Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PERANTARA ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Bintang Faqih; Deden Najmudin; Luthfi Mardian; Kannisa Nazwa; Lilih Ilah Solihah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 10 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i10.1401

Abstract

Zina saat ini tidak hanya sekedar perilaku individu, tetapi telah menjadi “bisnis” dengan adanya lokasi-lokasi tertentu baik yang legal maupun yang ilegal. Dalam hal ini banyak pihak yang terlibat di dalamnya seperti adanya pengelola, perantara seks, pemilik tempat, pengangkut, dan lain-lain. Mereka dapat disebut sebagai pendukung perbuatan zina/cabul, selain pelaku zina itu sendiri. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan fiqh jinayah terhadap perantara perbuatan asusila dan sanksi bagi mereka. Dengan menggunakan metode content analysis serta pendekatan yuridis-normatif terhadap berbagai data kualitatif berupa peraturan dan teori yang terkait dengan objek studi, hasil studi menunjukkan bahwa para perantara perbuatan zina merupakan perbuatan jarimah dan termasuk pada bagian jarimah ta’zir karena pada dasarnya ikut berperan dalam jarimah zina dan memberikan bantuan dan kemungkinan terjadinya perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perbuatan terlarang. Dilihat dari konsep berperan, perantara perbuatan asusila ini termasuk pada perbuatan secara tidak langsung dan tergantung pada kasusnya, bisa dengan jalan persetujuan, menghasut (meminta) atau memberi bantuan. Sanksi bagi perantara perbuatan zina ini adalah sanksi ta’zir, berat ringannya menjadi hak negara sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.
Perlindungan Hukum Terhadap Ciri Khas Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Hafizah Novianti; Hayun Halimatul Umah; Hurun Sajidah Al Mumtazah; Lilih Ilah Solihah; Linda Solihat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1615

Abstract

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan bagian dari pengetahuan tradisional yang diwariskan secara komunal dan lisan oleh masyarakat adat Indonesia. Namun, karakteristik tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum hak cipta yang bersifat individual dan berbasis prinsip orisinalitas serta bentuk fisik karya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap EBT berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan teknik analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap EBT masih menghadapi hambatan serius berupa ketidaksesuaian norma, kekosongan peraturan pelaksana, serta lemahnya pengakuan hukum terhadap hak kolektif komunitas adat. Implikasinya, dibutuhkan reformulasi sistem hukum yang lebih adaptif terhadap karakteristik EBT serta penguatan kolaborasi antara negara dan komunitas adat untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan budaya bangsa.