Putri Nur Wisudawati
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT KAMPUNG ADAT CIKONDANG Piki Rohmatuloh; Navaratu Annisa Devi; Muhammad Farhan; Putri Nur Wisudawati; Muhammad Reza Rijalallah; Muhamad Pandu Septi Wiguna; Muhammad Fajrur Ramadhan; Ende Hasbi Nassarudin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 10 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i10.1407

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi hukum adat dalam masyarakat Kampung Adat Cikondang berdasarkan sejarah Kampung Adat Cikondang serta hukum adat yang berlaku di Kampung Adat Cikondang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis objek yang tidak diukur dengan angka, serta dalam pengumpulan data menggunakan studi literatur, observasi, dan wawancara yang bertujuan untuk melakukan pengamatan langsung dilapangan dengan menggunakan metode wawancara. Penelitian ini menyimpulkan atau memberikan gambaran bahwa Kampung Adat Cikondang merupakan kampung adat dengan kearifan lokal yang begitu asli akan keanekaragaman mulai dari bangunan rumah adat, hutang larangan, dan makam. Hal tersebut masih dijaga dengan baik oleh masyarakat dan diyakini sampai saat ini, tidak hanya itu dalam yang masuk ke Kampung Adat Cikondang juga mempunyai aturan dan larangan bagi pengunjung serta orang-orang yang akan melakukan ziarah ke Kampung Adat Cikondang. Dalam hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa bagaimana sejarah dan hukum adat yang masih dijaga oleh para keturunan dari Kampung Adat Cikondang agar kelestarian Kampung Adat Cikondang tidak luntur dan tidak punah sampai saat ini.
The Harmonisasi Regulasi Pemungutan PPN Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Pajak Nashwa Fadila Dewi; Putri Nur Wisudawati; Puspita Puspa Anugrah; Nisa Livani Marselia
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 8 No. 1 (2026): Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v8i1.219

Abstract

Hadirnya norma hukum yang saling bertentangan dalam peraturan perpajakan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak, khususnya dalam kasus sengketa PPN Chevron Makassar Ltd terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Masa Pajak Januari s.d. Februari 2009 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 467/B/Pk/Pjk/2022 tertanggal 1 Maret 2022. Perbedaan penafsiran antara Peraturan Pemerintah (PP) No. 143 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa PPN dipungut pada saat pembayaran dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11/PMK.03/2005 yang mengharuskan PPN dipungut pada saat penyerahan barang atau jasa tanpa menunggu pembayaran menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Inkonsistensi ini menimbulkan kerugian bagi wajib pajak ketika Direktorat Jenderal Pajak dan Mahkamah Agung mengacu pada PMK yang secara hierarki lebih rendah dari PP. Melalui metode normatif, penelitian ini mengkaji penerapan asas lex superior derogat legi inferiori untuk menilai penting mendahulukan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya guna menjamin kepastian hukum dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan agar perbedaan norma tidak merugikan wajib pajak dan penegakan hukum berjalan secara konsisten.