Diana, Sri; Sahdan, Patria; Malau, Rado Maruli
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 3 (2023): September: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i3.949

Abstract

Tanah merupakan hal yang penting yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidup nya seperti bercocok tanam dan sebagai tempat pemukiman. Namun dalam pemanfaatanya tidak jarang banyak konflik yang terjadi antar manusia utamanya dalam kepemilikan hak tanah. Kepemilikan suatu tanah menjadi hal paling penting agar kita dapat mengidentifikasi suatu tanah yang dimiliki seseorang. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum pendaftaran tanah di Desa Bahung Bahung melalui upaya sosialisasi dan pendampingan langsung kepada masyarakat desa. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian adalah untuk memberdayakan masyarakat desa Bahung Sibatu Batu agar lebih memahami dan dapat mengakses proses pendaftaran tanah dengan mudah dan tepat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi observasi,penyuluhan,pemaparan materi terkait pendaftaran tanah, dan evaluasi. Melalui kegiatan penyuluhan, informasi tentang prosedur dan persyaratan pendaftaran tanah disampaikan kepada masyarakat desa Bahung Sibatu Batu. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat desa mengenai proses pendaftaran tanah. Kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Bahung Bahung. Dengan meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah, tercipta kepastian hukum yang lebih baik, dan konflik yang berhubungan dengan kepemilikan tanah dapat diatasi secara berkelanjutan.