Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.683
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Pembaharuan Hukum Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Action Research Literate (ARL) IBLAM Law Review Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Media Hukum Indonesia (MHI)
Panjaitan, Junifer Dame
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DAN DISKRIMINASI Putri, Ira Fitria Ananda; Panjaitan, Junifer Dame
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 5 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i5.840

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Di Indonesia, anak-anak dan perempuan sering menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan prikologis dan sering kali juga menjadi korban diskriminasi berbasis gender. Perlindungan anak dan perempuan adalah isu penting dalam konteks Hak Asasi Manusia. Jurnal ini mengkaji isu-isu seperti perlindungan dalam kasus perceraian, perlindungan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, diskriminasi dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat kerangka mengimplementasikannya dan memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak dan perempuan.
“KAWIN KONTRAK” DI PUNCAK BOGOR MERUPAKAN TINDAK PIDANA DAN PERDATA DENGAN MENGEKSPLOITASI PEREMPUAN DAN ANAK Christian, Buhit; Panjaitan, Junifer Dame
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 6 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i6.923

Abstract

Tulisan ini bermaksud memaparkan isi dan nilai-nilai moral dari perempuan dan anak yang menjadi suatu hal yang sangat penting di negara Indonesia karena mereka sangat di junjung tinggi oleh para pemimpin pendahulu kita hingga sekarang karena apabila tidak ada mereka tidak akan terjadi suatu negara yang maju dan berkembang, kita sebagai bangsa atau rakyat Indonesia sangat sedih melihat kehidupan masyarakat sekarang yang sudah terkikisnya nilai-nilai moral yang tercermin dalam Pancasila menjadi sia-sia oleh jaman dan jarang sekali kita temukan nilai-nilai itu dalam masyarakat di setiap perkotaan di negara Indonesia. Banyak sekali nilai-nilai budi luhur di dalam Pancasila yang mengandung isi dan mengajarkan kita rakyat atau bangsa Indonesia harus adil, saling cinta kasih, saling menghargai dan gotong royong didalam keanekaragaman tanpa melihat suku, agama, bahasa dan budaya sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa yang harus tetap kita lestarikan dan kita tunjukan bahwa kita sebagai bangsa atau rakyat Indonesia yang lebih baik dari bangsa lain yang menjunjung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian untuk membela kebenaran, santun, dan menghormati harkat martabat kemanusiaan agar menuju Indonesia yang adil dan makmur membangun negeri ini menjadi negeri yang sejahtera.
Victimological Analysis of Law No. 31 of 2014 Concerning Protection of Witnesses and Victims L. Djogo, Arnoldus Thomas; Lawalata, Joey Nicolas; Panjaitan, Junifer Dame
Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Vol. 5 No. 2 (2025): JURNAL AR RO'IS MANDALIKA (ARMADA)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/armada.v5i2.4973

Abstract

This study aims to analyze Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims from a victimological perspective. The methodology employed in this research is a qualitative approach with content analysis of the law text and related literature. The findings indicate that this law provides a stronger legal framework for protecting the rights of victims and witnesses, including the right to physical protection, psychological support, and access to justice. However, despite the clear provisions, the implementation of this law still faces various challenges, such as a lack of public awareness, limited resources, and the social stigma experienced by victims. This study recommends the need for increased legal awareness among the public, as well as training for law enforcement officials, to ensure that the rights of victims and witnesses are effectively protected in the practice of the criminal justice system.
Analisis Yuridis Tentang Penggunaan Bukti Digital dalam Proses Pidana Fitria, Selsa Dannya; Sinaga, Sarmas; Panjaitan, Junifer Dame
Action Research Literate Vol. 9 No. 7 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i7.2987

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya bukti digital sebagai bagian penting dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan siber. Meskipun KUHAP belum secara eksplisit mengatur bukti digital, pengakuan terhadap keberadaannya telah ditegaskan dalam UU ITE dan perubahannya. Namun, penerapan bukti digital di pengadilan masih menghadapi tantangan, seperti soal keabsahan, prosedur penyitaan, dan keterbatasan pemahaman teknis aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang berisi informasi penunjang berupa konsep atau keterangan pendukung. Hasil dari penelitian ini yakni Bukti digital telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia melalui UU ITE dan perubahannya, meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam KUHAP. Penggunaannya di persidangan mensyaratkan prosedur yang sah, baik secara formil maupun materiil, termasuk melalui penyitaan yang sah, autentikasi, dan dukungan ahli forensik digital. Bukti ini digunakan tidak hanya dalam kasus siber, tetapi juga perkara pidana umum. Namun, apabila diperoleh secara melanggar hukum seperti tanpa izin atau melalui penyadapan ilegal bukti digital dapat dianggap tidak sah dan berisiko menggugurkan dakwaan serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar.
Protecting Victims of Cybercrime in the Maritime Sector: Legal Challenges and the Absence of Specific Cybersecurity Laws in Indonesia Hutahayan, Carlo Gambino; Easyca, Yesarela; Panjaitan, Junifer Dame
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 12, No 1 (2025): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v12i1.46945

Abstract

Indonesia's shipping sector faces substantial risks from cyberattacks in the ever-evolving digital landscape, which threaten navigation systems, ship operations, and critically impact victims, including shipping companies, crews, and passengers. This paper examines the legal challenges encountered by Indonesia's maritime industry in addressing cybercrime, with a particular focus on the lack of dedicated cybersecurity laws that explicitly protect victims. The research findings reveal that Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Law No. 17 of 2008 on Shipping are inadequate in addressing the specific cyber threats and victim protection needs within the maritime sector. This study advocates for the establishment of specialized regulations incorporating clear definitions and scope, detailed obligations and responsibilities, robust victim protection measures, appropriate security standards, and effective enforcement mechanisms and sanctions. By integrating these elements, the research offers both theoretical and practical guidance for policymakers to develop a more comprehensive and adaptive regulatory framework that not only secures Indonesia's maritime infrastructure but also ensures justice and support for victims of maritime cybercrime.
Analisis Yuridis Pidana Dalam Kasus Demonstrasi yang Berujung Pada Kerusuhan: Studi Tentang Implementasi Pasal 170 KUHP dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berbicara di Indonesia Lufty, Arya Fajar; Panjaitan, Junifer Dame
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16900555

Abstract

Democracy is a form of government in which power rests with the people. Freedom of speech and assembly are the fundamental foundations of a democratic state. In Indonesia, these rights are guaranteed by the constitution. However, in practice, demonstrations, which embody these freedoms, often end in violence and riots. Law enforcement responds by enforcing Article 170 of the Criminal Code against demonstrators deemed to be engaging in violence. This conflict between rights and public order creates a complex and compelling dilemma to analyze. This research employs a normative approach and case studies. It finds that the application of Article 170 of the Criminal Code must be selective and proportional to avoid violations of human rights and the principles of the rule of law.
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT -, Badariah; Panjaitan, Junifer Dame
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8902

Abstract

Rumah sakit merupakan instansi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Dalam operasional rumah sakit ada dampak negative yang perlu diperhatikan yakni limbah medis yang ditakutkan akan mencemari lingkungan dan penyebab wabah penyakit, hal ini karena di dalam rumah sakit terdapat limbah yang tidak memungkiri dapat mengandung jasad renik seperti virus dan bakteri. Sehingga, tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk mengkaji tanggung jawab rumah sakit terhadap pengelolaan limbah medis dalam upaya pencegahan penyakit dengan studi yang dilaksanakan di RS Idaman Banjar Baru. Metode yang diterapkan ialah observasi dan studi literatur. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pada pengelolaan limbah medis di RS Idaman Banjar Baru telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 tahun 2015 sehingga proses pengelolaan limbah dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban dalam Prespektif Undang-Undang Hukum Hak Asasi Manusia P, P Advent Christian S; Panjaitan, Junifer Dame
Action Research Literate Vol. 9 No. 7 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i7.2998

Abstract

Kajian terhadap kebijakan hukum pidana sering kali lebih menitikberatkan pada upaya represif terhadap pelaku kejahatan, sementara posisi korban cenderung terabaikan dalam proses penegakan hukum. Dalam perihal HAM, korban memiliki kepastian untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, serta pemulihan yang layak atas penderitaan yang dialaminya. Jurnal dibentuk dalam rangka menganalisis serta mengevaluasi tindakan hukum berdasarkan hukum pidana Indonesia kepada korban tindak pidana, ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan instrumen hukum nasional serta internasional lainnya yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui sudut pandang perundang-undangan (statute approach) serta menggunakan sudut pandang konseptual (conceptual approach), serta dianalisis berdasarkan deskriptif-analitis. Hasil riset menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai hak korban, seperti hak menerima restitusi, remunerasi, dan pemulihan, namun implementasinya masih lemah dan belum sepenuhnya berperspektif korban. Ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku dan korban mengindikasikan adanya kekosongan normatif dan lemahnya kebijakan kriminal yang responsif terhadap korban. Lebih lanjut, penegakan hak-hak korban selalu menemui banyak kesulitan, termasuk terbatasnya akses terhadap keadilan, ketidaktahuan korban terhadap hak-haknya, serta minimnya mekanisme yang berpihak kepada korban dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana nasional yang berlandaskan dasar dan pedoman HAM dan keadilan restoratif, yang secara aktif mengintegrasikan perlindungan dan pemberdayaan korban ke dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana. Reformasi ini mencakup penyusunan regulasi khusus tentang perlindungan korban, penguatan institusi pendukung, serta peningkatan kesadaran aparat penegak hukum akan pentingnya perspektif korban dalam penanganan perkara pidana. Dengan pendekatan tersebut, hukum pidana Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi instrumen represif terhadap pelaku, tetapi juga menjadi alat perlindungan dan pemulihan bagi korban dalam kerangka keadilan yang menyeluruh.
THE URGENCE OF REGULATION OF THE CONCEPT OF RESTORATIVE JUSTICE AGAINST CHILDREN OF SEXUAL VIOLENCE REGULATION OF THE KAPOLRI NUMBER 10 OF 2009 OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Panjaitan, Junifer Dame; Safa'at, Rachmad; Endrawati, Lucky; Sulistio, Faizin
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i2.123

Abstract

Today's child crime has grown rapidly and is heavily influenced by technological developments. Various kinds of child crimes are problematic with the law so that the swift advancement of information technology presently holds a beneficial influence on society by easily obtaining the information needed and has a negative impact because there is a lot of misleading information circulating and websites, pornographic sites. So that children who are just about to grow up or teenagers will feel curious and will most likely take actions beyond reason. So legal action is needed to safeguard minors from the impact of the conventional judicial proceedings granted to offenders of such offenses, thereby allowing the criminal justice system to prosecute the culprits of sexual assault, it is necessary to do a better alternative justice for children. However, it must be balanced for the victims as well, so that the alternative referred to as "diversion" or what is referred to as restorative justice does not feel shielded.
Forced Marriage in the Bride-Napping Case in Sumba-East Nusa Tenggara Linked with Positive Law in Indonesia Panjaitan, Junifer Dame; Safa’at, Rachmad; Endrawati, Lucky; Sulistio, Faizin
Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.3.3220

Abstract

This study was aimed at revealing the customary and legal issues that were applied in the practice of bride-napping in Sumba, East Nusa Tenggara (NTT). The practice of bride-napping does not give women the freedom to choose their life partner and is a violation of the law that could be punished according to article 328 of the Criminal Code (KUHP). This was field research where the researcher conducted direct interviews with the informants and elaborated the data with the related literature. The method used was normative legal research with a literature study approach. The focus of this study was on the ambiguity of the implementation of laws and regulations on the practice of bride-napping. Indonesia has issued Law of the Republic of Indonesia (UU RI) No.1 of 1974 concerning Marriage which regulates the rights and obligations of each person in marriage. Finally, the result of this study was the practice of bride-napping has deviated from its origins resulting in the violations of human rights.Keywords: forced marriage; bride-napping; Marriage Law
Co-Authors -, Badariah Christian, Buhit Easyca, Yesarela Faizin Sulistio Fitria, Selsa Dannya Hutahayan, Carlo Gambino L. Djogo, Arnoldus Thomas Lawalata, Joey Nicolas Lucky MH SH. Endrawati Lufty, Arya Fajar P, P Advent Christian S Putri, Ira Fitria Ananda Safa'at, Rachmad Safa’at, Rachmad Sinaga, Sarmas