Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Kelurahan Tanjung Raja Utara Kabupaten Ogan Ilir Serlika Aprita; Hasanal Mulkan; Yonani Hasyim; Desni Raspita; Syahriati Fakhriah; Ahmad Muadzdzib; Ilham Mahar Khuluqi; Anela Intan Putri; Fitri Antisa
Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Maret : Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Maritim AMNI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58192/karunia.v3i1.2035

Abstract

The rise of online gambling, which is mostly carried out by lower middle class people, can have a negative impact on the economic development of Indonesia. One of the direct negative impacts of online gambling on the country's economy is that online gambling can reduce state income. This is because the government does not receive taxes from illegal online gambling activities. Apart from that, online gambling can also cause economic losses for society. This legal research aims to find out the factors and how the law is enforced against online gambling players. The type of legal research carried out in this research is normative legal research, namely where law is conceptualized as what is written in statutory regulations (law in the books). ) or law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. Based on the research results, it is understood that the factors that cause a person to commit a criminal act of online gambling are influenced by two factors, namely internal and external factors. Internal factors come from within the perpetrator while external factors come from outside the perpetrator, such as the perpetrator's social environment.
PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN GADAI DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU PALEMBANG KANTOR WILAYAH II ananda Nurhayati; Abdul Hamid Usman; Yonani Hasyim
Marwah Hukum Vol 2, No 1 (2024): MARWA HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i1.8257

Abstract

ABSTRAK Secara garis besar, terdapat beberapa proses pelaksanaan pemberian fasilitas kredit pada umumnya sampai dengan pengikatan jaminan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Proses pemberian fasilitas kredit yang dilakukan dengan beberapa tahap sebelum pelaksanaan pengikatan jaminan apabila Bank Mandiri akan memberikan fasilitas kredit pada calon debitur. Dari sekian banyak produk perbankan, kredit lebih menarik untuk diteliti dikarenakan produk perbankan inilah yang sering terjadi permasalahan. Sering kali kredit yang diketahui menggunakan jaminan kebendaan, yaitu tanah, rumah, mobil, namun masyarakat Kota Palembang jarang yang mengetahui bahwa kredit juga dapat menggunakan jaminan deposito berjangka dari debitur. Oleh karena itu penulis mencoba membahas masalah kredit dengan jaminan deposito berjangka.Pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dilakukan melalui lima tahapan yaitu tahap pertama dengan melakukan pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok dimana didalamnya disebutkan jaminan kredit ini adalah deposito. Tahap kedua yaitu pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Tahap ketiga, penyerahan bilyet deposito yang dijaminkan kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang nyata. Penyerahan nyata ini dilakukan bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan tersebut merupakan unsur sahnya gadai. Tahap keempat, bersamaan dengan tahap ketiga, pemilik deposito/penjamin harus memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan deposito dalam hal pemilik deposito/debitur wanprestasi. Tahap kelima, kreditur selaku penerima gadai deposito akan melakukan pemblokiran atas deposito jaminan tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian kreditnya. Artinya sepanjang kredit sebagai perjanjian pokok belum dilunasi maka sepanjang itu pula deposito jaminan diblokir.Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. apabila debitur wanprestasi maka PT. Bank Mandiri akan mengirimkan Surat Peringatan pertama hingga Surat Peringatan ketiga dengan batas waktu masing-masing antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu. Bila sampai surat peringatan ketiga masih tetap wanprestasi, maka dana deposito tersebut akan dicairkan oleh bank untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.Kata Kunci : Jaminan Gadai, Deposito Berjangka, Perbankan  ABSTRACK Broadly speaking, there are several implementation processes for granting credit facilities in general up to the binding of collateral to PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. The process of granting credit facilities is carried out in several stages prior to the implementation of collateral binding if Bank Mandiri will provide credit facilities to prospective debtors. Of the many banking products, credit is more interesting to study because it is this banking product that often causes problems. Often credits are known to use material guarantees, namely land, houses, cars, but the people of Palembang City rarely know that credit can also use time deposit guarantees from debtors. Therefore the author tries to discuss the credit problem with a time deposit guarantee.Implementation of time deposit collateral binding at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. carried out through five stages, namely the first stage by binding credit as a principal agreement in which it is stated that this credit guarantee is a deposit. The second stage, namely the binding of deposits, is carried out by making a deed of pledge agreement between the deposit owner and the bank. The third stage, delivery of deposit slips that are guaranteed to the pawn holder, in this case the bank. That surrender is real surrender. This real surrender is carried out simultaneously with the juridical surrender, so that the surrender is an element of the legitimacy of the mortgage. The fourth stage, together with the third stage, the deposit owner/guarantor must authorize the mortgage holder/bank to withdraw the deposit in the event that the deposit owner/debtor defaults. In the fifth stage, the creditor as the recipient of the mortgage deposit will block the collateral deposit in accordance with the term of the credit agreement. This means that as long as the credit as the principal agreement has not been repaid, so long as the collateral deposits are blocked.Settlement carried out by PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. if the debtor defaults, then PT. Bank Mandiri will send a letter the first warning up to the third warning letter with a time limit of 1 (one) to 2 (two) weeks respectively. If until the third warning letter is still in default, then the deposit funds will be disbursed by the bank to pay off all debtor obligations.Keywords : Pawn Guarantee, Time Deposit, Banking