Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Tulus Mampetua Lumban Gaol
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUM MELALUI SANKSI PIDANA TERKAIT KEJAHATAN LINGKUNGAN PEMBAKARAN HUTAN DI INDONESIA Tri Bowo Hersandy Febrianto; Riyanto, Riyanto; Tulus Mampetua Lumban Gaol; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i1.2714

Abstract

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak salah satunya mendapat lingkungan hidup dengan kualitas yang baik yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pada hakikatnya lingkungan hidup yang baik adalah anugrah tuhan yang seharusnya dijaga dan dipelihara serta tidak seharusnya dirusak untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan penelitian pada bahan pustaka dan menggunakan pendekataan perundang-undangan (statute approach) dan juga pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian yaitu bahwa pada dasarnya regulasi pengaturan tentang penerapan hukum terkait kejahatan lingkungan kebakaran hutan sudah diatur dalam beberapa undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta diketahui penegakan hukum kejahatan lingkungan dapat melalui sanksi hukum administrasif, perdata, maupun pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa secara seksama tentang analisis yuridis tentang penerapan hukum melalui sanksi pidana terkait kejahatan lingkungan pembakaran hutan di Indonesia
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN LINGKUNGAN HIDUP Tulus Mampetua Lumban Gaol; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i5.3613

Abstract

Lingkungan hidup yang baik adalah hak setiap warga negara dan merupakan anugerah yang harus dijaga dan dilestarikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan penting untuk memastikan hak ini dihormati dan dilindungi. Upaya kolektif dari individu, pemerintah, dan Masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup demi kesejahteraan generasi masa depan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan penelitian pada bahan pustaka dan menggunakan pendekataan perundang-undangan (statute approach). Hukum lingkungan merupakan Kumpulan peraturan yang menetapkan Tindakan yang harus diambil untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah proses yang terintegrasi dan sistematis yang bertujuan untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Hukum lingkungan di Indonesia tertuang di dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan manganalisa bagaimana peran dari hukum lingkungan dalam mewujudkan keadilan lingkungan hidup bagi masyarakat Indonesia.
Wajib Militer Dalam Konteks Pertahanan Negara Dan Undang-Undang Dasar 1945 Tulus Mampetua Lumban Gaol; Irwan Triadi
Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat Vol. 1 No. 3 (2023): September: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/garuda.v1i3.1368

Abstract

Compulsory Military Service has become the focal point of debate in the latest National Resource Empowerment Law (PSDN). Some argue that national defence, which forms the basis of compulsory military service, should not be confined solely to military contexts. However, on the other hand, many believe that a military approach is integral to national defence. The author employs a legal and national defence analysis to comprehend the conception of compulsory military service. The findings of the author's research indicate that mandatory military service is a mandate of the law and not voluntary, leaning towards a militaristic approach. Furthermore, the author asserts that all non-militaristic forms of national defense are valid, but a militaristic approach remains obligatory.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERANAN ALAT BUKTI FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH: (Study Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN RGT) Tulus Mampetua Lumban Gaol; Handar Subhandi Bakhtiar
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i3.7321

Abstract

Pemalsuan merupakan tindak kejahatan yang melibatkan unsur ketidakjujuran atau kepalsuan terhadap sesuatu, yang terlihat seakan-akan benar, padahal kenyataannya bertentangan dengan dakta sebenarnya. Pemalsuan ijazah merupakan tindakan kejahatan yang tidak hanya merugikan individu maupun institusi pendidikan, tetapi juga dapat merusak integritas sistem pendidikan secara keseluruhan. Dalam konteks hukum, tindak pidana pemalsuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memerlukan pembuktian yang kuat agar pelaku dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai. Pembuktian dapat dilakukan dengan menyertakan alat bukti yang sesuai, salah satunya adalah bukti forensik. Alat bukti forensik, seperti pemeriksaan dokumen secara ilmiah, dapat membantu mengidentifikasi unsuk kepalsuan dalam ijazah yang dipalsukan. Adapun tujuan dan sekaligus sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengevaluasi bagaimana peran alat bukti forensik dalam proses penyelidikan dan pengadilan, serta relevansinya dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah. Penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peranan alat bukti forensik dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan ijazah sangat penting dan relevan untuk dapat di pergunakan dalam proses penyelidikan dan pengadilan.
Co-Authors Handar Subhandi Bakhtiar Irwan Triadi Riyanto Riyanto Tri Bowo Hersandy Febrianto