Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMANNA GAPPA Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Lasinrang Law Journal
Rasma Samma
Program Studi Ilmu Hukum, Institut Cokroaminoto Pinrang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Keadilan Desentralisasi Perpajakan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Yustiana, Yustiana; Wildanah, Wildanah; Samma, Rasma
Lasinrang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Institut Cokroaminoto Pinrang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan keadilan desentralisasi pajak dalam rangka melaksanakan otonomi daerah; mengetahui dan menjelaskan pengaruh pembangian hasil pajak untuk melaksanakan otonomi daerah; dan menemukan dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi desentralisasi pajak dan pembagian hasil dalam pelaksanaan otonomi daerah. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif dan induktif, kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keadilan desentralisasi pajakdalam rangka melaksanakan otonomi daerah sejauh ini belum tercapainya nilai keadilan. Keadilan desentralisasi pajak dalam rangka melaksanakan otonomi daerah belum mencapai nilai keadilan. Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil pajak dengan tujuan mengatasi ketidakseimbangan vertikal antardaerah. Terdapat faktor daya beli, pemungutan pajak daerah, potensi daerah penghasil, dan faktor kebutuhan daerah yang memengaruhi desentralisasi pajak dan pembagian bagi hasil pajak dalam pelaksanaan otonomi daerah. Adanya pengaruh yang signifikan terhadap bagi hasil pajak dengan tujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal antar daerah dan menyamakan kemampuan fiskal antar daerah.
Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Elektronik (E-Commerce) Ainun, A. Ashrie; Khalid, Hasbuddin; Samma, Rasma
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual-beli secara elektronik. (2) Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha jika terjadi wanprestasi dalam transaksi jual- beli secara elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Perjanjian jual beli melalui transaksi elektronik telah memiliki kepastian hukum, sebagaimana yang diatur dalam UUITE dan UUPK, akan tetapi fakta di masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli online (2) Konsumen berhak meminta pertanggungjawaban pelaku usaha berupa ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan karena kasus wanprestasi tersebut telah merugikan konsumen. The research objective is to analyze the legal protection for consumers in electronic buying and selling transactions. (2) To find out and explain the responsibilities of business actors if a default occurs in electronic buying and selling transactions. The results of this research show that: (1) Buying and selling agreements via electronic transactions have legal certainty, as regulated in UUITE and UUPK, however, in fact, the community is still found to be prone to fraud in online buying and selling (2) Consumers have the right to hold perpetrators accountable efforts in the form of compensation for violations committed because the breach of contract case has harmed consumers.
Konflik Tapal Batas Desa: Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa Hasim, Muhammad Rizal; Gunawan, Bambang Ady; H, Wildanah; Samma, Rasma
Amanna Gappa VOLUME 33 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa batas wilayah desa merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam konteks otonomi daerah. Salah satu kasus yang mencerminkan hal ini adalah sengketa antara Desa Malimongan dan Desa Tirobali di Kabupaten Luwu Utara, yang telah berlangsung lebih dari 13 tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penegasan Batas Desa telah mengatur mekanisme penyelesaiannya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa batas wilayah desa berdasarkan ketentuan hukum yang ada serta menelusuri upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti perbedaan persepsi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika politik lokal menjadi kendala utama dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif melalui negosiasi, fasilitasi, dan mediasi agar pemerintah dan masyarakat dapat mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan bersama. Penyelesaian sengketa batas desa membutuhkan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat guna menciptakan kepastian hukum serta stabilitas administrasi.
Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu AD, Hermayanti; Rahman, Sufirman; Zainuddin, Zainuddin; Samma, Rasma
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam penanganan perkara perdata bagi masyarakat tidak mampu. Penelitian ini menggunakan Metode Hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum belum terlaksana dengan baik salah satunya dalam masalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu, masih banyak masyarakat tidak mampu yang tidak mengetahui akan adanya program bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran lembaga bantuan hukum dalam penanganan perkara perdata bagi masyarakat tidak mampu yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. The research objective is to analyze the effectiveness of the role of the Legal Aid Institute (LBH) in handling civil cases for poor people. This research uses the Empirical Legal Method. The results of this research show that: (1) The effectiveness of the role of legal aid institutions in handling civil cases for underprivileged communities related to Law Number 16 of 2011 concerning legal aid has not been implemented well, one of which is in the issue of providing free legal aid to the community. can't afford it, there are still many underprivileged people who don't know that there is a free legal aid program for underprivileged people who are facing legal problems. (2) Factors that influence the effectiveness of legal aid institutions in handling civil cases for underprivileged communities are legal, law enforcement, facility, community, and cultural factors.
Co-Authors AD, Hermayanti Ainun, A. Ashrie Gunawan, Bambang Ady Khalid, Hasbuddin Muhammad Rizal Hasim Rahman, Sufirman Wildanah Wildanah Yustiana Yustiana, Yustiana Zainuddin, Zainuddin