Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COJ (Coastal and Ocean Journal) Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Syahda Mauldiyani
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
UPAYA KONKRIT INDONESIA DALAM MENARIK KEPATUHAN PERTANGGUNGJAWABAN AUSTRALIA ATAS PENCEMARAN LAUT AKIBAT TUMPAHAN MINYAK MONTARA Najwa Latisha; Syahda Mauldiyani; Retno Hariati; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i2.3469

Abstract

Pencemaran laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak Montara di perairan Australia telah menciptakan tantangan serius bagi lingkungan laut, khususnya di wilayah perairan Indonesia. Konflik ini belum dikatakan selesai sampai saat ini dikarenakan terdapat ketidakpatuhan Australia dalam menjalankan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya tegas dan konkrit yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk menarik tanggung jawab Australia terkait dampak pencemaran tersebut serta bentuk langkah pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan dan kajian aturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat melakukan pendekatan diplomatik, mengajukan tuntutan hukum melalui lembaga pengadilan internasional, serta pengakuan tegas tantangan dan tekanan ekonomi dalam menarik kepatuhan pertanggungjawaban Australia. Tanggung jawab dari pihak Australia juga seharusnya dipertegas oleh Indonesia dengan dilakukan sesuai ketentuan hukum internasional dimana adanya ganti rugi yang setimpal kepada wilayah Indonesia serta pihak-pihak yang dirugikan. Melalui analisis diplomasi, kerjasama regional, dan pendekatan hukum, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang kompleksitas penanganan dampak pencemaran laut di tingkat internasional dan pentingnya memastikan pertanggungjawaban penuh dalam rangka pelestarian lingkungan laut global.
ANALISIS PELUANG DAN RINTANGAN INTEGRASI TEKNOLOGI CANGGIH DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEAMANAN LAUT DI ERA REVOLUSI DIGITAL Syahda Mauldiyani; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i2.4089

Abstract

Keamanan laut telah menjadi salah satu masalah yang sangat penting dan kompleks di era revolusi digital. Dengan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang telah disebutkan sebelumnya, ancaman terhadap keamanan laut semakin beragam dan berbahaya. Riset ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan keamanan informasi, meningkatkan efisiensi proses, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan teknologi digital dalam pengamanan laut di era revolusi digital. Penulis memakai tata cara riset hukum Normative, yaitu suatu jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research) atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan, seperti halnya dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Integrasi teknologi canggih dalam keamanan maritim merupakan langkah penting yang menghadirkan solusi inovatif terhadap ancaman di era digital. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), big data, drone, dan satelit memainkan peran kunci dalam meningkatkan kemampuan deteksi, pencegahan, dan respons terhadap berbagai ancaman.Dengan demikian, penerapan teknologi canggih dalam keamanan maritim akan terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi stabilitas dan perlindungan wilayah perairan.
SIGNIFIKANSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS PERDAGANGAN MANUSIA TERHADAP WANITA DAN ANAK-ANAK LINTAS NEGARA Syahda Mauldiyani; Handoyo Prasetyo
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i3.4182

Abstract

Perdagangan manusia ilegal juga dikenal sebagai perdagangan manusia telah menjadi masalah kejahatan transnasional yang sangat penting. Perdagangan orang tidak baru di Indonesia, dan meskipun dapat dikriminalisasi untuk siapa saja, itu sering dikaitkan dengan perdagangan perempuan dan anak. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran hukum internasional dalam kasus perdagangan manusia terhadap wanita dan anak-anak secara transnasional. Penulis memakai tata cara riset hukum Normative, ialah sesuatu tipe riset kualitatif yang bertabiat kepustakaan (library research). Perdagangan manusia sangat serius dengan banyak kasus melibatkan anak-anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 1.418 kasus dengan 1.581 korban dari tahun 2020-2022, mayoritas dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak terdapat konvensi Palermo mengatur kriminalisasi tindakan dalam konvensi melalui undang-undang nasional dan upaya maksimal mematuhi asas konvensi ini. Namun, penerapan hukum pidana internasional terhadap kasus perdagangan manusia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kompleksitas yurisdiksi, ekstradisi, dan perlunya kerjasama internasional yang kuat.
Indonesia's Concrete Efforts to Ensure Australia's Accountability for Marine Pollution Resulting from the Montara Oil Spill Latisha, Najwa; Syahda Mauldiyani; Retno Hariarti; Irwan Triadi
Coastal and Ocean Journal (COJ) Vol 8 No 2 (2024): COJ (Coastal and Ocean Journal)
Publisher : Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/coj.v8i2.55481

Abstract

The marine pollution caused by the Montara oil spill in Australian waters has created serious challenges to the marine environment in Indonesian waters. This conflict has not been declared terminated until now due to the failure of Australia to exercise its responsibility under the provisions of UNCLOS 1982. The study aims to analyze the firm and concrete efforts that Indonesia can make to hold Australia accountable for the impact of such pollution, as well as the forms of accountability that Australia is supposed to take against Indonesia. This research uses normative legal methods, or library research, through legislative approaches and the study of the rule of law. The findings show that Indonesia can take a diplomatic approach, bring legal claims through international courts, and firmly acknowledge the challenges and economic pressures of withdrawing Australia's accountability. The responsibility of the Australian side should also be insisted on by Indonesia by acting in accordance with the provisions of international law, where there is compensation equal to the territory of Indonesia and the injured parties. Through diplomatic analysis, regional cooperation, and legal approaches, the study contributes to an understanding of the complexity of managing the impact of marine pollution at the international level and the importance of ensuring full accountability in order to preserve the global marine environment.
Co-Authors Handoyo Prasetyo Irwan Triadi Latisha, Najwa Najwa Latisha Retno Hariarti Retno Hariati