Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PANITERA DALAM PROSES PERADILAN PERDATA DI INDONESIA Muhammad Kafka Aghna Said; Rizki Hermawan; Yarfa Dzardi Nazmi; M Frasetyo; Farahdinny Siswajanthy
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i7.3694

Abstract

Di Indonesia, penyelesaian sengketa dalam proses peradilan perdata memegang peranan penting dalam menjamin keadilan di tengah masyarakat. Panitera, sebagai pelaksana administratif dan teknis di pengadilan, memiliki peran yang tak tergantikan. Namun, masih sering terjadi kebingungan mengenai kewenangan mereka, yang berpotensi menimbulkan masalah seperti penundaan dan ketidakpuasan terhadap sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran dan tanggung jawab Panitera serta tantangan yang mereka hadapi. Pendekatan ini melibatkan analisis undang-undang, studi kasus di berbagai pengadilan, dan wawancara dengan ahli hukum. Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat memberikan saran yang konkret untuk meningkatkan sistem kerja Panitera, sehingga dapat mendukung terciptanya proses peradilan yang efektif, efisien, dan adil, termasuk penyesuaian dengan kemajuan teknologi informasi.
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM UU CIPTA KERJA (KONFLIK ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBERLANJUTAN EKOSISTEM) Rizki Hermawan; Muhammad Kafka Aghna Said; Agi Septia Nugraha; Dhifa Ridho Dwiputra Hidayat; Farahdinny Siswajanthy
Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 9 No. 9 (2024): Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8734/musytari.v9i9.6654

Abstract

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun juga memunculkan berbagai tantangan terkait perlindungan lingkungan. Penghapusan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk beberapa kategori usaha dan pengalihan kewenangan pengelolaan lingkungan ke pemerintah pusat dapat menurunkan standar perlindungan yang ada. Dalam konteks ini, potensi kerusakan lingkungan, seperti deforestasi dan pencemaran, meningkat, sementara dampak jangka panjangnya dapat merugikan keberlanjutan sumber daya alam. Meskipun terdapat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dalam UU ini, pelaksanaannya masih menunjukkan ketidakselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan upaya perlindungan lingkungan. Untuk mencapai keseimbangan, diperlukan penguatan regulasi lingkungan, peningkatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan. Selain itu, pengembangan teknologi hijau dan edukasi publik sangat penting untuk menciptakan budaya keberlanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan UU Cipta Kerja tidak hanya bergantung pada peningkatan investasi, tetapi juga pada kemampuannya untuk melindungi dan memulihkan lingkungan hidup yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat.