Articles
<![CDATA[Modus of Girls Trafficking in Bongas Indramayu: Victimology Perspective ]]>
<![CDATA[Hamja, Hamja]]>;
<![CDATA[Sulistio, Faizin]]>
<![CDATA[ Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Vol 8, No 1 (2021): Contemporary Issue in Private Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.blj.2021.008.01.08
<![CDATA[The Regency of Indramayu has been stigmatised as a land of trafficking of women and children, not only at national level, but it has also transcended overseas. This research is aimed to seek deeper into the perspective of the victims from Bongas, Indramayu regarding their involvement in the trafficking. This research employed case study method and field observation based on descriptive-analytical approach. This research reveals that the majority of the people in Indramayu are living in the breadline, and they are mostly poorly educated. Women in Indramayu are even denounced as the breadwinner, or locally called as “luruh duit†or rushing for money, and this term is inappropriately interpreted; women are burdened with the responsibility to raise the economic status of the families by working in big cities. The culture of earning money by migrating to big cities is seen as a chance for human trafficking. This research also suggests some strategies such as co-assisting and developing the program to identify, rehabilitate, and reintegrate the victims of the crime.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia ]]>
<![CDATA[Bambang Sudjito]]>;
<![CDATA[Abdul Majid]]>;
<![CDATA[Faizin Sulistio]]>;
<![CDATA[Patricia Audrey Ruslijanto]]>
<![CDATA[ Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 19 No. 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (839.046 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1
<![CDATA[Fokus isu dan / atau permasalahan pada analisis (a) hakekat pengaturan tindak pidana Pornografi di Indonesia; (b) realita putusan lembaga peradilan di Indonesia terhadap tindak pidana pornografi; dan (c) pengaturan tindak pidana pornografi dalam upaya penanggulangan pornografi diera siber di Indonesia. Penelitian dalam lingkup hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang undangan, kasus, dan konsep; bahan hukum dalam penelitian, antara lain Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia; Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Convention on Cyber Crime Tahun 2001, Budapest – Hungaria; teknik pengumpulan bahan hukum melalui identifikasi dan klasifikasi ketentuan hukum pornografi siber serta mengkaji berbagai literatur terkait; dan analisis bahan hukum melalui substansi tentang pornografi siber serta asas asas hukum dan kebijakan hukum dalam peraturan perundang undangan. Hasil penelitian hukum normatif bermanfaat, baik teoritis untuk pengembangan dalam keilmuan hukum pidana (pornografi / pornografi siber) serta keilmuan terkait lainnya ataupun praktis untuk penegakan hukum pidana di bidang pornografi / pornografi siber (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga terkait lainnya).]]>
<![CDATA[Mekanisme Penyelesaian Konflik Nelayan (Studi di Pantai Puger Kabupaten Jember) ]]>
<![CDATA[Aan Eko Widiarto]]>;
<![CDATA[Setiawan Nurdayasakti]]>;
<![CDATA[Faizin Sulistio]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Hukum Prioris Volume 3 Nomor 2 Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Trisakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (668.029 KB)
|
DOI: 10.25105/prio.v3i2.363
<![CDATA[Interaction among fisherman in the activity of fishing is potential to result conflict. Factor of the conflict can be related to the area of fishing, equipments of fishing and attitudes. These kinds of conflict can be categorized as horizontal conflict. Besides, vertical conflict can also happen in the communty of fisherman. The conflicts happen among the fisherman and government. Policies of the government, especially the policies that are not in accordance with the fisherman need can be the factor of conflicts. The policy of the government, especially local government that is not in accordance with the fisherman need is the policy to explore the natural resourches. This policy is based on the government need to increase the income. This research learn the mechanisms that are applicated by the fisherman to solve the conflict. They have their own internal mechanism to solve the conflict. This kind of mechanism have raised among their community since long time ago.]]>
<![CDATA[UNSUR SUBSOSIALITAS KRIMINALISASI PERBUATAN PADA PASAL 55 DAN 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Nurini Aprilianda]]>;
<![CDATA[Faizin Sulistio]]>;
<![CDATA[Setiawan Noerdajasakti]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 6 No. 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (830.296 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2013.00601.4
<![CDATA[Abstract This research was conducted to explore the basic idea behind the use of criminal provision in Article 55 and 56 of Act Number 5 of 2011 on Public Accountants. This search was conducted to locate and find the justification used for means of criminal law in the regulation of public accounting actions that are considered dangerous and harmful to society. This study tried to construct a theory of the use â€subsocialiteit†who was instrumental in the idea of the use of criminal law as a means of crime prevention in Act Number 5 of 2011. The results can be concluded is the basic idea of the use of criminal law in Article 55 and 56 of Act Number 5 of 2011 is based on some legislators ratio, namely: (1) Philosophically a safeguard against the profession as well as protection, (2) Provide legal certainty the public accountants and law enforcement, (3) Transparency and professionalism in making the financial statement audit, (4) Provide a deterrent effect, (5) Moral panic. The construction of the idea was based on the concept of â€subsocialiteit†and fears of harmful acts against the interests of the public accountant is realized by providing a model of criminalization that is expected to provide a balance in penal policy formulation, using a modeling and the legal principle approach (criminal). Key words: criminalization, subsociality AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk menelusuri ide dasar yang melatarbelakangi penggunaan ketentuan pidana dalam Pasal 55 dan 56  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Penelusuran ini dilakukan untuk mencari dan menemukan dasar pembenaran yang digunakan untuk menggunakan sarana hukum pidana dalam pengaturan perbuatan akuntan publik yang dianggap berbahaya dan merugikan masyarakat. Penelitian ini mencoba mengkonstruksi penggunaan “teori subsosialitas†yang sangat berperan dalam ide pengunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Hasil yang dapat disimpulkan adalah ide dasar penggunaan hukum pidana dalam Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 didasarkan pada beberapa rasio legis, yaitu: (1)Secara filosofis merupakan upaya perlindungan terhadap masyarakat sekaligus perlindungan profesi; (2)Memberikan kepastian hukum kepada akuntan publik dan penegak hukum; (3)Transparansi dan profesionalitas dalam pembuatan audit laporan keuangan; (4)Memberikan efek jera; (5)Kepanikan moral. Kontruksi terhadap ide yang disandarkan kepada konsep subsosialitas dan kekhawatiran akan berbahaya perbuatan akuntan publik terhadap kepentingan masyarakat diwujudkan dengan memberikan model kriminalisasi yang diharapkan memberikan keseimbangan dalam formulasi kebijakan penal, yaitu dengan menggunakan model pendekatan keseimbangan dan asas hukum (pidana).Kata kunci: kriminalisasi, subsosialitas]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Diserahkannya Minuta Akta Kepada Pihak dalam Akta ]]>
<![CDATA[Dewati, Shanty Raksa]]>;
<![CDATA[Sulistio, Faizin]]>;
<![CDATA[Hutabarat, Erna Anggraini]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 9, No 1 (2024): Maret 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17977/um019v9i1p%p
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris atas diserahkannya minuta akta kepada pihak dalam akta serta akibat hukum atas diserahkannya minuta akta oleh notaris kepada pihak dalam akta. Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dianalisis dengan teknik kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan ekstensif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana notaris atas diserahkannya minuta akta kepada pihak dalam akta menggunakan Pasal 263 ayat (1), 264 ayat (1), dan 266 ayat (1) juncto Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terbukti mengakibatkan terjadinya pemalsuan surat. Pertanggungjawaban notaris atas perbuatannya menyerahkan minuta akta kepada pihak dalam akta telah menimbulkan akibat hukum berupa cacatnya minuta akta. Akibat hukum atas diserahkannya minuta akta oleh notaris kepada pihak dalam akta merujuk pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.]]>
<![CDATA[Kedudukan Surat Keputusan Bersama sebagai Pedoman Implementasi Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Defi Sri Sunardi]]>;
<![CDATA[Noerdajasakti, Setiawan]]>;
<![CDATA[Sulistio, Faizin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2 (2022): Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.84 KB)
|
DOI: 10.17977/um019v7i2p375-383
<![CDATA[This study aimed to analyze the guidelines for implementing Article 27 paragraph (3) of Electronic Transaction and Information Law and the joint decree's legal standing as guidelines for implementing the law on information and electronic transactions. This study utilized a normative juridical method with a historical approach, a conceptual approach, and a statutory approach. The implementation of Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 was based on the Decision of the Constitutional Court Number 50/PUU-VI/2008 that referred to Article 310, Article 311, and Article 315 of the Indonesian Criminal Act. Although it was not explicitly stated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, the joint decree as guidelines for implementing the law on information and electronic transactions had the same position and binding legal force as the laws and regulations.]]>
<![CDATA[Konstitusionalitas Pembatasan Hak Mantan Narapidana untuk Menjadi Notaris ]]>
<![CDATA[Salsabila, Aizahra Dafa]]>;
<![CDATA[Muktiono, Muktiono]]>;
<![CDATA[Sulistio, Faizin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8, No 2 (2023): Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17977/um019v8i2p168-178
<![CDATA[This article aimsto discussthe juridical analysis of the provisions which state that former convicts cannot become notaries. The type of method used is normative juridical with a statutory approach, conceptual approach and historical approach. Legal material sources consist of primary and secondary legal materials, analysis techniques using grammatical and theological interpretation. The provisions of Law Number 2 of 2014 in Article 3 letter h which states that the condition for becoming a notary isto never be subject to imprisonment for a minimum of five years or more is unclear and unfair. Limiting the length of sanctions regardless of the type of criminal act is not appropriate, there should be certain types of criminal acts related to the notary profession or the code of ethics that is the reference. In several regulations there are criminal offenses that carry a sentence of less than five years, however the criminal offenses committed are closely related to the professionalism that a notary must possess. This provision also does not provide a sense of justice because someone who has served his sentence means that he has received sanctions for the actions he has committed and has the right to get a decent job as regulated in Article 27 and Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.]]>
<![CDATA[Criminalizing Civil Law Actions of Default into Criminal Acts of Fraud: A Human Rights Perspective ]]>
<![CDATA[Yonatan]]>;
<![CDATA[Wijayanta, Tata]]>;
<![CDATA[Sugiri, Bambang]]>;
<![CDATA[Sukarmi]]>;
<![CDATA[Sulistio, Faizin]]>
<![CDATA[ Yuridika Vol. 39 No. 3 (2024): Volume 39 No 3 September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/ydk.v39i3.51329
<![CDATA[The terms "Default" and "Fraud" and/or “Embezzlement” are often interchanged without clarity of meaning in many discussion forums, both oral and written. This confusion can be seen from the many court decisions that acquit defendants from prosecution which have permanent legal force. The public often hears that law enforcers carry out criminalization, such as witnesses becoming suspects, suspects becoming defendants and so on by shifting the civil legal action of Default to criminal act of Fraud and/or Embezzlement. Using 'criminalization' and 'criminalized' in this article is considered inappropriate, so it has been replaced by 'criminalizing' and 'criminalized'. If there is an action to shift the civil legal act of Default into a criminal act of Fraud and/ or Embezzlement, so from a human rights perspective, it is against the law. By using normative legal research methods, this paper examines how to differentiate civil legal acts of Default from criminal acts of Fraud and/or Embezzlement, how to apply civil compensation in cases where there are already criminal legal remedies, and what is the legal and human rights perspective when criminalization occurs. This paper uses a statutory approach and a case approach. The results show: First, there is a real difference between civil legal acts of Default and criminal acts of Fraud and/ or Embezzlement; Second, the application of compensation can be carried out through criminal and civil procedural law mechanisms; Finally, criminalizing civil legal acts into criminal acts is a form of violation of human rights.]]>
<![CDATA[The Disparity In Judicial Decisions Related To Fraud And Embezzlement Committed By Notaries And/Or Land Deed Officials ]]>
<![CDATA[Zaki Mahfuz Ridha]]>;
<![CDATA[Amelia Srikusumadewi]]>;
<![CDATA[Faizin Sulistio]]>
<![CDATA[ International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Vol 6 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[The Islamic Education and Multiculturalism Foundation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47006/ijierm.v6i3.357
<![CDATA[Abstract Observing various criminal acts, the law is crucial in addressing criminal issues. Recently, several cases of fraud and embezzlement committed by some Notaries or Land Deed Officials have been frequently encountered. Each of these actions has resulted in different (disparate) criminal sentences due to the judges' legal reasons (Ratio Decidendi). This research uses a normative juridical methodology to align the judges' decisions with the Criminal Code. This study aims to determine the ratio determined by judges and the factors causing the disparity in the imposition of criminal sentences for fraud and embezzlement committed by notaries and/or land deed officials. Additionally, seeking justice in these decisions can create a deterrent effect for Notaries and/or Land Deed Officials who commit fraud and embezzlement. Keywords: Ratio Decidendi; Disparity; Criminal; Notary; Land Deed Official.]]>
<![CDATA[Modus of Girls Trafficking in Bongas Indramayu: Victimology Perspective ]]>
<![CDATA[Hamja, Hamja]]>;
<![CDATA[Sulistio, Faizin]]>
<![CDATA[ Brawijaya Law Journal Vol. 8 No. 1 (2021): Contemporary Issue in Private Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.blj.2021.008.01.08
<![CDATA[The Regency of Indramayu has been stigmatised as a land of trafficking of women and children, not only at national level, but it has also transcended overseas. This research is aimed to seek deeper into the perspective of the victims from Bongas, Indramayu regarding their involvement in the trafficking. This research employed case study method and field observation based on descriptive-analytical approach. This research reveals that the majority of the people in Indramayu are living in the breadline, and they are mostly poorly educated. Women in Indramayu are even denounced as the breadwinner, or locally called as “luruh duit” or rushing for money, and this term is inappropriately interpreted; women are burdened with the responsibility to raise the economic status of the families by working in big cities. The culture of earning money by migrating to big cities is seen as a chance for human trafficking. This research also suggests some strategies such as co-assisting and developing the program to identify, rehabilitate, and reintegrate the victims of the crime.]]>
