Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Navaratu Annisa Devi
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT KAMPUNG ADAT CIKONDANG Piki Rohmatuloh; Navaratu Annisa Devi; Muhammad Farhan; Putri Nur Wisudawati; Muhammad Reza Rijalallah; Muhamad Pandu Septi Wiguna; Muhammad Fajrur Ramadhan; Ende Hasbi Nassarudin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 10 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i10.1407

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi hukum adat dalam masyarakat Kampung Adat Cikondang berdasarkan sejarah Kampung Adat Cikondang serta hukum adat yang berlaku di Kampung Adat Cikondang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis objek yang tidak diukur dengan angka, serta dalam pengumpulan data menggunakan studi literatur, observasi, dan wawancara yang bertujuan untuk melakukan pengamatan langsung dilapangan dengan menggunakan metode wawancara. Penelitian ini menyimpulkan atau memberikan gambaran bahwa Kampung Adat Cikondang merupakan kampung adat dengan kearifan lokal yang begitu asli akan keanekaragaman mulai dari bangunan rumah adat, hutang larangan, dan makam. Hal tersebut masih dijaga dengan baik oleh masyarakat dan diyakini sampai saat ini, tidak hanya itu dalam yang masuk ke Kampung Adat Cikondang juga mempunyai aturan dan larangan bagi pengunjung serta orang-orang yang akan melakukan ziarah ke Kampung Adat Cikondang. Dalam hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa bagaimana sejarah dan hukum adat yang masih dijaga oleh para keturunan dari Kampung Adat Cikondang agar kelestarian Kampung Adat Cikondang tidak luntur dan tidak punah sampai saat ini.
ANALISIS YURIDIS KASUS LUMPUR LAPINDO DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Navaratu Annisa Devi; Ikhwan Aulia Fatahillah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i4.6167

Abstract

Pada tahun 2006, telah terjadi bencana lingkungan besar yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Bencana tersebut merusak ekosistem sekitar karena mengeluarkan semburan lumpur yang berasal dari bawah tanah.Hal tersebut terjadi karena kesalahan pengeboran yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Ledakan tersebut terjadi di bawah tanah dan terjadi selama proses pengeboran yang tidak memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan global. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa kasus lumpur lapindo yang ditilik dari perspektif hukum lingkungan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan penegakan
Reform of Compulsory Licensing of Non-Medicinal Technologies in Indonesian Patent Law Salsabilah, Nailah; Nashwa Fadila Dewi; Navaratu Annisa Devi; Najwa Alawiyah; Ardila Kurnia, Saskya
VARIA HUKUM Vol. 7 No. 2 (2025): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v7i2.46605

Abstract

This article highlights the need for reforming the regulation of compulsory licensing for non-pharmaceutical technologies in Indonesia by reviewing Law No. 13 of 2016 on Patents. This research employs a normative juridical approach, focusing on normative challenges and the rationale behind the urgency for reform. The findings indicate that current regulation remains limited to the pharmaceutical sector and lacks a clear operational definition of “public interest” in non-pharmaceutical contexts. Moreover, the absence of a Government Regulation outlining technical procedures, as well as the complexity of patent thickets in modern technologies, presents significant challenges. Such reform is essential to broaden access to strategic technologies, promote technology transfer, and reduce the dominance of foreign patents in key sectors of national development.
Co-Authors Ardila Kurnia, Saskya Ende Hasbi Nassarudin Ikhwan Aulia Fatahillah Muhamad Pandu Septi Wiguna Muhammad Fajrur Ramadhan Muhammad Farhan Muhammad Reza Rijalallah Najwa Alawiyah Nashwa Fadila Dewi Piki Rohmatuloh Putri Nur Wisudawati Salsabilah, Nailah