Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Action Research Literate (ARL) Blantika : Multidisciplinary Journal Jurnal Global Ilmiah Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Media Hukum Indonesia (MHI)
Panjaitan, Junifer Dame
Unknown Affiliation
Religion Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DAN DISKRIMINASI Putri, Ira Fitria Ananda; Panjaitan, Junifer Dame
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 5 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i5.840

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Di Indonesia, anak-anak dan perempuan sering menjadi korban kekerasan fisik, seksual, dan prikologis dan sering kali juga menjadi korban diskriminasi berbasis gender. Perlindungan anak dan perempuan adalah isu penting dalam konteks Hak Asasi Manusia. Jurnal ini mengkaji isu-isu seperti perlindungan dalam kasus perceraian, perlindungan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, diskriminasi dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat kerangka mengimplementasikannya dan memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak dan perempuan.
“KAWIN KONTRAK” DI PUNCAK BOGOR MERUPAKAN TINDAK PIDANA DAN PERDATA DENGAN MENGEKSPLOITASI PEREMPUAN DAN ANAK Christian, Buhit; Panjaitan, Junifer Dame
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 6 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i6.923

Abstract

Tulisan ini bermaksud memaparkan isi dan nilai-nilai moral dari perempuan dan anak yang menjadi suatu hal yang sangat penting di negara Indonesia karena mereka sangat di junjung tinggi oleh para pemimpin pendahulu kita hingga sekarang karena apabila tidak ada mereka tidak akan terjadi suatu negara yang maju dan berkembang, kita sebagai bangsa atau rakyat Indonesia sangat sedih melihat kehidupan masyarakat sekarang yang sudah terkikisnya nilai-nilai moral yang tercermin dalam Pancasila menjadi sia-sia oleh jaman dan jarang sekali kita temukan nilai-nilai itu dalam masyarakat di setiap perkotaan di negara Indonesia. Banyak sekali nilai-nilai budi luhur di dalam Pancasila yang mengandung isi dan mengajarkan kita rakyat atau bangsa Indonesia harus adil, saling cinta kasih, saling menghargai dan gotong royong didalam keanekaragaman tanpa melihat suku, agama, bahasa dan budaya sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa yang harus tetap kita lestarikan dan kita tunjukan bahwa kita sebagai bangsa atau rakyat Indonesia yang lebih baik dari bangsa lain yang menjunjung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian untuk membela kebenaran, santun, dan menghormati harkat martabat kemanusiaan agar menuju Indonesia yang adil dan makmur membangun negeri ini menjadi negeri yang sejahtera.
Perlindungan Hukum bagi Perempuan yang Nikah Tidak Tercatat dan Kedudukan Anak Luar Nikah Aminah, Siti; Panjaitan, Junifer Dame
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Reguler Issue
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v2i2.85

Abstract

Perlindungan Hukum bagi Perempuan yang Nikah Tidak Tercatat dan Kedudukan Anak Luar Nikah
Perlindungan Hukum Kepada Anak Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual Trisnawati, Agfany; Panjaitan, Junifer Dame
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Reguler Issue
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v2i2.93

Abstract

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak kerap terjadi di masyarakat dan tidak jarang berdampak pada psikologis dan perkembangan anak tersebut. Bagaimana tindak pidana dan sanksi pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan bagaimana efektifitas penerapan daripada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak serta dengan diberlakukannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan perlindungan hukum kepada anak. Mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur diatur dalam KUHP pasal 285, 286 dan 287 ayat (1) serta di dalam UU Perlindungan Anak yaitu dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan efektifitas pengaturan dalam penegakannya harus lebih dipertegas agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadap korban anak, penerapan pasal-pasal tersebut telah memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap korban.
TINDAKAN PENGANIAYAAN ANAK ANAK DI BAWAH UMUR Aisyah, Indra; Panjaitan, Junifer Dame
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Reguler Issue
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v2i2.97

Abstract

Penganiayaan anak di bawah umur merupakan masalah serius yang merugikan kesejahteraan dan perkembangan generasi mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi penganiayaan anak, dampaknya terhadap korban, dan upaya-upaya pencegahan yang dapat diimplementasikan. Melalui pendekatan kajian literatur, kami menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang membahas penganiayaan anak di bawah umur. Ditemukan bahwa faktor risiko seperti ketidaksetaraan sosial, gangguan mental, dan lingkungan keluarga yang disfungsional dapat menjadi pemicu penganiayaan. Dampaknya mencakup masalah kesehatan mental, rendahnya prestasi akademis, dan gangguan perilaku. Kami juga mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian yang menyoroti pentingnya memahami konteks budaya dan faktor sosio-ekonomi dalam dinamika penganiayaan anak. Metode penelitian yang bersifat partisipatif dan inklusif diperlukan untuk menggali pandangan anak-anak dan memberikan mereka ruang untuk berbicara. Penelitian ini mengusulkan pendekatan pencegahan yang holistik, mencakup edukasi masyarakat, pelatihan bagi para pendidik, dan peran aktif pemerintah dalam menyediakan layanan dukungan bagi korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan pada peran partisipatif anak-anak dalam pengembangan solusi, serta penekanan pada pemahaman kontekstual dan budaya dalam upaya pencegahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemahaman kita tentang kompleksitas penganiayaan anak di bawah umur dan memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif serta program pencegahan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini mengajak semua pihak untuk bersama-sama berperan aktif dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak demi masa depan yang lebih baik.
Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis UU No. 35/2014 tentang Perubahan UU No. 23/2002 Perlindungan Anak Aisyah, Indra; Panjaitan, Junifer Dame
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 3 (2024): Reguler Issue
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v2i3.100

Abstract

Penelitian ini mengungkap bahwa kekerasan fisik dan mental terhadap anak oleh orang tua masih sering terjadi, menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan anak sebagai generasi penerus bangsa. Diperlukan perlindungan hak anak korban kekerasan, khususnya hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial. Fokus penelitian adalah menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat, namun implementasinya menghadapi kendala seperti penegakan hukum dan akses terbatas ke layanan kesehatan dan rehabilitasi psikologis. Diperlukan upaya peningkatan efektivitas perlindungan hukum, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, akses layanan kesehatan mental, dan perkuatan kerja sama lembaga terkait. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Victimological Analysis of Law No. 31 of 2014 Concerning Protection of Witnesses and Victims L. Djogo, Arnoldus Thomas; Lawalata, Joey Nicolas; Panjaitan, Junifer Dame
Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Vol. 5 No. 2 (2025): JURNAL AR RO'IS MANDALIKA (ARMADA)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/armada.v5i2.4973

Abstract

This study aims to analyze Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims from a victimological perspective. The methodology employed in this research is a qualitative approach with content analysis of the law text and related literature. The findings indicate that this law provides a stronger legal framework for protecting the rights of victims and witnesses, including the right to physical protection, psychological support, and access to justice. However, despite the clear provisions, the implementation of this law still faces various challenges, such as a lack of public awareness, limited resources, and the social stigma experienced by victims. This study recommends the need for increased legal awareness among the public, as well as training for law enforcement officials, to ensure that the rights of victims and witnesses are effectively protected in the practice of the criminal justice system.
Dugaan Pelanggaran Disiplin Terbanyak Akibat Kurangnya Komunikasi Dokter dan Pasien Purba, Mikael; Penmaley, Fredy; Panjaitan, Junifer Dame
Jurnal Global Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2024): Jurnal Global Ilmiah
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/jgi.v1i5.55

Abstract

Kurangnya komunikasi yang baik antara dokter dengan pasien yang menjadi penyebab banyaknya pengaduan dugaan pelanggaran disiplin oleh dokter dan dokter gigi. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) telah menangani 127 pengaduan kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan dokter atau dokter gigi, dan sekitar 80 persen disebabkan kurangnya komunikasi antara dokter dan pasien. MKDKI hanya menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin yang diajukan, dan dapat menjatuhkan sanksi disiplin sesuai derajat kesalahannya. Abstrak ini memberikan gambaran tentang pentingnya komunikasi yang baik antara dokter dan pasien dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan yang berkualitas.
Analisis Yuridis Tentang Penggunaan Bukti Digital dalam Proses Pidana Fitria, Selsa Dannya; Sinaga, Sarmas; Panjaitan, Junifer Dame
Action Research Literate Vol. 9 No. 7 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i7.2987

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya bukti digital sebagai bagian penting dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan siber. Meskipun KUHAP belum secara eksplisit mengatur bukti digital, pengakuan terhadap keberadaannya telah ditegaskan dalam UU ITE dan perubahannya. Namun, penerapan bukti digital di pengadilan masih menghadapi tantangan, seperti soal keabsahan, prosedur penyitaan, dan keterbatasan pemahaman teknis aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang berisi informasi penunjang berupa konsep atau keterangan pendukung. Hasil dari penelitian ini yakni Bukti digital telah diakui sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia melalui UU ITE dan perubahannya, meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam KUHAP. Penggunaannya di persidangan mensyaratkan prosedur yang sah, baik secara formil maupun materiil, termasuk melalui penyitaan yang sah, autentikasi, dan dukungan ahli forensik digital. Bukti ini digunakan tidak hanya dalam kasus siber, tetapi juga perkara pidana umum. Namun, apabila diperoleh secara melanggar hukum seperti tanpa izin atau melalui penyadapan ilegal bukti digital dapat dianggap tidak sah dan berisiko menggugurkan dakwaan serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar.
Protecting Victims of Cybercrime in the Maritime Sector: Legal Challenges and the Absence of Specific Cybersecurity Laws in Indonesia Hutahayan, Carlo Gambino; Easyca, Yesarela; Panjaitan, Junifer Dame
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 12, No 1 (2025): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v12i1.46945

Abstract

Indonesia's shipping sector faces substantial risks from cyberattacks in the ever-evolving digital landscape, which threaten navigation systems, ship operations, and critically impact victims, including shipping companies, crews, and passengers. This paper examines the legal challenges encountered by Indonesia's maritime industry in addressing cybercrime, with a particular focus on the lack of dedicated cybersecurity laws that explicitly protect victims. The research findings reveal that Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Law No. 17 of 2008 on Shipping are inadequate in addressing the specific cyber threats and victim protection needs within the maritime sector. This study advocates for the establishment of specialized regulations incorporating clear definitions and scope, detailed obligations and responsibilities, robust victim protection measures, appropriate security standards, and effective enforcement mechanisms and sanctions. By integrating these elements, the research offers both theoretical and practical guidance for policymakers to develop a more comprehensive and adaptive regulatory framework that not only secures Indonesia's maritime infrastructure but also ensures justice and support for victims of maritime cybercrime.
Co-Authors -, Badariah Aisyah, Indra Christian, Buhit Easyca, Yesarela Fitria, Selsa Dannya Hutahayan, Carlo Gambino L. Djogo, Arnoldus Thomas Lawalata, Joey Nicolas Lufty, Arya Fajar Penmaley, Fredy Purba, Mikael Putri, Ira Fitria Ananda Sinaga, Sarmas Siti Aminah Trisnawati, Agfany