Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Elianta Ginting
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENYEBAB TINGGINYA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA CIBINONG KABUPATEN BOGOR Ridwan Marwan Shiddiq; Arihta Ester Tarigan; Elianta Ginting
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i8.2439

Abstract

Penyebab Tingginya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor. Program studi Ilmu Hukum. Falkultas Hukum. Universitas Tama Jagakarsa. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui faktor utama tingginya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor. (2) Mengetahui peran Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor mengatasi perceraian pada masa pandemi Covid-19. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan. Yang artinya sumber data primer, sumber data sekunder yang dikumpulkan secara wawancara ke Pengadilan Agama Cibinong dan Kantor Urusan Agama dan meminta data perceraian ke Pengadilan Agama Cibinong agar dapat digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecah suatu masalah. Hasil analisis Penyebab tingginya perceraian pada masa pandemi covid-19 di pengadilan agama cibinong kabupaten bogor yaitu (1) faktor internal: dari faktor internal ini peningkatan perceraian itu terjadi pada masa pandemi covid-19, dampak dari pandemi covid-19 ini menyebabkan banyak dari suami yang terkena PHK, sehingga karena hal tersebut banyak dari kehidupan rumah tangga yang terganggu perekonomiannya dan menyebabkan sering terjadi nya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. (2) Faktor eksternal: Faktor eksternal nya yaitu berasal dari program pemerintah itu sendiri yaitu PSBB dan PPKM. Karena pada diberlakukannya PSBB dan PPKM tersebut Pengadilan Agama Cibinong melakukan kententuan yaitu dengan menurunkan angka sidang setiap harinya, dan menggunakan sistem baru yaitu dengan sidang online dimana masyarakat masih banyak yang belum mengetahui hal tersebut. Peran Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor dalam mengatasi perceraian pada masa pandemi Covid-19 yaitu dengan cara menurunkan angka sidang setiap harinya dan membatasi pendaftaran perceraian supaya kasus tidak terlalu menumpuk. Tidak hanya pengadilan saja yang memiliki peranan tetapi Kantor Urusan Agama juga memiliki peranan yaitu dengan melakukan program Bimbingan Perkawinan sebelum pelaksanaan akad nikah.
PENYELESAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PT. BANGUN INVESTA GRAHA (Analisis Putusan Nomor: 32/Pdt/Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst) Paula Diah Angelique; Sufiarina, Sufiarina; Elianta Ginting
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i11.2570

Abstract

Penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum Terhadap PT. Bangun Investa Graha (Analisis putusan Nomor: 32/Pdt/Sus- PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst). Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mengakibatkan diberhentikannya untuk sementara pemenuhan kewajiban pembayaran utang debitur yang telah jatuh tempo sampai dengan dicapainya kesepakatan baru antara kreditur dan debitur mengenai syarat-syarat dan tata cara pembayaran baru yang disetujui bersama. Untuk permohonan PKPU perlu memenuhi ketentuan Pasal 222 Ayat (1) UU PKPU & pengadilan harus mengabulkan bila terbukti secara sederhana, Dalam perkara Nomor: 32/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst perlu dicari pemenuhan pembuktian sederhana apa yang diajukan pemohon. Juga mengenai penyelesaian PKPU. Tujuan PKPU adalah melalui penawaran perdamaian. Pembuktian secara sederhana pada perkara PKPU Nomor: 32/Pdt/Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Dan Penyelesaian penundaan kewajiban pembayaran utang. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dan buku-buku dan artikel-artikel. Pengadilan Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan Pemohon PKPU Terhadap Termohon PKPU untuk seluruhnya dengan segala akibatnya hukumnya. Hasil penelitan pemehunan syarat pembuktian sederhana berupa terbuktinya bahwa Pembuktian secara sederhana pada putusan perkara Nomor 32/Pdt/Sus-PKPU/2019/PN Niaga. Jkt.Pst. Telah Terpenuhi Permohonan PKPU yang diajukan oleh permohon PKPU, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 224 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yang mewajibkan syarat bahwa PKPU harus ditanda tangani oleh pemohon PKPU dan advokatnya, dan setelah majelis mencermati surat permohonan PKPU yng diajukan oleh pemohon PKPU, Ternyata telah ditanda tangani oleh pemohon dan advokatnya, sehingga permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formal sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 224 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KELALAIAN SISTEM PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PELAYANAN GAWAT DARURAT PRA RUMAH SAKIT Hermansyah Tanjung; Sufiarina, Sufiarina; Elianta Ginting
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i2.2926

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai resiko terhadap berbagai bencana alam, masif casulally berupa tambarakan kereta api, jatuhnya pesawat penumpang,kebakaran kapal penumpang, kebakaran hutan " Ring of Fire" Serta zona aktif pusat gunung berapi dan sunami, Kegalalan pertolongan tersebut karena kegagalan dalam melakukan pertolongan gawat darurat yang terjadi di pra hospital ( diluar rumah sakit) Untuk itu perlu sistem dan undang undang yang mengatur bagaimana kesehatan dan keselamatan nyawa setiap warga negara dijamin akan kelangsungan hidupnya sesuai yang di amanat kan undang undang dasar 1945. Perlunya pengendalian sistem yang melakukan respon cepat terhadap kejadian yang mengancam nya manusia dan menyelamatkannya berupa layanan ambulan gawat darutat, semakin cepat menuju kejadian sakit baik angka keselamatan nyawa dan kecacatan tertolong. Perlu nya, membuat daftar kebutuhan ambulan dan tenaga medis untuk mengcover area yang berpotensi kecelakan dan penyakit yang mengancam nyawa. Selain itu juga tidak masuknya pasilitas layanan ambulan kedalam pelayanan kesehatan hal ini jugalah menyebabkan keterlambatan pengembangan sistem layanan gawat darurat di Indonesia. Dengannya adanya temuan ini tulisan berharap layanan ambulan pra rumah sakit disegerakan masuk kedalam layanan kesehatan semoga pelayanan kesehatan yang telah di undangkan.
Perlindungan Hukum bagi Bank Penyedia Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Cibubur Meiliza Putri Yanti; Esther Tarigan; Elianta Ginting
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 2 No. 2 (2025): April : Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v2i2.183

Abstract

This research discusses legal protection for banks as providers of Home Ownership Credit (KPR) facilities at Bank Tabungan Negara (BTN) Cibubur Branch Office. The aim of this research is to analyze the implementation of legal protection for banks in the event of default by the debtor, especially when the Deed of Granting Mortgage Rights has not been attached to the collateral object due to administrative obstacles. One of the main obstacles is the validity period of the Power of Attorney to Encumber Mortgage Rights which has expired before the process of installing Mortgage Rights is completed. The main problems in this research include: (1) the procedure for granting mortgages at the BTN Cibubur Branch, (2) legal protection for banks if they fail to install Mortgage Rights, and (3) factors that cause delays in installing Mortgage Rights. This research uses an empirical juridical approach with qualitative methods, based on applicable laws and regulations. Data collection techniques include literature study, observation, and interviews. The research results show that BTN Cibubur Branch has carried out procedures according to operational standards and strengthened its legal protection through credit agreements and notarial deeds. However, the relevance of the Power of Attorney to Encumber Mortgage Rights needs to be reviewed, considering the length of the administration process at the National Land Agency.
Co-Authors Arihta Ester Tarigan Esther Tarigan Hermansyah Tanjung Meiliza Putri Yanti Paula Diah Angelique Ridwan Marwan Shiddiq Sufiarina