Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN PENUNDAAN EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA DI INDONESIA Kenisha Andiani Munadi Putri; Putri Hariyanti; Sita Amelia Salsabilla; Danang Mahesa; Farahdinny Siswajanthy
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i7.3681

Abstract

Kebijakan penundaan eksekusi dalam perkara perdata di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan penuh tantangan, berakar pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penundaan eksekusi diterapkan untuk melindungi hak-hak pihak yang berperkara dan memastikan keadilan substantif. Namun, kebijakan ini juga menyebabkan berbagai konsekuensi negatif, seperti penundaan penyelesaian sengketa yang berkepanjangan, penambahan beban administrasi bagi pengadilan, dan ketidakpastian hukum yang merugikan. Ketidakpastian ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan berdampak negatif pada iklim investasi dan kegiatan ekonomi. Meskipun penundaan eksekusi bisa memberikan kesempatan untuk upaya hukum lebih lanjut dan mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki, penundaan berkepanjangan dapat menurunkan efektivitas dan kredibilitas sistem peradilan. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap kebijakan ini penting dilakukan, dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis serta upaya untuk mengoptimalkan kebijakan demi mencapai keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepastian hukum yang adil dan efisien.
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME Andhika Nugraha Utama; Danang Mahesa; Asmak Ul Hosnah; Sapto Handoyo DP
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i11.5150

Abstract

Penanganan tindak pidana terorisme merupakan tantangan signifikan bagi keamanan global dan nasional, memerlukan pendekatan hukum yang melampaui sekadar penegakan hukum pidana domestik. Penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, yang dirancang untuk melindungi warga sipil dan membatasi dampak konflik bersenjata, menjadi esensial dalam konteks ini. Namun, perbedaan status hukum antara kombatan sah dan teroris menimbulkan dilema hukum dan etika yang kompleks. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum humaniter diterapkan dalam penanganan terorisme, serta tantangan yang dihadapi, seperti penerapan prinsip proporsionalitas dalam operasi militer dan potensi legitimasi yang dapat diberikan kepada teroris. Studi ini juga membahas upaya beberapa negara, termasuk Indonesia, dalam mengintegrasikan hukum humaniter ke dalam kebijakan anti-terorisme, meskipun dihadapkan pada tantangan implementasi. Kesimpulannya menekankan pentingnya pendekatan hukum yang adaptif, kerjasama internasional, serta harmonisasi hukum domestik dengan standar internasional. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa upaya melawan terorisme tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter dan hak asasi manusia, sehingga berkontribusi pada terciptanya keamanan global yang lebih manusiawi dan adil.
HARMONISASI REGULASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA HUKUM PEREKONOMIAN INDONESIA BERDASARKAN UU CIPTA KERJA Sita Amelia Salsabila; Putri Hariyanti; Danang Mahesa; Muhammad Hanif Abdurrahman
Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 9 No. 9 (2024): Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8734/musytari.v9i9.6629

Abstract

UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyelaraskan regulasi domestik dengan standar internasional demi meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dalam pasar global. Upaya harmonisasi ini mencakup penyederhanaan perizinan, penyesuaian standar mutu produk, serta penguatan infrastruktur dan transformasi digital, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi asing. Namun, proses ini menghadapi beberapa tantangan, seperti kompleksitas birokrasi, ketidaksiapan UMKM dalam memenuhi standar internasional, dan resistensi dari sektor tertentu yang menghadapi persaingan lebih ketat. Meski demikian, harmonisasi regulasi ini berpotensi memberikan dampak positif pada daya saing produk Indonesia di pasar internasional serta meningkatkan arus investasi asing. Produk Indonesia yang memenuhi standar global lebih berpeluang memasuki pasar internasional, sementara kemudahan investasi juga diharapkan membawa teknologi dan inovasi yang menguntungkan perekonomian nasional. Dengan demikian, implementasi UU Cipta Kerja diharapkan menjadi fondasi kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di tengah tantangan globalisasi.