Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Legalita Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Arihta Ester Tarigan
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENYEBAB TINGGINYA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA CIBINONG KABUPATEN BOGOR Ridwan Marwan Shiddiq; Arihta Ester Tarigan; Elianta Ginting
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i8.2439

Abstract

Penyebab Tingginya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor. Program studi Ilmu Hukum. Falkultas Hukum. Universitas Tama Jagakarsa. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui faktor utama tingginya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor. (2) Mengetahui peran Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor mengatasi perceraian pada masa pandemi Covid-19. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan. Yang artinya sumber data primer, sumber data sekunder yang dikumpulkan secara wawancara ke Pengadilan Agama Cibinong dan Kantor Urusan Agama dan meminta data perceraian ke Pengadilan Agama Cibinong agar dapat digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecah suatu masalah. Hasil analisis Penyebab tingginya perceraian pada masa pandemi covid-19 di pengadilan agama cibinong kabupaten bogor yaitu (1) faktor internal: dari faktor internal ini peningkatan perceraian itu terjadi pada masa pandemi covid-19, dampak dari pandemi covid-19 ini menyebabkan banyak dari suami yang terkena PHK, sehingga karena hal tersebut banyak dari kehidupan rumah tangga yang terganggu perekonomiannya dan menyebabkan sering terjadi nya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. (2) Faktor eksternal: Faktor eksternal nya yaitu berasal dari program pemerintah itu sendiri yaitu PSBB dan PPKM. Karena pada diberlakukannya PSBB dan PPKM tersebut Pengadilan Agama Cibinong melakukan kententuan yaitu dengan menurunkan angka sidang setiap harinya, dan menggunakan sistem baru yaitu dengan sidang online dimana masyarakat masih banyak yang belum mengetahui hal tersebut. Peran Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor dalam mengatasi perceraian pada masa pandemi Covid-19 yaitu dengan cara menurunkan angka sidang setiap harinya dan membatasi pendaftaran perceraian supaya kasus tidak terlalu menumpuk. Tidak hanya pengadilan saja yang memiliki peranan tetapi Kantor Urusan Agama juga memiliki peranan yaitu dengan melakukan program Bimbingan Perkawinan sebelum pelaksanaan akad nikah.
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN PULAU PULAU KECIL TERHADAP WARGA ASING BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL Roland Berliando; Tihadanah, Tihadanah; Arihta Ester Tarigan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 4 (2004): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i4.3158

Abstract

Pemberian Hak Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil kepada Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perjanjian jual beli Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, khususnya warga negara asing yang lebih tertarik untuk menguasai hak atas tanah pada suatu pulau karena banyaknya potensi yang dapat dimanfaatkan di dalam Pulau-Pulau Kecil tersebut. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perjanjian kepemilikan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, khususnya warga negara asing yang lebih tertarik untuk menguasai hak atas tanah pada suatu pulau karena banyaknya potensi yang dapat dimanfaatkan di dalam Pulau-Pulau Kecil tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1.bagaimana pemberian hak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dalam perspektif hukum agraria. Bagaimana peran pemerintah Daerah dalam Melindungi Pulau-Pulau Kecil Di Wilayah Indonesia penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dengan cara menganalisis dan studi literatur atau kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dikaji dan dianalisis dengan pendekatanpendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini pengelolaan sumber daya alam kaitannya dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil tidak dapat dilepas-pisahkan dengan tiga aspek penting yang harus dicermati oleh pemerintah yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Peran Pemerintah Daerah sebagai pelindung Pulau-Pulau kecil antara lain didasarkan pada adanya peraturan daerah khusus.pengaturan pembagian dan pengelolaan pulau-pulau kecil sehingga rencana pembangunan disusun oleh pengurus daerah memfasilitasi definisi arah penggunaan sumber daya di masing-masing Pengembangan regulasi untuk kawasan perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang sangat bermanfaat untuk menjaga kelestariannya Daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Pentingnya Sertifikat Halal Meningkatkan Sektor Ekonomi Pelaku Usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syafrida; Arihta Ester Tarigan; Warsito; Suwardi
Legalita Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v8i1.2478

Abstract

Abstrak This study examines the importance of halal certification for micro, small, and medium enterprises (MSMEs/UMKM) in Indonesia as mandated by Article 4 of the Halal Product Assurance Law (UUJPH), which requires all products circulating in the country to be halal-certified. Despite government efforts through regulations, online registration, and free certification programs such as SEHATI, many UMKM products remain uncertified or use non-legal halal labels, leaving consumers without legal protection and certainty. Using normative legal research with a qualitative approach based on secondary data, this study finds that halal certification is crucial for UMKM products as it increases sales, expands market access, strengthens competitiveness in national and international markets, supports community economic growth, and ensures legal protection for Muslim consumers’ rights.
Co-Authors Elianta Ginting Ridwan Marwan Shiddiq Roland Berliando Suwardi Syafrida Tihadanah, Tihadanah Warsito