Jesamine Margareth Kayla Sidabutar
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

UNSUR- UNSUR PERJANJIAN YANG TIDAK TERPENUHI DALAM SUATU KASUS Ardi Christesar Sihombing; Brian Bona S Situngkir; Jesamine Margareth Kayla Sidabutar; Ovhelya Audrey R Girsang; Zidhan Azhari Syah Putra
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i7.6986

Abstract

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang. Terdapat 3 unsur perjanjian yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang mengikatkan dirinya yakni, Unsur Esensialia, Unsur Naturalia, serta Unsur Aksidentalia. Sayangnya, perikatan yang disepakati tak jarang tidak sesuai yang diharapkan bahkan terjadi penyelewengan yang disebut wanprestasi. Adapun Tujuan penelitian kami yakni untuk mengetahui unsur-unsur serta unsur yang paling sering tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian serta untuk mengetahui dampak ketidakpenuhan unsur-unsur perjanjian dapat mempengaruhi sebuah perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana menggunakan Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan hakim (yurisprudensi), serta dokumen hukum lainnya. Hasil penelitian kami menyatakan bahwa unsur naturalia dan aksidentalia merupakan unsur-unsur yang paling mungkin dilanggar, ketidakpenuhan unsur-unsur ini dapat berdampak serius, perjanjian berpotensi dibatalkan jika unsur subjektif tidak terpenuhi, atau dianggap batal demi hukum jika unsur objektif dilanggar. Kasus PT Aulia Indah dan PT Bina Maju menunjukkan bagaimana ambiguitas dalam klausul perjanjian memicu perselisihan serius, bahkan berujung pada pembatalan perjanjian.
PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG Virginia Tarida Ronauli Tampubolon; Daniel Situmorang; Jesamine Margareth Kayla Sidabutar; Kevin Hizkia Nathanael; Raniya Qanita Setiawan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i7.6989

Abstract

Perkembangan transportasi darat telah mempermudah aktivitas manusia, namun juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, yang diberikan melalui PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai implementasi dari UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asuransi sosial PT. Jasa Raharja (Persero) di Kota Semarang serta solusinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asuransi sosial oleh PT. Jasa Raharja di Kota Semarang berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa hambatan. Penulis menyarankan agar PT. Jasa Raharja lebih teliti dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan perhatian terhadap kepuasan korban serta ahli warisnya.
KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DAN PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING Virginia Tarida Ronauli Tampubolon; Jesamine Margareth Kayla Sidabutar; Rizka Nurhanifa Amelia; Jessika Stefany Dyana; Surahmad, Surahmad
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i7.12209

Abstract

Perkawinan merupakan suatu ikatan batin yang sah menurut hukum antara pria dan wanita sebagai suami istri. Biasanya perkawinan dilakukan oleh seorang dengan lainnya dalam suatu negara, namun tak menutup kemungkinan adanya perkawinan yang mana pasangan kawin tersebut memiliki kewarganegaraan yang berbeda, maka perkawinan ini disebut sebagai perkawinan campuran. Dalam hukum perdata diatur pula mengenai perkawinan campuran, kedudukan harta bersama, serta hak waris bagi anak mereka. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki dwi kewarganegaraan lalu berhak memilih kewarganegaraan mereka saat menginjak usia 18 tahun. Dalam menulis jurnal ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Dalam pembagian harta bersama, akan tunduk pada ketentuan yang mengatur harta bersama, yang umumnya mengacu pada hukum Indonesia, terutama jika suami atau istri yang WNA telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Namun jika suami atau istri WNA yang tidak berpindah kewarganegaraan menjadi WNI maka pengaturan harta bersama akan tunduk pada hukum negara asal WNA tersebut. Hukum perdata mengatur pula tentang hak waris anak sah hasil perkawinan campuran dan tidak sah yaitu anak luar kawin namun ayah dan ibu anak ini memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Dalam implementasinya sering terjadi konflik dalam pembagian harta bersama akibat adanya perbedaan sistem hukum yang dianut. Lalu adanya perbedaan pembagian waris antara anak sah hasil perkawinan campuran dan tidak sah yaitu anak luar kawin namun ayah dan ibu anak ini memiliki kewarganegaraan yang berbeda.