Anugrah Siregar, Wira
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Filsafat Hukum Kritis atas Peran Hukum dalam Demonstrasi di Indonesia: Emansipasi atau Represi? Pardosi, Pardomuan; Anugrah Siregar, Wira; Triana, Yeni; Siswanto, Alen; Candra, Erikson H.; Feryanto Rahadian, Wiwid; Chandra Gunawan, Deddy
Indonesia of Journal Business Law Vol. 4 No. 2 (2025): IJBL - Artikel Riset Juli 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v4i2.6431

Abstract

Latar belakang: Penegakan hukum terhadap demonstrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola represif yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Hukum yang semestinya menjamin kebebasan berekspresi justru kerap dijadikan legitimasi kekuasaan untuk membungkam kritik. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara filosofis peran hukum dalam praktik kekuasaan negara terhadap demonstrasi, serta menelaah apakah hukum berfungsi sebagai alat emansipasi atau dominasi. Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan kritis, didukung oleh analisis wacana, interpretasi teks hukum, serta kajian atas kasus-kasus represif yang terjadi dalam rentang tahun 2020–2025. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi pemikiran Michel Foucault, Jürgen Habermas, dan Antonio Gramsci. Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dalam konteks demonstrasi di Indonesia lebih cenderung bersifat represif daripada emansipatoris. Hukum digunakan oleh negara untuk meredam protes sosial dan mengontrol wacana publik atas nama ketertiban dan keamanan. Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum di Indonesia tidak berdiri netral, melainkan beroperasi dalam struktur ideologis yang mendukung dominasi negara. Novelty dari penelitian ini terletak pada keberhasilan mengintegrasikan filsafat hukum kritis dengan studi konkret penegakan hukum, serta membongkar peran hukum sebagai alat hegemonik yang jarang dibahas secara eksplisit dalam studi hukum nasional.
Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kontrak Baku dalam Transaksi Digital Triana, Yeni; Pardosi, Pardomuan; Anugrah Siregar, Wira; Iskandar, Muh Faldi; Andrianto, Andrianto; Christian Hutasoit, Roby
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13891

Abstract

Transaksi digital bergantung pada kontrak baku yang disusun sepihak sehingga memunculkan ketimpangan posisi hukum konsumen, khususnya terhadap klausula yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha dan mengurangi hak konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kontrak baku dalam hukum positif Indonesia serta menilai efektivitas perlindungan hukum konsumen terhadap klausula yang merugikan dalam transaksi digital. Pendekatan yuridis normatif digunakan melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang ITE dengan teknik studi kepustakaan dan analisis interpretatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kontrak baku sah secara formil, namun kerap bertentangan secara substansial dengan prinsip keadilan kontraktual. Klausula eksonerasi masih ditemukan dalam praktik dan efektivitas penegakan Pasal 18 UUPK belum optimal. Persetujuan digital bersifat simbolik dan belum menjamin kehendak bebas konsumen, sementara mekanisme pengawasan preventif terhadap klausula baku belum tersedia. Perlindungan hukum konsumen memerlukan pergeseran dari pendekatan reaktif ke preventif melalui audit klausula baku dan harmonisasi regulasi. Kebaruan penelitian terletak pada tawaran model perlindungan preventif dan redefinisi kebebasan berkontrak berbasis keadilan substantif.
Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kontrak Baku dalam Transaksi Digital Triana, Yeni; Pardosi, Pardomuan; Anugrah Siregar, Wira; Iskandar, Muh Faldi; Andrianto, Andrianto; Christian Hutasoit, Roby
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13891

Abstract

Transaksi digital bergantung pada kontrak baku yang disusun sepihak sehingga memunculkan ketimpangan posisi hukum konsumen, khususnya terhadap klausula yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha dan mengurangi hak konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kontrak baku dalam hukum positif Indonesia serta menilai efektivitas perlindungan hukum konsumen terhadap klausula yang merugikan dalam transaksi digital. Pendekatan yuridis normatif digunakan melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang ITE dengan teknik studi kepustakaan dan analisis interpretatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kontrak baku sah secara formil, namun kerap bertentangan secara substansial dengan prinsip keadilan kontraktual. Klausula eksonerasi masih ditemukan dalam praktik dan efektivitas penegakan Pasal 18 UUPK belum optimal. Persetujuan digital bersifat simbolik dan belum menjamin kehendak bebas konsumen, sementara mekanisme pengawasan preventif terhadap klausula baku belum tersedia. Perlindungan hukum konsumen memerlukan pergeseran dari pendekatan reaktif ke preventif melalui audit klausula baku dan harmonisasi regulasi. Kebaruan penelitian terletak pada tawaran model perlindungan preventif dan redefinisi kebebasan berkontrak berbasis keadilan substantif.