Dicky Dikrillah Syarif
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MEKANISME PENYELESAIN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL MELALUI ARBITASE DALAM KONVENSI UNCITRAL Dicky Dikrillah Syarif; Elan Jaelani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i8.2433

Abstract

Perdagangan internasional mempertemukan dua subjek hukum atau pihak yang memiliki perbedaan yurisdiksi dan domisili diantara keduanya. Dalam prakteknya perdagangan Internasional kerap menimbulkan persengketaan diantara kedua belah pihak dimana hal tersebut terjadi bisa dikarenakan salah satu pihak tidak berkomitmen dan beritikad baik melaksanakan isi perjanjian yang telah dituangkan diawal. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut penting untuk ditentukan dalam kontrak perdagangan internasional berkaitan dengan pola penyelesaian sengketa perdagangan tersebut. Pada umumnya sengketa perdagangan sering kali diselesaikan lewat alternatif penyelesaian sengketa dengan metode arbitrase, namun mekanisme pemberlakuan arbitrase dalam perdagangan internasional tentu berbeda dikarenakan hal ini dilakukan terhadap dua orang yang memiliki kewarganegaraan asing atau dalam yurisdiksi yang berbeda.Dalam pelaksanaannya penyelesaian sengketa melalui arbitrase menghasilkan putusan yang final and binding namun perbedaan yuridiksi menjadi satu hal yang menjadi tantangan pelaksanaan arbitrase. Peneletian ini dilakukan untuk menjelaskan secara komprehensif pola penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui arbitrase sebaga alternatif penyelesaian sengketa, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis bahan bahan primer dan sekunder. Namun tetap saja secara konseptual UNCITRAL dan Undang Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa putusan arbitrase bersifat final and banding sekalipun diberlakukan terhadap peneyelesaian sengketa perdganagan internasional yang mempertemukan dua pihak yang memiliki perbedaan domisili dan yurisdiksi.
Penegakan Kode Etik Hakim di Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Maulana, Adam Arsyad; Pratama, Aditya Putra; Wicaksono, Adrian Luthfy; Karim, Alvito Raihandany; Auliya Rahmawati Andjani; Bambang Surabangsa; Dede Siti Purlina; Dicky Dikrillah Syarif; Dina Novita Sari
Pemuliaan Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum (April)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v8i1.3813

Abstract

Penegakan hukum yang berkeadilan sangat bergantung pada integritas dan kearifan hakim dalam merumuskan putusan yang merepresentasikan nilai keadilan, sehingga hakim wajib bebas dari pengaruh eksternal maupun konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diawasi bersama Komisi Yudisial Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan kode etik hakim di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung, termasuk kendala serta upaya optimalisasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik masih terjadi akibat faktor internal dan eksternal, termasuk pengabaian terhadap prinsip-prinsip etik hakim. Penegakan kode etik dilakukan melalui pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial, disertai mekanisme pelaporan masyarakat dan pemberian sanksi hingga pemberhentian. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif dua pengadilan tingkat banding dalam konteks efektivitas pengawasan etik. Kontribusi penelitian ini memberikan rekomendasi penguatan pengawasan sistematis, pelatihan etika berkelanjutan, dan konsistensi penerapan sanksi guna mewujudkan peradilan yang independen, profesional, dan akuntabel.