Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Hayun Halimatul Umah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG JARIMAH ZINA Deden Najmudin; Hafizah Novianti; Hayun Halimatul Umah; Herlambang; Hurun Sajidah Almumtazah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 11 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dibuatnya artikel ini yaitu untuk mengetahui perbandingan hukum antara hukum pidana islam dan hukum positif dari jarimah zina. Adapun metode dalam penyusunan artikel ini yaitu melalui metode deskriptif analis dengan teknik pengumpulan datanya adalah studi Pustaka (library research) dan studi komparatif yaitu yaitu mempertimbangkan perbedaan dalam pendekatan, definisi, dan sanksi hukum terhadap zina dalam kerangka hukum positif, seperti KUHP, dan dalam konteks hukum pidana Islam. Dalam kajian ini, ditemukan perbedaan signifikan dalam konsepsi zina, di mana hukum positif seringkali membatasi definisi zina pada aspek perkawinan sah, sedangkan hukum pidana Islam lebih luas dalam pemahaman zina di luar perkawinan. Selain itu, sanksi hukuman juga dapat berbeda, dengan hukum positif mungkin memiliki pedoman hukuman yang berbeda dengan hukum pidana Islam. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dampak perbedaan ini pada masyarakat dan hukuman yang diterapkan dalam kedua sistem hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Ciri Khas Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Hafizah Novianti; Hayun Halimatul Umah; Hurun Sajidah Al Mumtazah; Lilih Ilah Solihah; Linda Solihat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1615

Abstract

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan bagian dari pengetahuan tradisional yang diwariskan secara komunal dan lisan oleh masyarakat adat Indonesia. Namun, karakteristik tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum hak cipta yang bersifat individual dan berbasis prinsip orisinalitas serta bentuk fisik karya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap EBT berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan teknik analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap EBT masih menghadapi hambatan serius berupa ketidaksesuaian norma, kekosongan peraturan pelaksana, serta lemahnya pengakuan hukum terhadap hak kolektif komunitas adat. Implikasinya, dibutuhkan reformulasi sistem hukum yang lebih adaptif terhadap karakteristik EBT serta penguatan kolaborasi antara negara dan komunitas adat untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan budaya bangsa.
Analisis Yuridis Efektivitas Pengawasan oleh Pemerintah terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan Intan Maulida Nuripma; Fradisa Prabu Khairatthar; Imam Nurjaman; Linda Solihat; Hayun Halimatul Umah; Ikhwan Aulia Fatahillah
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 4 (2025): December : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i4.839

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 serta perubahan kebijakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan struktur perizinan menimbulkan ketidakpastian kewenangan dan melemahkan instrumen preventif yang sebelumnya melekat pada izin lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menilai kekaburan norma, kekosongan hukum, dan potensi disharmonisasi aturan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan tetap berada pada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan PPLH serta PPLHD sebagai pejabat fungsional yang memiliki tugas pengawasan. Namun efektivitasnya melemah ketika pelaku usaha tidak memiliki izin lingkungan, karena penghapusan izin lingkungan sebagai instrumen tersendiri dalam UU Cipta Kerja menghilangkan landasan preventif yang sebelumnya menjadi dasar pengawasan. Ketidaksinkronan antara UUPPLH dan perizinan berbasis risiko menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan pengawasan dan keberlakuan sanksi. Penguatan kepastian hukum, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi antarinstansi menjadi kebutuhan mendesak. Pengawasan tetap memiliki dasar hukum, tetapi efektivitasnya memerlukan penguatan struktural dan regulatif.
Co-Authors Deden Najmudin Fradisa Prabu Khairatthar Hafizah Novianti Herlambang Hurun Sajidah Al Mumtazah Hurun Sajidah Almumtazah Ikhwan Aulia Fatahillah Imam Nurjaman Intan Maulida Nuripma Lilih Ilah Solihah Linda Solihat