Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustisiabel
Sucipto, Dri
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PROSEDUR KEPABEANAN DALAM KEGIATAN EKSPOR IMPOR BARANG DI PELABUHAN Silano, Rifandy Christian; Labatjo, Ridwan; Nur, Nirwan Moh; Sucipto, Dri
Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2447

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur kepabaenan kegiatan ekspor impor barang di pelabuhan dan pengawasannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan prosedur kepabeanan ekspor dilakukan dengan pemberitahuan ipabean iekspor ibeserta ipenghitungan ibea keluar idilakukan isecara imandiri ioleh ieksportir (self iassesment). Eksportir menghitung isendiri ipungutan iyang iharus idibayar. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang serta dilakukan secara selektif. Bentuk pengawasan Kepabeanan terhadap kegiatan ekspor impor barang di pelabuhan dilakukan oleh DJBC. Pengawasan tersebut meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.
KAJIAN YURIDIS PERBANDINGAN PEMIDANAAN BAGI ORANG DEWASA DAN PEMIDANAAN BAGI ANAK Rays, Moh. Ikhwan; Sucipto, Dri; Fality, Firmansyah
Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2864

Abstract

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemidanaan terhadap orang dewasa dan bentuk pemidanaan bagi anak yang berlaku di Indonesia Jenis dan pendekatan penelitian ini yaitu yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun bentuk pemidanaan bagi orang dewasa berdasarkan ketentuan diatur dalam Pasal 10 KUHPidana meliputi: 1 Pidana pokok, meliputi: a. Pidana mati, b. Pidana Penjara, c. Pidana kurungan, d. Denda, e. Pidana tutupan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946. 2. Pidana tambahan, meliputi: a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu, b. Perampasan beberapa barang yang tertentu, c. Pengumuman putusan hakim; disamping itu terdapat pengaturan pemidanaan lainnya dalam KUHPidana yakni Pidana Bersyarat dan Pelepasan Bersyarat. Sedangkan bentuk pemidananaan bagi anak diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni: 1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas: a. Pidana peringatan, b. Pidana dengan syarat meliputi Pembinaan diluar Lembaga, Pelayanan masyarakat atau Pengawasan, c. Pelatihan kerja, d. Pembinaan dalam Lembaga, dan e. Penjara; 2. Pidana tambahan meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BANGGAI T.M., Eka Putri; Moh. Nur, Nirwan; Sucipto, Dri; Harianto, Asis; Setiawan, Rahmat
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.3210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja asing di Kabupaten Banggai dan aspek-aspek yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Data penelitian yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier.  Perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Banggai mengutamakan hal-hal penting seperti upah yang adil, jam kerja yang wajar, hak keselamatan dan kesehatan, dan hak untuk tidak diskriminasi. Adapun perlindungan hukum tersebut dilakukan dalam bentuk perizinan, Perjanjian Kerja, Penyelesaian Sengketa Hubungan Industri, serta Pengawasan dan Sanksi Administratif. Untuk mendapatkan perlindungan maka setiap tenaga kerja asing harus memiliki Paspor, Visa, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari perusahan dan izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA). Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi perlindungan hak-hak tenaga kerja asing di Kabupaten Banggai meliputi aspek hukum ketenagakerjaan nasional, perizinan kerja, kebijakan pemerintah daerah, hubungan dengan pengusaha, negosiasi kontrak, kesadaran hukum, pengawasan dan penegakan hukum serta kondisi dunia internasional.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENATAAN DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 Sucipto, Dri; Sukmana, Oman; Wahyudi, Wahyudi; Moh. Nur, Nirwan
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3516

Abstract

Penelitian ini dibertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan diwilayah Kabupaten Banggai dan untuk melihat berbagai permasalahan yang mempengaruhi  penerapan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan.  Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banggai dengan menggunakan metode empiris. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, menemukan bahwa   Daerah pemilihan (dapil) adalah salah satu faktor penting dalam membangun sistem pemilu dan sering menjadi persoalan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, dapil memainkan peran krusial dalam proses pemilihan umum, karena menjadi fokus strategi politik dan kampanye calon legislatif diterapkan. Alokasi kursi yang tepat dan adil berdasarkan dapil menjadi esensi untuk menciptakan perwakilan yang proporsional dan demokratis di DPR. Oleh sebab itu  dalam penyusunan daerah pemilihan (dapil) harus memperhatikan antara lain: prinsip kesetaraan nilai suara, prinsip proporsionalitas, dan prinsip integralitas wilayah adalah fundamental agar semua orang merasa diwakili dengan baik dan prosesnya adil. Namun, dalam praktiknya, seringkali pembentuk undang-undang mengabaikan prinsip-prinsip ini. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam representasi politik, di mana suara individu di satu dapil mungkin memiliki nilai yang berbeda dibandingkan dengan suara di dapil lainnya. Tanpa adanya perbaikan ini, sistem pemilu akan terus menghasilkan representasi yang tidak akurat dan tidak adil, yang pada gilirannya akan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.  
TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGGAI DALAM PEMBIMBINGAN MANASIK HAJI Pawata, Ru'yan; Daeng Maroa, Mustating; Sucipto, Dri
Jurnal Yustisiabel Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v9i1.3957

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the duties and functions of the Banggai Regency Ministry of Religious Affairs Office in guiding hajj rituals and the factors that influence them. This study uses an empirical legal method with primary and secondary data. Hajj ritual guidance is carried out through certain stages, including the delivery of materials related to the hajj, health, and mental and spiritual development. The resource individuals come from employees of the Ministry of Religious Affairs, local governments, and related agencies. Supporting factors for the implementation of hajj rituals include regulations, facilities, family involvement, and cooperation with local governments. However, there are obstacles such as low understanding of participants, physical conditions of the congregation, and transportation and accessibility constraints.
Co-Authors Daeng Maroa, Mustating Fality, Firmansyah Harianto, Asis LABATJO, RIDWAN Moh. Nur, Nirwan Nur, Nirwan Moh Oman Sukmana Pawata, Ru'yan RAHMAT SETIAWAN RAYS, MOH. IKHWAN Silano, Rifandy Christian T.M., Eka Putri Wahyudi Wahyudi