This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustisiabel
Daeng Maroa, Mustating
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL KEPADA ANAK DI KABUPATEN PULAU TALIABU Masuku, Efiyanti; Ogotan, Arianti A.; Daeng Maroa, Mustating; Rays, Moh. Ikhwan; Fality, Firmansyah
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.3211

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak di Wilayah Kepolisian Resor Pulau Taliabu dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak di Wilayah Kepolisian Resor Pulau Taliabu dilaksanakan oleh Satuan Reserse dan Kriminal melalui Unit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Adapun langkah-langkah umum yang dilakukan dalam penegakan hukum melalui proses penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah adanya laporan atau pengaduan, identifikasi dan perlindungan terhadap korban, pemeriksaan awal, penangkapan, dan penyidikan. Dalam proses penyidikan dilakukan penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak terdiri atas faktor pendukung yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum dan faktor budaya masyarakat. Adapun faktor yang menghambat meliputi faktor ketidakhadiran saksi dan Faktor belum adanya Balai Pemasyarakatan (Bapas).
PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN TERUS MENERUS AKIBAT ISTRI BERBUAT NUSYUZ BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 215/PDT.G/2012/PA.LWK Fality, Firmansyah; Daeng Maroa, Mustating; Hipan, Nasrun; Rays, Moh. Ikhwan
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3534

Abstract

Penelitian ini mengkaji studi putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk tentang Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Akibat Istri Berbuat Nusyuz. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif. pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian dan penerapan hukum antara pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perceraian menurut Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk. Dari hasil penelitian bahwa Pertimbangan hukum Majelis  Hakim Pengadilan Agama Luwuk dalam memutus perkara perceraian dalam Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk tanggal 2 Juli 2012 terdiri dari dua bagian yakni Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi Majelis Hakim mengabulkan Permohonan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus akibat istri berbuat nusyuz, Sedangkan Dalam Rekonvensi Majelis Hakim menolak tuntutan nafkah lampau dan iddah namun mengabulkan tuntutan biaya hadhonah anak serta menetapkan secara ex officio mutáh untuk bekas istri. Dilihat dari aspek penerapan hukumnya maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama luwuk dalam memutus perkara menurut Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perceraian, pemberian nafkah dan biaya hadhonah anak, namun khusus mengenai pemberian mutáh secara ex officio oleh hakim, tidak diketemukan ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam
TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGGAI DALAM PEMBIMBINGAN MANASIK HAJI Pawata, Ru'yan; Daeng Maroa, Mustating; Sucipto, Dri
Jurnal Yustisiabel Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v9i1.3957

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the duties and functions of the Banggai Regency Ministry of Religious Affairs Office in guiding hajj rituals and the factors that influence them. This study uses an empirical legal method with primary and secondary data. Hajj ritual guidance is carried out through certain stages, including the delivery of materials related to the hajj, health, and mental and spiritual development. The resource individuals come from employees of the Ministry of Religious Affairs, local governments, and related agencies. Supporting factors for the implementation of hajj rituals include regulations, facilities, family involvement, and cooperation with local governments. However, there are obstacles such as low understanding of participants, physical conditions of the congregation, and transportation and accessibility constraints.