Garuda - Garba Rujukan Digital

Sustainable Development Goals: Polemic Study of Analysis of Environmental Impacts After Perppu Cipta Kerja Siagian, Abdhy Walid; Fajar, Habib Ferian; Alify, Rozin Falih
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 3 No 2 (2023): IPMHI Law Journal, July 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v3i2.67091

Government Regulation instead of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation (Perppu Cipta Kerja) narrows the community's space for movement and injustice in preparing an Environmental Impact Analysis (AMDAL). To answer this, the principle is reduced Sustainable Development Goals, which is believed to be able to answer various problems and challenges of environmental development and development. This study aims to determine the nature of community participation in the EIA process according to the principles of sustainable Development Goals. This research process will use a normative juridical method, with an approach statute approach and a conceptual approach. The presence of the Job Creation Perppu places limitations on the role of the community in preparing the EIA, which is contrary to the concept of Sustainable Development Goals.

OPTIMALISASI KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) Siagian, Abdhy; Alify, Rozin Falih; Siagian, Abdhy Walid; Alghazali , Muhammad Syammakh Daffa
Jurnal Hukum Peratun Vol 6 No 1 (2023)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan MA bekerja sama dengan Ditjen Badimiltun MA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/peratun.612023.35-56

Dalam konstitusi Indonesia pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan tata usaha negara (PTUN) merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas serta wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Dalam hal menangani kasus mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Badan dan/oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) selama ini diadili pada peradilan umum secara perdata. Namun terjadi pergeseran paradigma pada kompetensi absolut PTUN sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mana pada tertuang pada Diktum E bagian Kamar Tata Usaha Negara butir 1 huruf b Surat Edaran MA RI No. 4 Tahun 2016 menyatakan bahwa PTUN berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) atau onrechtmatige overheidsdaad. Lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 kembali dipertegas mengenai kewenangan PTUN dalam menangani kasus Onrechtmatige Overheidsdaad. Namun pada prakteknya masih ada beberapa perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang diadili pada peradilan umum yang mana membuktikan bahwa peradilan umum masih menganggap mengadili perkara Onrechtmatige Overheidsdaad masih merupakan kewenangannya.

Mutual Legal Assistance sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Transnasional dalam Bidang Perpajakan Alghazali, Muhammad Syammakh Daffa; Siagian, Abdhy Walid
AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism Vol 3 No 1 (2024): Menjembatani Perspektif Lokal dan Global dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Keua
Publisher : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59593/amlcft.2024.v3i1.66

The circulation of illicit money is still a concern for Indonesia in realizing equitable welfare for all people. One of the sources of illicit money circulating in Indonesia comes from tax evasion, where the source can come from within or outside the country. Tax evasion is actually inseparable from money laundering, which is a sophisticated crime that requires special treatment in its enforcement. This research tries to examine mutual legal assistance (MLA) as an instrument in law enforcement on cross-border tax evasion. This study uses normative legal research methods with a statute approach and a conceptual approach and is descriptive research. This research shows that the crime of tax evasion cannot be separated from money laundering and can be carried out across countries. To overcome this, MLA is one of the recommendations for the prevention and eradication of anti-corruption from transnational tax crimes in Indonesia. Unfortunately, this MLA approach has not been implemented effectively and efficiently because Indonesia does not have strong regulations related to asset confiscation.

Technological Innovation of the Crypto-Asset Financial Sector in Indonesia after Law Number 4 of 2023 Concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector Izmi, Nurul; Siagian, Abdhy Walid
The International Journal of Financial Systems Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Otoritas Jasa Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61459/ijfs.v2i1.34

Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UUP2SK) has provided changes to all regulatory and supervisory authorities over the operationalisation of cryptocurrencies, which were previously in the hands of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) to the jurisdiction of the Financial Services Authority (OJK). After the enactment of UUP2SK, the authority to regulate and supervise crypto assets is now under the purview of OJK, with the transition of taking over all responsibilities related to crypto assets, but there is no regulation that regulates in detail the procedures for the transfer of authority.

Quo Vadis Penerapan Perjanjian Internasional di Indonesia: Tinjauan Doktrin Transformasi dan Inkorporasi Siagian, Abdhy Walid; Zumita, Tommy Putra; Farhan, Muhammad
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7f3g4a33

Penerapan perjanjian internasional di Indonesia telah mengalami pergeseran pemaknaan di dalam penerapannya, dimana Pasal 11 ayat 2 dan 3 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (Pasal 11 Perubahan Ketiga UUD 1945), telah memberikan penegasan untuk merumuskan suatu Undang-Undang tentang perjanjian Internasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, hadir untuk menjawab atas penegasan Pasal 11 Perubahan Ketiga UUD 1945, namun terdapat ketidakkonsistenan didalam pengertian, status dan definisi tentang perjanjian internasional didalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan penerapan dari perjanjian internasional dalam sistem hukum di Indonesia dengan dianalisis terhadap doktrin Transformasi dan Inkorporasi. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, doktrinal dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua aliran yang mempengaruhi penerapan hukum internasional kedalam hukum nasional melalui monisme dan dualisme. Di Indonesia dalam memaknai persoalan penerapan tersebut telah diputuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 yang menjelaskan peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam ratifikasi untuk melibatkan kepentingan publik. Dalam praktiknya, Indonesia menerapkan doktrin transformasi guna menerapkan suatu perjanjian internasional dalam hal ini hukum internasional yang telah ditetapkan menjadi hukum nasional Indonesia melalui proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Mutual Legal Assistance sebagai Instrumen Pemberantasan Kejahatan Transnasional dalam Bidang Perpajakan Alghazali, Muhammad Syammakh Daffa; Siagian, Abdhy Walid
AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism Vol 3 No 1 (2024): Menjembatani Perspektif Lokal dan Global dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Keua
Publisher : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59593/amlcft.2024.v3i1.66

The circulation of illicit money is still a concern for Indonesia in realizing equitable welfare for all people. One of the sources of illicit money circulating in Indonesia comes from tax evasion, where the source can come from within or outside the country. Tax evasion is actually inseparable from money laundering, which is a sophisticated crime that requires special treatment in its enforcement. This research tries to examine mutual legal assistance (MLA) as an instrument in law enforcement on cross-border tax evasion. This study uses normative legal research methods with a statute approach and a conceptual approach and is descriptive research. This research shows that the crime of tax evasion cannot be separated from money laundering and can be carried out across countries. To overcome this, MLA is one of the recommendations for the prevention and eradication of anti-corruption from transnational tax crimes in Indonesia. Unfortunately, this MLA approach has not been implemented effectively and efficiently because Indonesia does not have strong regulations related to asset confiscation.

PERLINDUNGAN TERHADAP SUPPORTER SEPAK BOLA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS TRAGEDI KANJURUHAN Delyarahmi, Sucy; Siagian, Abdhy Walid
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.314

Hak melekat pada diri setiap manusia yang penerapannya dalam ruang lingkup persamaan hak dan hak kebebasan antar individu atau lembaga. Hak ini melahirkan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu hak yang telah dimiliki sejak manusia lahir dan kodrat sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari masyarakat atau negara. Pelanggaran HAM adalah perbuatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu atau lembaga negara atau lembaga lain terhadap HAM individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis atau alasan yang rasional. Salah satu contoh pelanggaran yang saat ini mendapat perhatian terhadap pelanggaran HAM dalam tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan korban. Tragedi Stadion Kanjuruhan memiliki arti penting dalam sejarah sepak bola Indonesia dan mendapat sorotan dari media nasional bahkan internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh bahwa tragedi Kanjuruhan sejatinya harus memberikan kejelasan terlebih kedudukan hukum dan tanggung jawab dari negara, sebagaimana atas asas negara hukum demi memberikan keadilan atas terjadinya pelanggaran HAM bagi suporter sepak bola pada tragedi Kanjuruhan. Penggemar sepak bola di tragedi Stadion Kanjuruhan harus mendapatkan perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh negara. Pelanggaran HAM berkaitan langsung dengan subjek hukum itu sendiri, dan pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam lingkup nasional.

Penguatan Fungsi Pengawasan Pemerintah Kota/Kabupaten Dalam Penggunaan E-money Brizzi Sebagai Alat Bayar Retribusi di Sumatera Barat Andora, Hengki; Gusminarti, Gusminarti; Romi, Romi; Siagian, Abdhy Walid
Nagari Law Review Vol 7 No 1 (2023): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.1.p.117-133.2023

Levies are a source of original regional income as regulated in Article 285 Paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The authority to collect levies is regulated in Article 23A of the 1945 Constitution, then implemented by Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. So far, retribution collection has been carried out in cash, and along with technological developments, this method is no longer suitable, so it has been replaced with electronic money. This provision is based on Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI 2016 concerning E-Money and is reinforced by the Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 901/1866/SJ /2017 which regulates the Implementation of Non-Cash Transactions and Presidential Instruction Number 10 of 2016 concerning Prevention and Eradicating Corruption. West Sumatra, as one of the provinces in Indonesia, has implemented the use of E-Money facilities in 2019 through E-Money Brizzi issued by Bank Rakyat Indonesia. It's just that in practice there are deviations in implementation so that we don't get maximum results. In connection with this, the author conducted research with the title "Strengthening the Supervision Function of the Use of Brizzi E-money as a Means of Paying City/Regency Levy Fees in West Sumatra". The areas used as samples. research is Padang City, Pariaman City, and Bukittinggi City with the main problems being researched. How to strengthen the monitoring function regarding the use of e-money Brizzi as a means of paying levies in cities/regencies in West Sumatra? From the research results, strengthening the monitoring function of the use of E-Money Brizzi in City/Regency governments in West Sumatra can be carried out by the parties, namely BRI as the Issuer of E-Money Brizzi and Bapenda as the user of the E-Money Brizzi facility in collecting levies. Meanwhile, the problems found in strengthening the supervisory function for the use of these facilities are incomplete regulations as a legal umbrella to serve as technical guidance in monitoring the use of facilities at each collection agency, and there is still a lack of education and outreach to the public by the parties.

Managing Mineral Resources in the International Seabed Area: Upholding the Common Heritage of Mankind and Indonesia’s Regulatory Adaptation in the Transnational Era Siagian, Abdhy Walid; Rahmi, Lailatur
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2449

Pengelolaan sumber daya mineral di kawasan dasar laut internasional (Area) berada di luar yurisdiksi negara dan tunduk pada prinsip Common Heritage of Mankind (CHM) sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 dan Agreement 1994. Prinsip ini mengharuskan pemanfaatan sumber daya di Area dilakukan demi kepentingan bersama umat manusia secara adil dan berkelanjutan. International Seabed Authority (ISA) bertindak sebagai otoritas utama yang mengatur kegiatan prospeksi, eksplorasi, dan eksploitasi di Area serta memastikan perlindungan lingkungan laut dalam melalui instrumen seperti Regional Environmental Management Plans (REMP). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menganalisis penerapan prinsip CHM, mekanisme perlindungan lingkungan laut, dan kesiapan hukum nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi regulasi terkait melalui Perpres No. 80 Tahun 2023 dan Permen ESDM No. 11 Tahun 2025, masih terdapat kesenjangan pengaturan terkait standar lingkungan dan verifikasi tanggung jawab negara sponsor. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan dan penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan eksploitasi mineral di Area dilakukan secara bertanggung jawab, selaras dengan standar ISA, serta tetap menjaga integritas ekologi laut dalam.

Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasca Penetapan Suara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Siagian, Abdhy Walid; Falih Alify, Rozin; Muhammad Syammakh Daffa Alghazali
APHTN-HAN Vol 1 No 2 (2022): JAPHTN-HAN, July 2022
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v1i2.50

Pemilihan Umum adalah sebuah konsekuensi logis bagi negara demokrasi yang dimanifestasikan secara yuridis melalui peraturan perundang-undangan (by norm) dan dilaksanakan secara sistematis oleh lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (by system). Secara kelembagaan, Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia dibagi menjadi tiga lembaga, yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Ketiga lembaga ini memiliki fungsi serta wewenang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan demi tercapainya sebuah Sistem Pemilihan Umum yang berkeadilan (Electoral Justice System). Namun dalam melaksanakan kewenangannya, sering terjadi tumpang tindih kekuasaan antar lembaga sehingga menyebabkan ambiguitas serta tereduksinya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengaturan norma dan biasanya batasan mengenai jangka waktu yang diberikan terhadap kewenangan masing-masing lembaga dalam melaksanakan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implikasi logis dari problematika ini, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum. Problematika ini juga akan menghianati semangat para pencari keadilan yang menginginkan keadilan dalam proses Pemilihan Umum. Oleh karena itu, problematika ini haruslah dimaknai sebagai evaluasi bagi penyusun peraturan perundang-undangan untuk dapat melakukan penyempurnaan terhadap regulasi terutama terkait jangka waktu kewenangan dari masing-masing lembaga penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian, perlu diadakannya penyamaan persepsi antar lembaga penyelenggara Pemilihan Umum agar harmonisasi kelembagaan yang merupakan politik hukum progresif Pemilihan Umum di Indonesia bisa termanifestasikan dengan baik demi terciptanya sebuah kontestasi demokrasi yang berkeadilan.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search