Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Jurisdictie Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Nisa Livani Marselia
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS HUKUM ADAT KETATANEGARAAN DI KAMPUNG DUKUH Muadz Abdul Aziiz; Muhammad Humam Hikmah; Muhammad Revaldo Arkeisya; Nadya Oktaviani Rahma; Nazwa Rahmannina Rustandi; Nisa Livani Marselia; Ende Hasbi Nassarudin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 11 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i11.1497

Abstract

Setiap daerah memiliki kebudayaannya masing-masing yang merupakan bentuk akulturasi dari berbagai budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Kampung Adat Dukuh yang memiliki nilai kebudayaan hidup selaras dengan lingkungan sebagai hasil perpaduan antara budaya lokal dan budaya luar. Kampung adat dukuh adalah salah satu masyarakat adat yang masih memegang teguh adat istiadat berdasarkan ajaran Islam dari karuhun/kekolotan yang dipimpin oleh seorang kuncen. Untuk mengetahui nilai kebudayaan dan upaya mempertahankannya, dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode Yuridis-deskriptif. Data dikumpulkan dengan cara observasi, studi pustaka, wawancara, dan studi dokumentasi dari pemerintah setempat, juru kunci kampung adat, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kebudayaan terhadap ketatanegaraan di kampung adat tersebut meliputi batasan wilayah, bentuk rumah tinggal, ketatanegaraan adat tersebut dan sistem pemilihan ketua adat tersebut. Nilai-nilai tersebut masih dipertahankan dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai tersebut oleh masyarakat adat di kampung tersebut, sehingga itu menjadi hukum adat ketatanegaraan yang berlaku di kampung adat tersebut.
The Harmonisasi Regulasi Pemungutan PPN Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Pajak Nashwa Fadila Dewi; Putri Nur Wisudawati; Puspita Puspa Anugrah; Nisa Livani Marselia
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 8 No. 1 (2026): Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v8i1.219

Abstract

Hadirnya norma hukum yang saling bertentangan dalam peraturan perpajakan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak, khususnya dalam kasus sengketa PPN Chevron Makassar Ltd terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Masa Pajak Januari s.d. Februari 2009 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 467/B/Pk/Pjk/2022 tertanggal 1 Maret 2022. Perbedaan penafsiran antara Peraturan Pemerintah (PP) No. 143 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa PPN dipungut pada saat pembayaran dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11/PMK.03/2005 yang mengharuskan PPN dipungut pada saat penyerahan barang atau jasa tanpa menunggu pembayaran menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Inkonsistensi ini menimbulkan kerugian bagi wajib pajak ketika Direktorat Jenderal Pajak dan Mahkamah Agung mengacu pada PMK yang secara hierarki lebih rendah dari PP. Melalui metode normatif, penelitian ini mengkaji penerapan asas lex superior derogat legi inferiori untuk menilai penting mendahulukan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya guna menjamin kepastian hukum dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan agar perbedaan norma tidak merugikan wajib pajak dan penegakan hukum berjalan secara konsisten.
Co-Authors Ende Hasbi Nassarudin Muadz Abdul Aziiz Muhammad Humam Hikmah Muhammad Revaldo Arkeisya Nadya Oktaviani Rahma Nashwa Fadila Dewi Nazwa Rahmannina Rustandi Puspita Puspa Anugrah Putri Nur Wisudawati