Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

KORELASI HUKUM AGAMA DAN ADAT: PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN WISATAWAN DI BALI Laila Nurul Hidayati; Lia Sari; Salma Rifda Salsabila; Malkah Melia Oktavia; Aisyah Lashinta Dewi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i2.2952

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dari hukum agama hindu dengan hukum adat Bali yang dapat berjalan seiringan tanpa menimbulkan suatu perselisihan diantara kedua aturan yang berlaku. Keberadaan hukum agama hindu dan hukum adat Bali saling melengkapi dan menjadi pedoman bagi masyarakat adat Bali maupun masyarakat umum yang berada di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk menjabarkan mengenai hubungan antar hukum tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif yan ditinjau dari studi kepustakaan. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menguraikan dan menganalisis data yang diperoleh lebih mendalam mengenai korelasi antara hukum adat dan hukum agama di Bali. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara dua hukum tersebut dan menciptakan peran pemerintah untuk terus menjaga keharmonisan masyarakat Bali sedangkan penerapan sanksi berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan kedua hukum tersebut memiliki pengaruh penting bagi masyarakat bali terutama untuk menjaga identitas dari masyarakat adat Bali.
HUKUM ADAT SUKU BUGIS DALAM PROSESI MAPPASIAREKENG DALAM PERSEPSI HUKUM ISLAM Shandya Alonso Eka Renanda; Rizka Mufidah Sari; Laila Nurul Hidayati; Lia Sari
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i3.2954

Abstract

Tradisi berasal dari cipta, karsa, dan rasa manusia, sehingga berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Perkembangan yang dialami manusia adalah penting, dan tradisi diciptakan oleh dan untuk manusia. Keanekaragaman budaya adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Dalam masyarakat Bugis Bone, perkawinan juga disebut mappabbotting, artinya menjalankan proses perkawinan. Perkawinan adalah ikatan keluarga yang lebih dekat dimana orang-orang saling membantu dan mendukung satu sama lain agar keluarga hidup dalam keharmonisan dan kedamaian. Dalam adat-istiadat Bugis, perkawinan adalah komponen sosial yang sangat penting. Masyarakat Bugis menganggap hubungan suami-istri tanpa prosesi perkawinan sebagai perbuatan yang sangat memalukan atau merusak harga diri (mappakasiri). Salah satu tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis yaitu proses adat mappasiarekeng, yang melibatkan berbagai ritual dan perayaan yang memiliki makna khusus dalam budaya Bugis. Ketika menganalisis praktik perkawinan masyarakat Bugis dari perspektif hukum Islam, penting untuk memahami bagaimana adat istiadat tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip hukum Islam.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI MUSISI TERHADAP LISESNSI LAGU CIPTAANNYA Laila Nurul Hidayati; Juwita Ayu Astuti; Pinky Aruna Iswandarie; Ilham Jeryawan; Sara Yogi Istiqomah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i4.7387

Abstract

Di era digital saat ini, perlindungan hukum hak cipta atas lagu yang diciptakan oleh musisi telah menjadi masalah yang kritis. Siapa pun kini dapat dengan mudah mengakses, menggandakan, dan mendistribusikan komposisi musik tanpa persetujuan pemiliknya karena kemajuan teknologi informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada musisi terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan dampaknya bagi mereka yang melanggarnya. Dalam kasus ini, penulis memfokuskan penelitian pada kasus yang dialami oleh grup Dewa 19 terkait pelanggaran hak cipta atas lagu mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup menyeluruh terhadap hak cipta atas karya musik. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam menegakkan hukum hak cipta di Indonesia.
Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Undang-Undang Omnibus Law Laila Nurul Hidayati; Aisyah Lashinta Dewi; Malkah Melia Oktaviana; Lia Sari; Salma Rifda Salsabila; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1484

Abstract

Perubahan regulasi ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) telah memicu perdebatan luas, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengaturan hukum terhadap pekerja kontrak sebelum dan sesudah diberlakukannya Omnibus Law, serta menelaah implikasi regulasi baru tersebut terhadap jaminan hak normatif pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi pustaka yang menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari buku serta artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Omnibus Law memberikan fleksibilitas bagi dunia usaha dan kemudahan dalam perekrutan tenaga kerja, namun hal ini berdampak pada melemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak. Penghapusan batas maksimal perpanjangan kontrak, perubahan sistem pesangon, dan fleksibilitas hak cuti menjadi sumber ketidakpastian status kerja dan penurunan posisi tawar pekerja. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang tegas serta pengawasan yang intensif dari pemerintah guna menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan keadilan sosial bagi pekerja kontrak.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum pada Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Magelang Laila Nurul Hidayati; Pinky Aruna Iswandarie; Ilham Jeryawan; Susi Rosiana; Lia Sari; Rani Pajrin
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 3 (2025): September : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Pub
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v2i3.941

Abstract

As a country based on legal norms and principles, Indonesia strictly prohibits gambling through statutory regulations. Gambling is a criminal act that can cause harm to society both directly and indirectly. However, in fact, gambling is still widespread, one of which is in the Magelang Regency area, Central Java. The aim of this research is to find out what factors are behind criminal acts of gambling based on the decision of the Mungkid District Court in the January 2025 period and efforts to enforce the law against criminal acts of gambling with the research method used is a normative legal research method with a qualitative analysis approach. The results of this research show that psychological, difficult economic conditions, where people are looking for quick ways to get money, as well as the influence of the social environment that makes gambling free are the main factors for perpetrators to gamble. Therefore, all law enforcement efforts are needed, including socializing the dangers of gambling, operations to control gambling perpetrators by law enforcement officials, as well as enforcing legal sanctions for criminal acts of gambling.
Upaya Pengurangan Dampak Lingkungan melalui Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bantal dan Paving Block di Desa Pogalan Muhammad Rauf Bowo Laksono; Naufal Bari Nugroho; Ibra Ismail Sani; Muhlis Firmansyah; Mohammad Shodiq Musarrof; Aisyah Lashinta Dewi; Zera Vivi Anjani; Salsabella Vanisa Putri; Nafisah Azhar Anindita; Laila Nurul Hidayati; Rahma Wulan Idayanti
Karya Nyata : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2025): September : Karya Nyata : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/karyanyata.v2i3.2028

Abstract

The problem of plastic waste in Gandan Hamlet, Pogalan Village, is becoming an increasingly urgent environmental issue that requires sustainable management. Unmanaged waste can pollute the soil, air, and water, and threaten public health. In response to this situation, Tidar University Community Service (KKN) students implemented an innovative community-based waste management program. The main focus of this program is to utilize plastic waste into products with utility and sales value, namely plastic-filled pillows and Eco-Paving Blocks. This activity was carried out through a participatory approach by actively involving the community at every stage, from outreach and education to technical training on the collection, sorting, and processing of plastic waste. The education provided concerns the dangers of plastic waste to the environment and the importance of recycling as an alternative solution. Making pillows from plastic filling was chosen because the process is simple, inexpensive, and can be done by housewives. Meanwhile, Eco-Paving Blocks are the result of utilizing mixed plastic waste as an environmentally friendly and durable building material. This program has succeeded in reducing the volume of plastic waste in the surrounding environment, while raising public awareness of the importance of environmental conservation. Furthermore, this activity opens up new economic opportunities for the community by creating creative products from waste. Evaluation results show that the community-based waste management model is effective in fostering community independence in waste processing, creating a cleaner environment, and encouraging a culture of sustainable living at the village level. The success of this program is expected to serve as an example for replication in other areas with similar challenges. Continued support from the village government and cross-sector collaboration are key to this initiative's continued growth and long-term impact.