Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMANNA GAPPA Lasinrang Law Journal
Wildanah Wildanah
Institut Cokroaminoto Pinrang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Keadilan Desentralisasi Perpajakan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Yustiana, Yustiana; Wildanah, Wildanah; Samma, Rasma
Lasinrang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Institut Cokroaminoto Pinrang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan keadilan desentralisasi pajak dalam rangka melaksanakan otonomi daerah; mengetahui dan menjelaskan pengaruh pembangian hasil pajak untuk melaksanakan otonomi daerah; dan menemukan dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi desentralisasi pajak dan pembagian hasil dalam pelaksanaan otonomi daerah. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif dan induktif, kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keadilan desentralisasi pajakdalam rangka melaksanakan otonomi daerah sejauh ini belum tercapainya nilai keadilan. Keadilan desentralisasi pajak dalam rangka melaksanakan otonomi daerah belum mencapai nilai keadilan. Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil pajak dengan tujuan mengatasi ketidakseimbangan vertikal antardaerah. Terdapat faktor daya beli, pemungutan pajak daerah, potensi daerah penghasil, dan faktor kebutuhan daerah yang memengaruhi desentralisasi pajak dan pembagian bagi hasil pajak dalam pelaksanaan otonomi daerah. Adanya pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil pajak dengan tujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal antar daerah dan menyamakan kemampuan fiskal antar daerah.
Konflik Tapal Batas Desa: Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa Hasim, Muhammad Rizal; Gunawan, Bambang Ady; H, Wildanah; Samma, Rasma
Amanna Gappa VOLUME 33 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa batas wilayah desa merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam konteks otonomi daerah. Salah satu kasus yang mencerminkan hal ini adalah sengketa antara Desa Malimongan dan Desa Tirobali di Kabupaten Luwu Utara, yang telah berlangsung lebih dari 13 tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penegasan Batas Desa telah mengatur mekanisme penyelesaiannya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa batas wilayah desa berdasarkan ketentuan hukum yang ada serta menelusuri upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti perbedaan persepsi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika politik lokal menjadi kendala utama dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif melalui negosiasi, fasilitasi, dan mediasi agar pemerintah dan masyarakat dapat mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan bersama. Penyelesaian sengketa batas desa membutuhkan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat guna menciptakan kepastian hukum serta stabilitas administrasi.
Co-Authors Gunawan, Bambang Ady Muhammad Rizal Hasim Rasma Samma Yustiana Yustiana, Yustiana