Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS GUGURNYA RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (LP/B/01/I/2023/POLSEK-KEMPAS/ POLRES.INHIL/POLDA.RIAU) Siswanto, Alen; Wahyuni, Fitri; Rahmah, Siti
JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 3 No 1 (2024): Maret
Publisher : Lembaga Marwah Rakyat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61069/juri.v3i1.80

Abstract

The failure of restorative justice in the process of investigating perpetrators of serious crimes (LP/B/01/I/2023/Polsek-Kempas/Polres Inhil/Polda Riau, that the handling of criminal cases of abuse through restorative justice does not yet have a legal basis for implementation according to the case, Settlement of criminal cases of serious abuse through restorative justice is carried out on the basis of police discretion, namely terminating the investigation
Filsafat Hukum Kritis atas Peran Hukum dalam Demonstrasi di Indonesia: Emansipasi atau Represi? Pardosi, Pardomuan; Anugrah Siregar, Wira; Triana, Yeni; Siswanto, Alen; Candra, Erikson H.; Feryanto Rahadian, Wiwid; Chandra Gunawan, Deddy
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6431

Abstract

Latar belakang: Penegakan hukum terhadap demonstrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola represif yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Hukum yang semestinya menjamin kebebasan berekspresi justru kerap dijadikan legitimasi kekuasaan untuk membungkam kritik. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara filosofis peran hukum dalam praktik kekuasaan negara terhadap demonstrasi, serta menelaah apakah hukum berfungsi sebagai alat emansipasi atau dominasi. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan kritis, didukung oleh analisis wacana, interpretasi teks hukum, serta kajian atas kasus-kasus represif yang terjadi dalam rentang tahun 2020–2025. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi pemikiran Michel Foucault, Jürgen Habermas, dan Antonio Gramsci. Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dalam konteks demonstrasi di Indonesia lebih cenderung bersifat represif daripada emansipatoris. Hukum digunakan oleh negara untuk meredam protes sosial dan mengontrol wacana publik atas nama ketertiban dan keamanan. Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum di Indonesia tidak berdiri netral, melainkan beroperasi dalam struktur ideologis yang mendukung dominasi negara. Novelty dari penelitian ini terletak pada keberhasilan mengintegrasikan filsafat hukum kritis dengan studi konkret penegakan hukum, serta membongkar peran hukum sebagai alat hegemonik yang jarang dibahas secara eksplisit dalam studi hukum nasional.
COMMUNITY RIGHTS GUARANTEED BY LAW DM, M. Yusuf; Sitinjak, Ronni Tunnas Mangapul; Gunawan, Hendra; Asmadi, Sofyan; Siswanto, Alen; Sinaga, Elga Gilbert Orion
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 7 No. 1 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2025
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rights of the people constitute a fundamental element of Indonesia's constitutional system and are directly guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as well as by statutory regulations derived from it. These guarantees encompass civil, political, economic, social, and cultural rights that must be respected, protected, and fulfilled by the state through clear, transparent, and accountable legal policies. This study aims to analyze the forms of legal guarantees for community rights, their implementation within the national legal framework, and the challenges encountered in achieving effective protection. The findings indicate that although the normative framework is comprehensively regulated, its practical implementation still faces various obstacles, such as regulatory inconsistencies, weak law enforcement, and low public awareness of their rights. Therefore, strengthening regulations, enhancing the capacity of state apparatus, and improving public education are essential to ensuring that community rights are fully and equitably realized.