Muhammad Rizal Hasim
Institut Cokroaminoto Pinrang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pembinaan Narapidana Penyandang Disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pinrang Sarika, Muis; Nur, Muhammad; Rizal Hasim, Muhammad
Lasinrang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Institut Cokroaminoto Pinrang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan strategi pembinaan narapidana penyandang disabilitas di Rumah Tahanan Kelas IIB Pinrang. Peneltian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris.Penelitian dilakukan di UPT Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis pada jajaran pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang memiliki tugas pokok melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan, pengelolaan dan pelayanan tahanan. Dalam konteks tahanan yang berkebutuhan khusus, bentuk penghormatan atas martabat narapidana ini dimanifestasikan kepada regulasi yang melindungi hak-hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia agar terciptanya iklim yang kondusif dan berkeadilan khususnya bagi tahanan penyandang disabilitas menjadi sangat penting, mengingat Rutan (selain kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengadilan) merupakan salah satu komponen penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana.Kemudian strategi Peningkatan Pembinaan Narapidana Penyandang Disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dilakukan melalui pengadaan fasilitas layanan bagi tahanan penyandang disabilitas yang berkebutuhan khusus. Saat ini, fasilitas sarana dan prasarana bagi tahanan yang berkebutuhan khusus sudah cukup memadai. Secara normatif, pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berkebutuhan khusus Hal ini untuk memastikan pemenuhan hak-hak tahanan penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mendapatkan kepastian hukum dan terjamin rasa keadilan terhadap dirinya sebagai bagian dari hak-hak konstitusional (constitutional rights) yang dijamin konstitusi.
Konflik Tapal Batas Desa: Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa Hasim, Muhammad Rizal; Gunawan, Bambang Ady; H, Wildanah; Samma, Rasma
Amanna Gappa VOLUME 33 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa batas wilayah desa merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam konteks otonomi daerah. Salah satu kasus yang mencerminkan hal ini adalah sengketa antara Desa Malimongan dan Desa Tirobali di Kabupaten Luwu Utara, yang telah berlangsung lebih dari 13 tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penegasan Batas Desa telah mengatur mekanisme penyelesaiannya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa batas wilayah desa berdasarkan ketentuan hukum yang ada serta menelusuri upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti perbedaan persepsi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika politik lokal menjadi kendala utama dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif melalui negosiasi, fasilitasi, dan mediasi agar pemerintah dan masyarakat dapat mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan bersama. Penyelesaian sengketa batas desa membutuhkan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat guna menciptakan kepastian hukum serta stabilitas administrasi.