Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Adijaya Multidisiplin Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Innovative and Creativity Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Elianta Ginting
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PENYEBAB TINGGINYA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA CIBINONG KABUPATEN BOGOR Ridwan Marwan Shiddiq; Arihta Ester Tarigan; Elianta Ginting
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i8.2439

Abstract

Penyebab Tingginya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor. Program studi Ilmu Hukum. Falkultas Hukum. Universitas Tama Jagakarsa. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui faktor utama tingginya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor. (2) Mengetahui peran Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor mengatasi perceraian pada masa pandemi Covid-19. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan. Yang artinya sumber data primer, sumber data sekunder yang dikumpulkan secara wawancara ke Pengadilan Agama Cibinong dan Kantor Urusan Agama dan meminta data perceraian ke Pengadilan Agama Cibinong agar dapat digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecah suatu masalah. Hasil analisis Penyebab tingginya perceraian pada masa pandemi covid-19 di pengadilan agama cibinong kabupaten bogor yaitu (1) faktor internal: dari faktor internal ini peningkatan perceraian itu terjadi pada masa pandemi covid-19, dampak dari pandemi covid-19 ini menyebabkan banyak dari suami yang terkena PHK, sehingga karena hal tersebut banyak dari kehidupan rumah tangga yang terganggu perekonomiannya dan menyebabkan sering terjadi nya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. (2) Faktor eksternal: Faktor eksternal nya yaitu berasal dari program pemerintah itu sendiri yaitu PSBB dan PPKM. Karena pada diberlakukannya PSBB dan PPKM tersebut Pengadilan Agama Cibinong melakukan kententuan yaitu dengan menurunkan angka sidang setiap harinya, dan menggunakan sistem baru yaitu dengan sidang online dimana masyarakat masih banyak yang belum mengetahui hal tersebut. Peran Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor dalam mengatasi perceraian pada masa pandemi Covid-19 yaitu dengan cara menurunkan angka sidang setiap harinya dan membatasi pendaftaran perceraian supaya kasus tidak terlalu menumpuk. Tidak hanya pengadilan saja yang memiliki peranan tetapi Kantor Urusan Agama juga memiliki peranan yaitu dengan melakukan program Bimbingan Perkawinan sebelum pelaksanaan akad nikah.
PENYELESAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PT. BANGUN INVESTA GRAHA (Analisis Putusan Nomor: 32/Pdt/Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst) Paula Diah Angelique; Sufiarina, Sufiarina; Elianta Ginting
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i11.2570

Abstract

Penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum Terhadap PT. Bangun Investa Graha (Analisis putusan Nomor: 32/Pdt/Sus- PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst). Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mengakibatkan diberhentikannya untuk sementara pemenuhan kewajiban pembayaran utang debitur yang telah jatuh tempo sampai dengan dicapainya kesepakatan baru antara kreditur dan debitur mengenai syarat-syarat dan tata cara pembayaran baru yang disetujui bersama. Untuk permohonan PKPU perlu memenuhi ketentuan Pasal 222 Ayat (1) UU PKPU & pengadilan harus mengabulkan bila terbukti secara sederhana, Dalam perkara Nomor: 32/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst perlu dicari pemenuhan pembuktian sederhana apa yang diajukan pemohon. Juga mengenai penyelesaian PKPU. Tujuan PKPU adalah melalui penawaran perdamaian. Pembuktian secara sederhana pada perkara PKPU Nomor: 32/Pdt/Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Dan Penyelesaian penundaan kewajiban pembayaran utang. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dan buku-buku dan artikel-artikel. Pengadilan Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan Pemohon PKPU Terhadap Termohon PKPU untuk seluruhnya dengan segala akibatnya hukumnya. Hasil penelitan pemehunan syarat pembuktian sederhana berupa terbuktinya bahwa Pembuktian secara sederhana pada putusan perkara Nomor 32/Pdt/Sus-PKPU/2019/PN Niaga. Jkt.Pst. Telah Terpenuhi Permohonan PKPU yang diajukan oleh permohon PKPU, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 224 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yang mewajibkan syarat bahwa PKPU harus ditanda tangani oleh pemohon PKPU dan advokatnya, dan setelah majelis mencermati surat permohonan PKPU yng diajukan oleh pemohon PKPU, Ternyata telah ditanda tangani oleh pemohon dan advokatnya, sehingga permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formal sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 224 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KELALAIAN SISTEM PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PELAYANAN GAWAT DARURAT PRA RUMAH SAKIT Hermansyah Tanjung; Sufiarina, Sufiarina; Elianta Ginting
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i2.2926

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai resiko terhadap berbagai bencana alam, masif casulally berupa tambarakan kereta api, jatuhnya pesawat penumpang,kebakaran kapal penumpang, kebakaran hutan " Ring of Fire" Serta zona aktif pusat gunung berapi dan sunami, Kegalalan pertolongan tersebut karena kegagalan dalam melakukan pertolongan gawat darurat yang terjadi di pra hospital ( diluar rumah sakit) Untuk itu perlu sistem dan undang undang yang mengatur bagaimana kesehatan dan keselamatan nyawa setiap warga negara dijamin akan kelangsungan hidupnya sesuai yang di amanat kan undang undang dasar 1945. Perlunya pengendalian sistem yang melakukan respon cepat terhadap kejadian yang mengancam nya manusia dan menyelamatkannya berupa layanan ambulan gawat darutat, semakin cepat menuju kejadian sakit baik angka keselamatan nyawa dan kecacatan tertolong. Perlu nya, membuat daftar kebutuhan ambulan dan tenaga medis untuk mengcover area yang berpotensi kecelakan dan penyakit yang mengancam nyawa. Selain itu juga tidak masuknya pasilitas layanan ambulan kedalam pelayanan kesehatan hal ini jugalah menyebabkan keterlambatan pengembangan sistem layanan gawat darurat di Indonesia. Dengannya adanya temuan ini tulisan berharap layanan ambulan pra rumah sakit disegerakan masuk kedalam layanan kesehatan semoga pelayanan kesehatan yang telah di undangkan.
Perlindungan Hukum bagi Bank Penyedia Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Cibubur Meiliza Putri Yanti; Esther Tarigan; Elianta Ginting
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 2 No. 2 (2025): April : Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v2i2.183

Abstract

This research discusses legal protection for banks as providers of Home Ownership Credit (KPR) facilities at Bank Tabungan Negara (BTN) Cibubur Branch Office. The aim of this research is to analyze the implementation of legal protection for banks in the event of default by the debtor, especially when the Deed of Granting Mortgage Rights has not been attached to the collateral object due to administrative obstacles. One of the main obstacles is the validity period of the Power of Attorney to Encumber Mortgage Rights which has expired before the process of installing Mortgage Rights is completed. The main problems in this research include: (1) the procedure for granting mortgages at the BTN Cibubur Branch, (2) legal protection for banks if they fail to install Mortgage Rights, and (3) factors that cause delays in installing Mortgage Rights. This research uses an empirical juridical approach with qualitative methods, based on applicable laws and regulations. Data collection techniques include literature study, observation, and interviews. The research results show that BTN Cibubur Branch has carried out procedures according to operational standards and strengthened its legal protection through credit agreements and notarial deeds. However, the relevance of the Power of Attorney to Encumber Mortgage Rights needs to be reviewed, considering the length of the administration process at the National Land Agency.
Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ditinjau Dari Perjanjian Kerja PT. Rihlah Ibadi Elianta Ginting; Hakmi Afrado; Endang Suprapti
Journal of Innovative and Creativity Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v4i3.6250

Abstract

Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ditinjau dari Perjanjian Kerja PT. Rihlah Ibadi. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa. Dalam tesis ini, penulis akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dan bagaimana perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia (PMI) ditinjau dari Perjanjian Kerja PT. Rihlah Ibadi. Metode, penelitian ini adalah yuridis normatif dengan meneliti dan mengkaji undang-undang dan peraturan serta pendapat para ahli. Spesifikasi penelitian dalam tulisan ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Simpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi, eksploitasi yang dianggap sebagai dehumanisasi terjadi, hal ini sering terjadi dan dirasakan terutama oleh pekerja migran Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai TKI dan kemudian berubah menjadi PMI, berdasarkan pendekatan dan teori yuridis yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa BP2MI melakukan mala prohibita, mengenai perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia (PMI) berdasarkan perjanjian kerja PT. Rihlah Ibadi, dan bagi penulis, peraturan mengenai hak dan kewajiban antara PMI dan pemberi kerja bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan, terutama untuk melindungi PMI yang sering mengalami perlakuan tidak adil.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Elianta Ginting; Zamrama Putra; Rina Tauran
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i1.6251

Abstract

Tranportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam aktivitas manusia sehari-hari. Mengetahui pentingnya peranan transpotasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus dirangkai dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat keperluan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib. Adanya tanggung jawab pelaku usaha jasa Transportasi Online atas adanya risiko kecelakaan berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Metode, penulis menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan Hukum Primer, sekunder, tersier yang kemudian akan di analisis dengan interprestasi gramatikal penafsiran yang sangat sederhana, dan interprestasi sitematis menafsirkan ketentuan perundang-undangan. Simpulan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi sewa khusus yang pertama, di atur dalam peraturan menteri perhubungan nomor 108 tentang penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek. berdasarkan tiga landasan yaitu: (1). kepentingan nasional yang berada di atas segalanya. (2). kepentingan pengguna jasa dalam hal aspek keselamatan dan perlindungan konsumen seperti aturan yang mengatur tentang asuransi. (3). kesetaraan dalam kesempatan berusaha. Yang kedua Bentuk perlindungan hukum bagi penumpang transportasi sewa khusus yang di tinjau dari undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang di sebutkan dalam pasal 7 huruf g yaitu pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi apabila jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian. Adapun tanggung jawab dari pelaku usaha adanya ganti rugi berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan akibat dari kecelakaan tersebut. Sanksi Perdata ganti rugi dalam bentuk:(1) Pengembalian uang(2) Penggantian barang,(3)Perawatan kesehatan (4)Pemberian santunan Adapun Sanksi Administrasi yaitu maksimal ganti rugi dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi maksimal Rp.200.000.000 (dua ratuss juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar pasal 19 ayat (2) dan (3) pasal 20 dan pasal 25.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Dalam Keluarga Elianta Ginting; Rina Tauran; Zemrama Putra
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.6256

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penganiayaan dalam keluarga dan mengidentifikasi landasan yuridis yang mendasari perlindungan tersebut, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode, penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang merujuk pada data sekunder termasuk bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Simpulan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan dalam keluarga mencakup perlindungan fisik, psikologis, dan hukum, yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan pentingnya perlindungan anak dalam keluarga sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan implementasi peraturan yang ada serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak adalah esensial. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan landasan yuridis yang kuat untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak korban penganiayaan dalam keluarga, sehingga peran negara dalam memastikan kesejahteraan dan keamanan anak dapat terlaksana dengan lebih efektif.
Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM Dalam Melindungi Konsumen Terhadap Peredaran Skincare di Platform E-Commerce Viladelfia Sari; Endang Suprapti; Elianta Ginting
Jurnal Adijaya Multidisplin Vol 3 No 06 (2026): Jurnal Adijaya Multidisiplin (JAM)
Publisher : PT Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong peningkatan perdagangan skincare melalui e-commerce, namun juga memicu maraknya peredaran produk ilegal yang tidak terdaftar di BPOM dan berpotensi mengandung bahan berbahaya. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan UUPK dan UU ITE, serta menelaah peran BPOM dalam mencegah dan menindak peredaran skincare ilegal. Dengan metode yuridis normatif, penelitian menemukan bahwa BPOM berperan secara prevebtif dan represif melalui izin edar, pengujian produk, edukasi dan penegakan hukum. Meski demikian, pengawasan masih menghadapi kendala karena luasnya transaksi daring dan minimnya pengawasan, sehingga perlindungan konsumen perlu diperkuat di era digital.
Tinjauan Yuridis Hak Karyawan PT Kuoni Indonesia dalam Hal Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Cecep Bihar Aftarudin; Arihta Esther Tarigan; Elianta Ginting
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v2i4.1424

Abstract

An employment relationship is a relationship between a worker and an employer or entrepreneur involving work, wages, and orders. One outcome of this employment relationship is termination of employment. To create a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution, the government has enacted laws concerning termination of employment, such as Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, and Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working and Rest Hours, and Termination of Employment. This research uses a normative legal method, namely examining the law as it exists or should exist, or the law in books. The research was conducted by analyzing applicable laws and regulations, using library materials or secondary data covering primary, secondary, and tertiary law. Termination of employment is the right of both parties, namely workers and employers. Both parties can terminate the employment relationship according to their respective situations or conditions. This issue often generates debate because each party has different perspectives and arguments regarding termination of employment. As a result, the amount of compensation workers receive in practice also varies. Comparing Law No. 13 of 2003, Law No. 11 of 2020, and Government Regulation No. 35 of 2021 concerning termination of employment, it is clear that the Employee Rights Act No. 13 of 2003 provides more compensation than the Job Creation Law. Therefore, in practice, many companies, including PT Kuoni Indonesia, seek ways to reduce their compensation obligations under the pretext of negotiating with employees.
Co-Authors Arihta Ester Tarigan Arihta Esther Tarigan Cecep Bihar Aftarudin Endang Suprapti Esther Tarigan Hakmi Afrado Hermansyah Tanjung Meiliza Putri Yanti Paula Diah Angelique Ridwan Marwan Shiddiq Rina Tauran Sufiarina Viladelfia Sari Zamrama Putra Zemrama Putra