Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)
Saputra, Toha Achmad
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI HUKUM PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DI DESA TUGU UTARA KEC.CISARUA KAB.BOGOR Saputra, Toha Achmad; Fitryantica, Agnes; Mahmudin, Rinaldy; Sanjaya, Eka Wahyu; Sembiring, Berlian Garuda; Risdianto, Eko; Permana, Angga; Budiman, Arif; Rumahlatu, Alvaro
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v3i2.686

Abstract

Mahasiwa dan mahasiswi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, melaksanakan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata atau KKN sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Pelaksanaan kegiatan magang di RT.02 RW.02 Desa Tugu Utara, Kec. Cisarua, Kab. Bogor. Pada wilayah tersebut masyarakat sering mengalami masalah penarikan kendaraan bermotor secara sipihak oleh debt collector, terlebih mayoritas warga  Desa Tugu Utara belum mengetahui dan memahami aturan hukum penarikan kendaraan bermotor sebagai jaminan obyek fidusia.Informasi ini kami peroleh dari hasil survai dan wawancara dengan Bapak Agus sebagai ketua RT. 02 Desa Tugu Utara. Tujuan dari KKN ini selain melaksanakan kewajiban mata kuliah pengabdian masyarakat yang harus kami tempuh, kami mengadakan penyuluhan hukum terkait pengaturan penarikan kendaraan bermotor sebagai jaminan obyek fidusia, yang dibutuhkan masyarakat RT.02 Desa Tugu Utara. KKN ini dilaksanakan pada hari sabtu, 27 April 2024, dengan menggunakan metode pemaparan materi, diskusi materi dan pembagian bansos. Dari hasil KKN yang telah diselenggarakan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat RT. 02 Desa Tugu Utara dengan dimengerti regulasi penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector sesuai peraturan yang berlaku. Untuk masyarakat dalam mengambil kendaraan bermotor secara kridit harus disesuaiakan dengan kemampuan bayar dan untuk para debt collector jalankan profesi secara profesional sesuai peraturan yang telah ditetapkan
Legal Regulations Regarding the Placement of Medical Personnel on Domestic Civil Passenger Aircraft in Indonesia Reviewed from Law Number 1 of 2009 Concerning Aviation Saputra, Toha Achmad; Miharja, Marjan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5327

Abstract

Airplanes are one of the main choices of air transportation for Indonesian people. During the flight, passengers sometimes experience various health problems that require the assistance of medical personnel. This study aims to analyze the legal regulations for the placement of medical personnel on domestic civil passenger aircraft based on Law No. 1 of 2009 concerning Aviation at this time, and to analyze future legal regulations regarding the placement of medical personnel on domestic civil passenger aircraft in Indonesia. This research method is normative juridical, using a statutory regulatory approach. From the results of this study, the placement of medical personnel on domestic civil passenger aircraft in Indonesia has not been regulated in Law No. 1 of 2009 concerning Aviation. For future legal regulations, regarding the placement of medical personnel on domestic civil passenger aircraft in Indonesia, legal regulations must be immediately stipulated. These legal regulations can be added to Law No. 1 of 2009 concerning Aviation. The government, the Indonesian House of Representatives, airlines and related parties must immediately stipulate these legal regulations to fill the legal gap and provide legal certainty to medical personnel and airlines.
Co-Authors Angga Permana Arif Budiman Eko Risdianto Fitryantica, Agnes Mahmudin, Rinaldy Miharja, Marjan Rumahlatu, Alvaro Sanjaya, Eka Wahyu Sembiring, Berlian Garuda