Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SOSIALISASI HUKUM PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DI DESA TUGU UTARA KEC.CISARUA KAB.BOGOR Saputra, Toha Achmad; Fitryantica, Agnes; Mahmudin, Rinaldy; Sanjaya, Eka Wahyu; Sembiring, Berlian Garuda; Risdianto, Eko; Permana, Angga; Budiman, Arif; Rumahlatu, Alvaro
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v3i2.686

Abstract

Mahasiwa dan mahasiswi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, melaksanakan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata atau KKN sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Pelaksanaan kegiatan magang di RT.02 RW.02 Desa Tugu Utara, Kec. Cisarua, Kab. Bogor. Pada wilayah tersebut masyarakat sering mengalami masalah penarikan kendaraan bermotor secara sipihak oleh debt collector, terlebih mayoritas warga  Desa Tugu Utara belum mengetahui dan memahami aturan hukum penarikan kendaraan bermotor sebagai jaminan obyek fidusia.Informasi ini kami peroleh dari hasil survai dan wawancara dengan Bapak Agus sebagai ketua RT. 02 Desa Tugu Utara. Tujuan dari KKN ini selain melaksanakan kewajiban mata kuliah pengabdian masyarakat yang harus kami tempuh, kami mengadakan penyuluhan hukum terkait pengaturan penarikan kendaraan bermotor sebagai jaminan obyek fidusia, yang dibutuhkan masyarakat RT.02 Desa Tugu Utara. KKN ini dilaksanakan pada hari sabtu, 27 April 2024, dengan menggunakan metode pemaparan materi, diskusi materi dan pembagian bansos. Dari hasil KKN yang telah diselenggarakan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat RT. 02 Desa Tugu Utara dengan dimengerti regulasi penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector sesuai peraturan yang berlaku. Untuk masyarakat dalam mengambil kendaraan bermotor secara kridit harus disesuaiakan dengan kemampuan bayar dan untuk para debt collector jalankan profesi secara profesional sesuai peraturan yang telah ditetapkan
Ketentuan Pidana Dalam Perjanjian Fidusia Terkait Perlindungan Konsumen Perusaan Pembiyayaan Di Sumatera Selatan Sanjaya, Eka Wahyu; Djatmiko, Sugeng; Khairi, Ilman
HUMANIORUM Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v3i1.67

Abstract

It becomes clear from the examination of consumer protection offenses connected to fiduciary assurance agreements that an agreement, though a civil law document, might have a criminal component. Article 62 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, notably Article 18, about the provisions of standard clauses, contains information on the criminal implications of fiduciary guarantee agreements. Articles 35 and 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees detail additional criminal issues. In light of this criminal component, the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), an organization established under the Consumer Protection Law, is tasked with monitoring the incorporation of standard clauses and notifying the public prosecutor of any infractions of the law's provisions. Investigators typically connect it to the crimes of embezzlement and document forgery. The problem statement, "What is the Relationship between the Fiduciary Guarantee Law and the Consumer Protection Law?" is based on this background information. "How do the criminal provisions of articles 263 and 372 of the Criminal Code in fiduciary agreements from the perspective of the Consumer Protection Law?" is, of course, related to this relationship. Normative research methodology combined with a survey of the literature. An summary of the connections between consumer law, criminal law, and fiduciary guarantee agreements is presented in this journal's conclusion