Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia Judex Laguens
Arrasyid, Fauzan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Subsidi Nafkah Anak: Kewajiban Konstitusional Negara Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia Arrasyid, Fauzan; Kamaluddin
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.309-324

Abstract

Tingkat perceraian yang terus meningkat di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak, terutama hak nafkah pasca perceraian. Banyak anak-anak kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, gizi, dan kesehatan akibat kegagalan orang tua non-kustodian dalam memenuhi kewajiban nafkah. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran negara dalam memenuhi hak nafkah anak melalui usulan kebijakan dana subsidi berbasis regulasi nasional yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan implementasi nafkah anak akibat hambatan struktural, minimnya pengawasan, dan lemahnya eksekusi kebijakan. Dana subsidi ini diusulkan sebagai skema bantuan sementara dengan mekanisme reimbursement yang memastikan keberlanjutan program tanpa membebani anggaran negara secara permanen. Studi komparatif dengan berbagai negara menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital, pengawasan ketat, dan kebijakan fleksibel memainkan peran penting dalam keberhasilan subsidi nafkah anak. Kesimpulannya, diperlukan regulasi nasional yang jelas dan terintegrasi untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, serta mekanisme akuntabilitas yang mencegah penyalahgunaan dana.
Subsidi Nafkah Anak: Kewajiban Konstitusional Negara Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia Arrasyid, Fauzan; Kamaluddin
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.309-324

Abstract

Tingkat perceraian yang terus meningkat di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak, terutama hak nafkah pasca perceraian. Banyak anak-anak kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, gizi, dan kesehatan akibat kegagalan orang tua non-kustodian dalam memenuhi kewajiban nafkah. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran negara dalam memenuhi hak nafkah anak melalui usulan kebijakan dana subsidi berbasis regulasi nasional yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan implementasi nafkah anak akibat hambatan struktural, minimnya pengawasan, dan lemahnya eksekusi kebijakan. Dana subsidi ini diusulkan sebagai skema bantuan sementara dengan mekanisme reimbursement yang memastikan keberlanjutan program tanpa membebani anggaran negara secara permanen. Studi komparatif dengan berbagai negara menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital, pengawasan ketat, dan kebijakan fleksibel memainkan peran penting dalam keberhasilan subsidi nafkah anak. Kesimpulannya, diperlukan regulasi nasional yang jelas dan terintegrasi untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, serta mekanisme akuntabilitas yang mencegah penyalahgunaan dana.
Islamic Family Law Reform in Indonesia Through Supreme Court Circulars: A Maqasid Sharia Perspective Arrasyid, Fauzan; Pagar, Pagar; Tanjung, Dhiauddin
Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 6, No 2 (2023): Vol. 6, No. 2, April 2023
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jua.v6i2.29236

Abstract

From 2012 to 2022, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued ten new regulations through Supreme Court Circulars (SEMA) resulting from Plenary Chamber Meetings, which have produced 458 new legal rules. Among these new legal rules, 109 govern Islamic civil law, indicating that SEMAs represent another variation in the efforts to reform Islamic family law in Indonesia. This research aims to examine the existence and efforts of Islamic family law reform in Indonesia from the perspective of maqasid sharia according to contemporary scholars. This research uses a mixed-method approach, employing both statutory and conceptual approaches. Primary data sources consist of SEMAs from 2012 to 2022, and secondary data consist of legal regulations related to issues of Islamic family law, which are analyzed. The theory used for data analysis is the theory of maqasid sharia. The results of this research show that the reform of Islamic family law regulations in Indonesia through SEMAs from 2012 to 2022 is integrative with maqasid sharia. The regulations issued in SEMAs have fulfilled six aspects of maqasid sharia, namely: (a) aspects of faith, creed, and monotheism; (b) aspects of human nature and moral improvement; (c) aspects of common sense and legal contextualization; (d) aspects of human rights, freedom, equality, justice, and women's rights; (e) aspects of good order and civilization; (f) aspects of public interest (maslahah)
The Progressivity of Umar Ibn Al-Khattab's Ijtihad in Responding to Community Social Changes Arrasyid, Fauzan; Pagar, Pagar; Tanjung, Dhiauddin; Nor, Mohd Roslan Mohd
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 8 No 1 May (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v8i1.4872

Abstract

This study aims to see how Umar Ibn Al-Khattab's legal ijtihad typology responds to social changes that occur in society. Ijtihad is a legal decision-making process based on syar'i arguments. During his leadership, Umar ibn Khattab was known to history as one of the caliphs who often performed ijtihad and the results often differed from those of other companions of the Prophet in terms of understanding and practice of Islamic law. Umar bin Khattab often recited the Quranic texts and hadith of the Prophet by contextualizing verses and hadiths through his maqasid approach.  This research uses normative legal research methods. The data were obtained through literature review and analyzed using a descriptive analysis approach. The results showed that Umar's ijtihad pattern of Islamic law in some cases is considered as an integrated, integral, and authentic understanding in order to realize the benefit of Muslims. He carried out the policy of Islamic law by paying attention to rapidly developing social changes. Although his Ijtihad seems contrary to the provisions of the text, in fact Umar can be said to be able to understand the general principles (al-ushul al-kulliyat) of the Koran.  So that the Quranic text, which has descended historically, can always provide answers and solutions to social problems of society that are always undergoing changes.
Co-Authors Kamaluddin Mohd Roslan Mohd Nor, Mohd Roslan Mohd Pagar, Pagar Tanjung, Dhiauddin