Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Jessika Stefany Dyana
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum dan Upaya Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Tanah Ulayat di Pulau Rempang Nadifa Keyla Ismail; Novita Fitria Azzahra; Farchanza Haykanna Pireno; Fitrya Putry Amanda; Jessika Stefany Dyana; Diani Sadia Wati
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 2 (2024): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i2.1635

Abstract

The State of Indonesia regulates constitutionally in the 1945 Constitution all elements in the territory of Indonesia, including the elements of land and sea with their natural wealth, which is very influential for the survival of human life. So far, the law that was supposed to be the umbrella of the law that guarantees the realization of a subject set in it has not gone as it should. This is demonstrated by the escalation of the agrarian conflict in Rempang Island, Batam, related to the rights to land belonging to indigenous communities that were deprived of land use in the National Strategic Project of Eco City Reservoir. The study aims to analyze the role of law in Indonesia in the settlement of the conflict. The research methods we use are qualitative methods through the study of literature and normative legal (legal) research. Literature studies involve the collection of data sources through journals, articles, news portals, and relevant books related to the research topics taken. Normative legal research is aimed at finding the truth about the existence of legal certainty. The results of our research will show how the existing laws in Indonesia regulate the agrarian conflict on Rempang Island and how the government's efforts to take policy by advancing the laws that have been established in Indonesia for the survival of the rights of indigenous peoples affected by the conflict.
KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DAN PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING Virginia Tarida Ronauli Tampubolon; Jesamine Margareth Kayla Sidabutar; Rizka Nurhanifa Amelia; Jessika Stefany Dyana; Surahmad, Surahmad
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i7.12209

Abstract

Perkawinan merupakan suatu ikatan batin yang sah menurut hukum antara pria dan wanita sebagai suami istri. Biasanya perkawinan dilakukan oleh seorang dengan lainnya dalam suatu negara, namun tak menutup kemungkinan adanya perkawinan yang mana pasangan kawin tersebut memiliki kewarganegaraan yang berbeda, maka perkawinan ini disebut sebagai perkawinan campuran. Dalam hukum perdata diatur pula mengenai perkawinan campuran, kedudukan harta bersama, serta hak waris bagi anak mereka. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki dwi kewarganegaraan lalu berhak memilih kewarganegaraan mereka saat menginjak usia 18 tahun. Dalam menulis jurnal ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Dalam pembagian harta bersama, akan tunduk pada ketentuan yang mengatur harta bersama, yang umumnya mengacu pada hukum Indonesia, terutama jika suami atau istri yang WNA telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Namun jika suami atau istri WNA yang tidak berpindah kewarganegaraan menjadi WNI maka pengaturan harta bersama akan tunduk pada hukum negara asal WNA tersebut. Hukum perdata mengatur pula tentang hak waris anak sah hasil perkawinan campuran dan tidak sah yaitu anak luar kawin namun ayah dan ibu anak ini memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Dalam implementasinya sering terjadi konflik dalam pembagian harta bersama akibat adanya perbedaan sistem hukum yang dianut. Lalu adanya perbedaan pembagian waris antara anak sah hasil perkawinan campuran dan tidak sah yaitu anak luar kawin namun ayah dan ibu anak ini memiliki kewarganegaraan yang berbeda.
Co-Authors Diani Sadia Wati Farchanza Haykanna Pireno Fitrya Putry Amanda Jesamine Margareth Kayla Sidabutar Nadifa Keyla Ismail Novita Fitria Azzahra Rizka Nurhanifa Amelia Surahmad Surahmad, Surahmad Virginia Tarida Ronauli Tampubolon