Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Mary Grace Megumi Maran
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
LEGAL DEVELOPMENT AND URGENCY OF PERSONAL DATA PROTECTION IN INDONESIA Ngompat, Yohanes Leonardus; Mary Grace Megumi Maran
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 3 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i3.284

Abstract

This research aims to know and analyze the development of personal data protection law and to know and analyze the urgency of personal data protection in Indonesia. This research is normative juridical research using secondary data. The approaches used are legislative and historical approaches. The data collected is then analyzed qualitatively. Based on the results of the research, it is known that the laws and regulations on personal data protection continue to develop from time to time. The regulation begins with the inclusion of Article 28 G Paragraph (1) in the 1945 Constitution which becomes the legal basis in guaranteeing the rights of every person or owner of personal data and reaches the peak where a special regulation has been formed that specifically regulates the protection of personal data, namely in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). Previously, the regulation on personal data protection was regulated partially and sectorally, so with the enactment of the PDP Law, there is a special regulation related to personal data protection. In relation to the urgency of personal data protection, personal data is important to protect because along with the development of technology and information, it is easier for violations to occur, including the misuse of personal data. Violations of personal data should be prevented and handled seriously because personal data is very important data related to one's privacy. Protection of personal data can ultimately increase public confidence in providing personal data to support government policies in fulfilling public interests without violating people's personal rights.
Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Wilayah Adat Desa Nian dan Desa Bijaepasu dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri; Fransiskus Albertus Papu; Mary Grace Megumi Maran; Benediktus Peter Lay
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1451

Abstract

Sengketa tapal batas wilayah adat antara Desa Nian dan Desa Bijaepasu merupakan cerminan kompleksitas konflik agraria di Indonesia, khususnya dalam konteks dualisme hukum antara negara dan adat. Konflik ini telah berlangsung sejak 1991 dan belum menemukan titik temu, meskipun telah dilakukan mediasi oleh berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kepemilikan tanah ulayat dan problematika penyelesaian sengketa berdasarkan perspektif hukum agraria nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan metode studi kasus langsung (live case study). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala desa dan studi dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksepakatan tapal batas adat antara kedua desa menghambat proses pengakuan tanah ulayat, sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Tahun 2024. Konflik ini diperparah oleh dokumen historis yang bertentangan, kepentingan ekonomi-politik lokal, dan lemahnya dukungan mediasi dari lembaga formal. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat melalui jalur litigasi di PTUN atau non-litigasi berbasis tim teknis dari BPN agar pengakuan tanah ulayat dapat dilakukan secara legal dan partisipatif
Dualitas Hukum dalam Pelaksanaan Gadai Tanah: Studi Perbandingan Hukum Adat Eluloda dan UUPA di Sumba Barat Sonia Klara Seke; Ignecya Thithania Katoda; Mary Grace Megumi Maran; Benediktus Peter Lay
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1453

Abstract

Dualisme sistem hukum pertanahan di Indonesia menghadirkan tantangan serius dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan hak gadai tanah di Desa Eluloda, Kabupaten Sumba Barat, yang dijalankan berdasarkan hukum adat namun tidak selalu selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan gadai tanah menurut hukum adat Eluloda serta membandingkannya dengan ketentuan hukum nasional, guna mengidentifikasi kesenjangan dan peluang harmonisasi antara keduanya. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumen hukum, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai tanah adat masih berlandaskan pada musyawarah, simbol budaya (siri pinang), dan kepercayaan sosial, namun minim pencatatan formal sehingga menimbulkan potensi konflik agraria. Di sisi lain, UUPA memberikan kepastian prosedural, tetapi belum responsif terhadap konteks sosial masyarakat adat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya integrasi hukum melalui kebijakan pendaftaran tanah berbasis adat serta edukasi hukum kontekstual guna menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak adat dalam sistem hukum nasional
Pengaruh Penyelesaian Sengketa Tanah Waris melalui Mediasi terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah di Desa Nifikiu Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan Mary Grace Megumi Maran
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 6 (2025): Tema Hukum Keluarga
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i6.1384

Abstract

This research examines the influence of customary mediation in resolving inherited land disputes in Nifikiu Village, Amanuban Timor Sub-district, TTS District. The case study shows that customary law-based mediation, such as the Natoni ritual, is an effective alternative to formal litigation. Customary mediation promotes peace, strengthens land tenure rights and maintains social harmony. However, the absence of one of the parties hinders the settlement process. The results show the importance of collaboration between customary law and state law to create fair and sustainable agrarian legal certainty.
Co-Authors Benediktus Peter Lay Fransiskus Albertus Papu Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri Ignecya Thithania Katoda Sonia Klara Seke Yohanes Leonardus Ngompat